Kesepakatan Dagang AS-RI Terancam Batal

WASHINGTON DC, RABU — Kesepakatan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat terancam batal. Washington menuding Jakarta mengingkari komitmen yang disepakati untuk penurunan tarif bea masuk ekspor Indonesia ke AS.

Dilaporkan Financial Times dan Reuters, Rabu (10/12/2025), AS frustrasi dengan pengingkaran Indonesia atas kesepakatan pada Juli 2025. AS menilai Indonesia bukan cuma memperlambat penerapan kesepakatan Juli. ”Indonesia secara terang-terangan mengatakan tidak dapat mengimplementasikan apa yang telah mereka sepakati dan perlu menegosiasikan ulang komitmen awal agar tidak mengikat,” ujar salah satu sumber yang menolak identitasnya diungkap.

”AS tidak bisa menerima itu. Indonesia mungkin berisiko kehilangan kesepakatannya,” kata sumber Financial Times itu.

AS menilai, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto telah memberi tahu pihak-pihak terkait sebelum akhirnya bersepakat dengan AS. Walakin, AS menilai Prabowo berubah pikiran setelah ada penolakan di dalam negeri.

Utusan Dagang AS Jamieson Greer menyakini kondisi itu sedang terjadi di Indonesia. Meski demikian, ia berusaha berbicara lagi dengan Airlangga untuk menyelamatkan kesepakatan AS-RI. Perundingan dijadwalkan pekan ini.

Sementara, pekan lalu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut Indonesia ”anak bandel” soal kesepakatan dagang dengan AS. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya.

Sebaliknya, AS memandang Malaysia sebagai ”anak baik” karena setuju menghapus aneka bea masuk impor (BMI) untuk komoditas AS. Perundingan AS-Malaysia dinilai Washington lebih mulus.

Sejumlah pihak di AS menyebut, Indonesia mungkin akan terkena tarif lebih tinggi dibandingkan Malaysia, Thailand, atau Kamboja. Pada April, Presiden AS Donald Trump mengumumkan Indonesia dikenai BMI 32 persen. Selepas perundingan pada Juli 2025, Indonesia dikenai BMI 19 persen.

Pada Juli 2025, AS-RI menyepakati kerangka kerja untuk perjanjian perdagangan resiprokal atau timbal balik. Kerangka kerja itu tidak hanya mencakup sektor perdagangan barang, tetapi juga sektor investasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, ekonomi digital, dan keamanan ekonomi.

Washington akan menurunkan tarif BMI komoditas RI ke AS. Sementara Jakarta akan menghapuskan BMI bagi 99 persen komoditas AS ke Indonesia. Penghapusan berlaku untuk komoditas pertanian; kesehatan; perikanan, termasuk produk olahan hasil laut, teknologi informasi dan komunikasi; otomotif, dan bahan kimia.

RI juga akan membebaskan kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk aneka ekspor AS ke Indonesia. RI akan menerima sertifikasi AS untuk produk pangan, obat, otomotif, farmasi, alat kesehatan, dan kosmetika. Produk-produk itu tidak perlu lagi mengurus sertifikasi, termasuk kehalalan, di Indonesia.

RI juga berjanji mengetatkan aturan soal asal-usul barang untuk memastikan tidak ada ekspor ulang komoditas negara dari lain dari RI ke AS. Klausul ini diduga untuk produk China.

AS juga meminta Indonesia menghapus hambatan perdagangan digital serta mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) segera dan tanpa syarat. RI diminta menyetujui pemindahan data pribadi warganya ke peladen di AS. Washington juga menyatakan keberatan pada penggunaan QRIS dan meminta kebijakan khusus perluasan penggunaan Visa dan Mastercard.

Permintaan lain tentu saja impor besar-besaran produk AS ke Indonesia. Pesawat hingga pertanian AS dijanjikan akan dibeli RI.

Kesepakatan itu diprotes banyak pihak di dalam negeri. Kesepakatan dinilai menggadaikan kedaulatan RI di berbagai bidang.

Informasi potensi kegagalan itu terungkap di tengah pertanyaan soal relasi Presiden RI-AS. Sudah setahun lebih menjabat, Prabowo belum pernah bertemu secara khusus dengan Trump. Mereka hanya pernah tegur sapa di forum multilateral dan bercakap lewat telepon.

Belum pernah ada pertemuan bilateral Prabowo-Trump. Termasuk saat Prabowo datang ke AS.

Sebaliknya, Prabowo telah beberapa kali bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahkan, pada Rabu (10/12/2025), Kantor Kepresidenan Rusia mengumumkan Prabowo kembali datang ke Rusia. Prabowo terakhir kali dijamu Putin pada Juni lalu di St Petersburg.

Sementara dengan Xi, Prabowo bertemu sejak sebelum dan selepas dilantik. China menjadi negara paling awal dikunjungi Prabowo. (REUTERS)