Kepuasan terhadap Prabowo Turun, Partai Koalisi: Jadi Bahan Evaluasi

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah merespons angka kepuasan publik yang menurun tajam atas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Hasil survei itu dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja mendatang. Dalam kondisi tersebut, pemerintah juga akan fokus mengerjakan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. 

Kondisi penurunan angka kepuasan publik itu termuat dalam survei teranyar dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis, Minggu (26/7/2026). Berdasarkan survei itu, publik yang merasa puas terhadap kinerja Presiden Prabowo tercatat sekitar 51 persen, sedangkan yang kurang atau tidak puas menyentuh 46,9 persen. Adapun survei diadakan selama 5-19 Juli 2026 dengan jumlah responden sebanyak 749 orang, dan margin of error 3,7 persen. 

Hasil survei teranyar menurun tajam dibandingkan survei SMRC pada periode November 2025 dan Maret 2026. Pada November 2025, angka kepuasan menyentuh 81,2 persen, sedangkan di bulan Maret tercatat 66,4 persen. Adanya penurunan disebut berhubungan kuat dengan penilaian publik terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat Afriansyah Noor mengaku belum membaca dan memperoleh laporan hasil survei itu. Meski demikian, ia melihat survei itu sebagai masukan yang harus diterima atas kinerja pemerintah selama ini. Untuk itu, ia menyambut penilaian itu secara positif untuk selanjutnya dijadikan bahan evaluasi demi memperbaiki kinerja pemerintah dalam waktu mendatang.

”Ya, pasti dilakukan evaluasi karena Pak Prabowo sangat memercayai hasil-hasil survei yang ada. Dan, ini menjadi tolok ukur untuk pemerintah menyikapinya dengan positif. Semoga survei yang disampaikan tadi dapat menjadi evaluasi kita bersama, terutama yang ada di dalam kabinetnya Bapak Prabowo dan Mas Gibran,” kata Afriansyah saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Jakarta, Minggu siang. 

Ya, pasti dilakukan evaluasi karena Pak Prabowo sangat memercayai hasil-hasil survei yang ada. Dan, ini menjadi tolok ukur untuk pemerintah menyikapinya dengan positif.

Wakil Ketua Umum DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, pemerintah akan fokus bekerja menjamin program-program prioritasnya berjalan baik di tengah masyarakat. Terlebih lagi, sebut dia, Presiden Prabowo terus berupaya menyejahterakan rakyat dengan sederet program yang dirancangnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga sekolah rakyat.

”Saya kira, kita tidak terlalu memikirkan terkait dengan survei. Yang penting, masyarakatnya sendiri merasakan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo dan pemerintahan ini,” kata Ace. 

Menurut Ace, kinerja pemerintahan yang berdampak bagi masyarakat akan lebih efektif guna mengungkit angka kepuasan publik. Lantas, segenap jajaran kabinet bakal mendukung penuh agar segala program pemerintah dapat dijalankan seoptimal mungkin. Diyakininya, hal itu bisa berlangsung baik mengingat dinamika politik pemerintahan relatif stabil. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, survei mencerminkan persepsi publik. Maka, pembacaan terhadap hasil survei perlu dilengkapi dengan pendekatan kualitatif agar persoalan yang dirasakan masyarakat dapat dipahami secara lebih utuh.

”Kalau kita melihat data di mana kelas menengah juga mengalami penurunan, Saudara Chatib Basri telah mengingatkan Chilean Paradox, yakni ketika kelas menengah turun menjadi kelompok miskin, situasi itu sangat berbahaya,” ujar Hasto saat ditemui seusai peringatan peristiwa 27 Juli 1996 di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Minggu.

Berangkat dari hal itu, pemerintah perlu mengatasinya segera. Jika tidak, berpotensi menimbulkan risiko-risiko sosial ataupun politik. Tak hanya itu, ia pun mengajak seluruh elemen bangsa, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan, untuk bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

”Mari semua bekerja keras untuk bangsa dan negara. Persoalan politik, ekonomi, ataupun sektoral memerlukan tindakan yang cepat dan memerlukan kesatupaduan kita bersama,” ujar Hasto.

Sementara itu, dalam Kongres Umat Islam Indonesia VIII, Minggu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyoroti kondisi penegakan hukum dan krisis moral yang tengah dialami Indonesia.

Ia memandang, persoalan hukum yang memburuk merupakan dampak dari tidak berfungsinya akhlak serta etika dalam kehidupan berbangsa dan negara. Tak tanggung-tanggung, ia menyebut kondisi akhlak para elite yang sedang rusak-rusaknya. 

”Masalah akhlak ini sekarang kita hadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini akhlaknya lagi rusak sekarang ini. Maka, jikalau akhlaknya tidak bekerja dengan baik, tidak bisa kita berharap hukum tegak, keadilan terwujud. Tidak  bisa,” kata Jimly. 

Jimly pun memiliki perumpamaan tersendiri ihwal eratnya relasi hukum dan akhlak, yang juga sering disebut etika. Ia menggambarkan hukum bagaikan sebuah kapal, sedangkan etika adalah samudra. Alhasil, sebuah kapal tidak akan bisa berlayar dengan baik mengantarkan para penumpangnya menuju keadilan selama samudranya itu tidak bisa dilintasi dengan baik. 

Besarnya kerusakan akhlak itu, lanjut Jimly, tecermin dari praktik korupsi dan bobroknya sistem hukum yang dijalankan lembaga-lembaga negara pada semua pilarnya, tersebar dari legislatif, eksekutif, hingga yudikatif. Celakanya, sebut dia, jajaran penegak hukum yang berada dalam fungsi yudikatif juga terlibat sebagai pelanggar hukum. Menurut dia, kondisi kerusakan yang sudah begitu serius ini mesti segera ditangani. 

”Maka, sebagai negeri Muslim terbesar, saya berharap Kongres Umat Islam 2026 yang dipelopori Majelis Ulama Indonesia dan semua ormas, kalau bisa umat Islam, ormas Islam, memprakarsai pentingnya akhlak bangsa ini kita benahi dengan sungguh-sungguh,” kata Jimly. 

Jimly menjelaskan, semula etika memang bagian dari ajaran agama. Akan tetapi, perlahan-lahan, ilmu filsafat memasukkannya sebagai obyek kajian. Hal itu selanjutnya melahirkan pemikiran-pemikiran menyoal kode etik. Secara sederhana, akhlak tidak bisa lagi sekadar dikhotbahkan, tetapi harus dikonkretkan menjadi infrastruktur resmi.

Untuk membangun infrastruktur etika itu, Jimly sempat membahasnya bersama sejumlah kementerian dan lembaga negara bidang hukum. Hasil perbincangannya menunjukkan tiap-tiap pihak merasa penting akan perlunya regulasi yang mengatur tentang etika bernegara. Kelak regulasi itu akan dibuat setingkat undang-undang. 

”Nah, ini sudah sepakat begitu, tinggal dirancang. Tetapi, ini harus kuat ditopang oleh suara publik. Maka, kami berharap sangat MUI dan pimpinan ormas Islam menjadi pelopor, termasuk dalam dialog lintas agama mengajak semua ormas keagamaan untuk sama-sama mempromosikan akhlak bangsa secara konkret,” kata Jimly.