Kesunyian Gedung DPR Saat Dikepung Rakyatnya Sendiri

Keriuhan aksi unjuk rasa yang ada di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025), berbanding terbalik dengan kesenyapan di area Gedung DPR. Gedung ”Rumah Rakyat” ini seolah ditinggalkan penghuninya, para legislator, saat dikepung rakyatnya sendiri.

Sepanjang hari itu, kesunyian juga merayap di koridor dan lobi di gedung-gedung Kompleks Parlemen. Hampir semua ruang rapat alat kelengkapan dewan (AKD) kosong, sementara para legislator yang biasanya berlalu-lalang di koridor gedung juga tidak ditemui.

Hanya ada satu rapat dari Badan Legislasi (Baleg) DPR yang dimulai pukul 14.18 WIB. Rapat terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) ini dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg dari Fraksi Partai Nasdem Martin Manurung.

Legislator yang hadir yakni Alimudin Kolatena dari Fraksi Partai Gerindra. Sementara itu, dari daftar hadir juga tertulis Melati dari Fraksi Gerindra, tetapi diisi dengan keterangan ”izin”.

Bagi rakyat, ini lagi-lagi mengonfirmasi langsung bagaimana kualitas wakil rakyat kita. Mereka yang mewakili rakyat justru menjadikan kehadiran rakyat sebagai alasan untuk tidak bekerja.

Pihak yang akan memberikan pendapat juga hampir semuanya tidak hadir. Hanya Direktur PT Cahaya Ibu Group Muhammad Yusuf yang hadir secara fisik, sementara perwakilan PT Cicana Indonesia Corp, TP PKK Provinsi Jakarta, dan Kaukus Politik Parlemen Indonesia mengikuti secara daring.

Suasana ruang rapat terasa sepi karena tidak ada diskusi dari para anggota Dewan. Martin hanya ditemani suara dari peserta yang hadir secara daring melalui pengeras suara dan layar datar.

Martin mengawali rapat dengan memberikan alasan rapat tersebut bukan mengambil keputusan sehingga tidak perlu memenuhi aturan kuorum. ”Karena ini sifatnya RDPU, sesuai tata tertib tidak harus memenuhi kuorum. Maka, izinkan saya membuka rapat ini terbuka untuk umum,” ujarnya.

Saat ditemui seusai rapat, Martin membenarkan sebagian besar tidak menghadiri rapat secara langsung. Dia menyebut adanya hambatan teknis karena sebagian peserta rapat terhambat kelompok massa unjuk rasa yang menutup akses ke dalam Kompleks Parlemen.

Massa mulai berdatangan sejak sekitar pukul 09.00 WIB. Para peserta aksi mengenakan atribut serikat buruh dengan seragam yang didominasi warna hitam, merah, dan biru.

Namun, massa aksi buruh masih berkonsentrasi di sekitar pintu depan Kompleks Parlemen yang menempel di ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Demonstrasi juga berjalan lancar dan massa aksi bisa menyampaikan pendapatnya.

Lepas tengah hari, rombongan massa mulai berganti menjadi para pengunjuk rasa yang sebagian besar mengenakan pakaian serba hitam. Di antara mereka ada juga yang mengenakan jas almamater kampus beraneka warna.

Aksi unjuk rasa menjadi tidak kondusif menjelang sore. Penyampaian aspirasi juga diiringi pelemparan batu oleh sejumlah peserta aksi. Bahkan, orator beberapa kali mengingatkan massa aksi untuk tidak terprovokasi.

Peringatan tersebut sia-sia. Meskipun hujan turun deras, massa tetap bertahan dan berusaha menjebol pagar sekitar pukul 14.50 WIB meskipun gagal. Aparat keamanan mulai menembakkan gas air mata dari balik pagar dalam Gedung DPR.

Alhasil, massa unjuk rasa pun tercerai-berai. Kondisi ini dimanfaatkan aparat keamanan untuk memukul mundur massa aksi ke berbagai penjuru ruas jalan yang ada di sekitar Kompleks Parlemen.

Kondisi tersebut juga membuat Baleg memutuskan untuk membuka rapat secara hibrida, dengan sebagian peserta rapat hadir secara daring. Meski demikian, Martin menepis adanya arahan khusus kepada para anggota Dewan untuk tidak berkegiatan di Kompleks Parlemen karena ada unjuk rasa.

”Kenapa hybrid? Ya, karena tidak semuanya bisa masuk. Narasumber juga tadi enggak semuanya bisa masuk ke dalam karena ada unjuk rasa, ya. Kalau saya, tadi masih bisa masuk karena datang sekitar pukul 12.00. Masih sepi. Jadi, ini masalah teknis saja,” kata Martin.

Arahan untuk bekerja dari rumah (WFH), lanjut Martin, juga hanya untuk pegawai di Sekretariat Jenderal DPR. Namun, bagi para legislator tidak ada arahan khusus sehingga rapat di Baleg masih berlangsung.

”Yang jelas, kami (anggota DPR) enggak WFH. Mungkin itu fleksibilitas seandainya memang tidak ada rapat di komisi masing-masing. Ya, silakan WFH supaya tidak ramai,” kata Martin.

Dia juga berkilah, agenda yang sepi hari ini adalah hal yang disengaja untuk menghindari unjuk rasa. Martin berargumen, setiap komisi memiliki fungsi pengawasan, dan biasanya hari Kamis seperti saat ini dilakukan untuk kunjungan ke lapangan.

”Kamis itu biasanya ada kunjungan pengawasan ke lapangan. Ya, mungkin bersamaan saja demo pas hari ini, saat ada kunjungan ke lapangan,” ucapnya.

Sebelumnya, kebijakan WFH untuk para pegawai Setjen DPR juga disampaikan melalui surat edaran yang ditandatangani Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar tertanggal 27 Agustus 2025.

Dalam surat ini, Indra menginstruksikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Setjen DPR untuk mengatur kehadiran pegawai dengan komposisi 75 persen bekerja di rumah dan 25 persen lainnya tetap hadir di kantor.

”Semua pegawai diimbau untuk mengantisipasi potensi gangguan mobilitas akibat unjuk rasa. Senantiasa menjaga keamanan diri dan dokumen kedinasan selama perjalanan,” tulisnya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengkritisi ketidakhadiran para anggota DPR di saat rakyat berunjuk rasa. Kondisi ini, lanjutnya, menggambarkan kualitas para legislator yang dijuluki ”wakil rakyat” yang tidak memuaskan publik.

”Bagi rakyat, ini lagi-lagi mengonfirmasi langsung bagaimana kualitas wakil rakyat kita. Mereka yang mewakili rakyat justru menjadikan kehadiran rakyat sebagai alasan untuk tidak bekerja,” ujar Lucius saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Ironisnya, salah satu alasan unjuk rasa ini terjadi karena adanya kritik terhadap kenaikan tunjangan para anggota Dewan. Salah satunya terkait tunjangan perumahan yang memicu hujatan publik karena nilainya mencapai Rp 50 juta per bulan.

”DPR beralasan tunjangan-tunjangan diberikan kepada mereka untuk memfasilitasi kerja-kerja DPR yang sibuk dan beragam. Tentu saja kemarahan rakyat terjadi karena tingkah DPR yang malas mengikuti rapat, sering izin, seringkali bolos, hingga hasil kerjanya sangat minim,” kata Lucius.

”Seharusnya inilah waktunya DPR menunjukkan komitmen di hadapan publik untuk menunjukkan bahwa mereka bekerja serius untuk rakyat. Bila perlu, mereka mengizinkan perwakilannya untuk langsung bertemu dengan anggota DPR di ruang rapat,” lanjutnya.

Namun, hal tersebut tidak terjadi hingga akhirnya gas air mata yang melayang ke arah massa yang mengepung Kompleks Parlemen. Teriakan para demonstran beradu dengan semprotan air dan bentakan para aparat keamanan berbanding terbalik dengan heningnya ”rumah rakyat” tempat mereka hendak menyampaikan pendapat.