Thomas Djiwandono Terpilih sebagai Deputi Gubernur BI

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat internal Komisi XI DPR RI terkait uji kelayakan dan kepatutan atas tiga kandidat di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (26/1/2026).

Ketiga kandidat tersebut adalah Thomas yang juga merupakan keponakan dari Presiden Prabowo Subianto, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono, dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M Juhro.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, pimpinan dari delapan kelompok fraksi, yang mewakili setiap partai, memutuskan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI pengganti Juda Agung untuk satu periode atau masa jabatan lima tahun.

”Hari ini, kita sepakati (Thomas sebagai Deputi Gubernur BI), diputuskan bersama, menjadi keputusan Komisi XI di rapat internal, dan nanti akan dibawa ke Paripurna DPR untuk disahkan dalam rapat paripurna besok,” katanya selang 10 menit seusai Thomas meninggalkan ruang rapat.

Adapun pencalonan ketiga calon tersebut sehubungan dengan pengunduran diri Juda Agung sebagai Deputi Gubernur BI pada 13 Januari 2026. Surat pengunduran diri tersebut telah disampaikan kepada Presiden dengan tembusan ke Ketua DPR dan Gubernur BI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI Pasal 50, kekosongan jabatan deputi gubernur akan langsung diikuti dengan pencalonan berdasarkan usulan, baik dari Gubernur BI maupun Presiden. Kemudian, Presiden akan mengangkat deputi gubernur baru atas persetujuan DPR untuk sisa masa jabatan yang digantikannya.

Konsolidasi politik itu ya memang harus begitu. Tidak bisa kemudian kita berprasangka, ya politik itu harus mengonsolidasi. Kalau politik tidak mengonsolidasi, kita berjalan sendiri-sendiri, kan, mana bagusnya. Konsolidasi kekuasaan itu harus dilakukan.

Misbakhun menjelaskan, salah satu pertimbangan Komisi XI dalam rapat internal ialah Thomas merupakan figur yang dapat diterima oleh seluruh partai politik. Selain itu, ia juga dinilai memiliki gagasan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

”Konsolidasi politik itu ya memang harus begitu. Tidak bisa kemudian kita berprasangka, ya politik itu harus mengonsolidasi. Kalau politik tidak mengonsolidasi, kita berjalan sendiri-sendiri, kan, mana bagusnya. Konsolidasi kekuasaan itu harus dilakukan,” tuturnya.

Sebelumnya, ketiga kandidat Deputi Gubernur BI saling beradu gagasan di hadapan Komisi XI DPR. Mereka menyajikan gagasan terkait arah kebijakan bank sentral, baik dari sisi moneter, makroprudensial, maupun sistem pembayaran, untuk mendukung pertumbuhan.

Adapun Thomas mengusung gagasan utama terkait sinergi antara kebijakan moneter-fiskal bersama lembaga keuangan. Di sisi lain, Dicky menekankan pentingnya peran kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan. Sementara itu, Solikin membawa semangat Soemitronomics.

Di hadapan Komisi XI dan awak media, Thomas mengklarifikasi kabar terkait jabatan dan keanggotaannya di Partai Gerindra. Ia mengklaim sudah tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra per Maret 2025.

”Saya juga bukan anggota Gerindra per 31 Desember tahun ini (2025). Ini adalah komitmen saya terhadap independensi Bank Indonesia. Namun, yang kedua adalah rasa profesional saya,” katanya diikuti dengan surat keterangan pengunduran diri yang ditunjukkan kepada awak media.

Dalam paparannya, Thomas memperkenalkan lima strategi yang dibungkus dalam istilah ”GERAK”. Konsep ini meliputi strategi pada Governance (tata kelola), Efektivitas kebijakan, Resiliensi sistem keuangan, Akselerasi sinergi fiskal-moneter dan sektor keuangan, serta Keberlanjutan transformasi keuangan.

Ia menjelaskan, strategi tersebut akan dijalankan dalam ruang lingkup independensi bank sentral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. Artinya, pengambilan kebijakan oleh BI tetap dilakukan secara prudent dan terukur.

”Di level sinergi kebijakan, pertumbuhan ekonomi akan tercitpa apabila likuiditas diciptakan untuk aktivitas ekonomi. Pun demikian, perlunya pendorongan untuk tingkat suku bunga yang lebih kompetitif dan dorongan supaya lembaga keuangan dukung ekspansi dunia usaha,” ujarnya.

Di level sinergi kebijakan, pertumbuhan ekonomi akan tercitpa apabila likuiditas diciptakan untuk aktivitas ekonomi.

Melansir laman resmi Kementerian Keuangan, Thomas merupakan lulusan sarjana Studi Sejarah di Haverford College, Amerika Serikat, pada 1994. Selanjutnya, pada 2003, ia meraih gelar master of arts di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University, AS.

Pengalamannya di bidang ekonomi antara lain sebagai analis keuangan di NatWest Market, Jakarta, pada 1996 dan konsultan di Castle Asia pada 1999. Lalu, ia juga berkarier di Comexindo Internasional selama 2010-2024 serta di Arsari Group pada 2011-2024.

Di sisi lain, Dicky memaparkan gagasannya mengenai kebijakan sistem pembayaran melalui digitalisasi. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana tertuang dalam program Astacita Pemerintah.

Menurut dia, digitalisasi merupakan salah satu peluang besar (game changer) bagi Indonesia dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang tertuang dalam Astacita. ”Sepenuhnya pemikiran kami ini didedikasikan untuk tambahan tugas Bank Indonesia mendukung target pertumbuhan ekonomi,” ujar Dicky.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi keungan digital telah meningkat pesat seiring dengan peluncuran QRIS pada 2019. Dalam konsepnya, peningkatan uang beredar yang didukung oleh kelancaran kanal akan mempercepat perputaran uang sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, ia juga menyinggung perihal tantangan yang dihadapi oleh BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, yakni trilema mustahil (impossible trinity). Konsep ini menyatakan, tidak mungkin mencapai tiga kebijakan sekaligus, antara stabilitas nilai tukar, arus modal, serta independensi kebijakan moneter.

”Pasti harus ada yang kita balance (seimbangkan). Ketika kita mengejar pertumbuhan ekonomi, kita mengejar nilai tukar, dan kemudian mengejar cadangan devisa, atau ekspor impor yang kuat, kita harus menyeimbangkan semua,” ujar Dicky.

Ia menambahkan, kunci utama untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan menciptakan stabilitas yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga harus dilandasi stabilitas, baik dari sisi moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran.

Adapun Dicky telah menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI sejak 2023 dan memiliki pangkat sebagai Asisten Gubernur Strategis. Sebelummya, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur yang memimpin Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola 2022-2023.

Sebelumnya, Solikin memaparkan tiga misi, meliputi stabilitas yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan ekonomi inklusif. Menurut dia, misi ini juga sejalan dengan semangat Soemitronomics, jurus kebijakan ekonomi ala Profesor Soemitro Djojohadikusumo.

”Gagasan saya yaitu memperkuat sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, berdaya tahan, dan inklusif untuk Indonesia maju,” katanya.

Ketiga misi itu pun ia rumuskan melalui delapan strategi kebijakan yang dibungkus dengan istilah ”Semangka”. Istilah ini merujuk pada ”Stabilitas makroekonomi dan keuangan”, ”Ekonomi syariah”, ”Makroprudensial inovatif”, ”Akselerasi reformasi struktural”, ”Navigasi stabilitas harga pangan”, ”Gerak UMKM dan ekonomi kreatif”, ”Keandalan digitalisasi”, serta ”Aksi bersama dalam sinergi-kolaborasi”.

Ke depan, menurut Solikin, kebijakan BI harus berlandaskan pada stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan sebagai jangkar utama dengan fokus pada stabilitas. Selain itu, fokus kebijakan juga diarahkan pada transformasi sektor riil guna menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja berkualitas.

Selama berkarier di BI sejak 1994, Solikin telah menempati berbagai posisi, antara lain Kepala Institut Bank Indonesia (2017-2022), Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (2022-2023), dan kini sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial sejak 2023 sekaligus Asisten Gubernur BI.