Ketidakpastian Masih Tinggi, BI Prioritaskan Stabilitas Nilai Tukar

JAKARTA, KOMPAS — Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika perekonomian global yang diliputi ketidakpastian. Selain itu, masih terbuka ruang untuk pemangkasan suku bunga acuan ke depan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, ketidakpastian global masih tinggi akibat dinamika negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi global pada 2025 diperkirakan melambat menjadi 3 persen.

”Kalau kita lihat, dampaknya terhadap Indonesia juga sudah terasa dalam beberapa bulan terakhir. Di sinilah Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Itu yang terus kami prioritaskan sejak awal tahun ini hingga ke depan,” ujarnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Juni 2025, Rabu (18/6/2025), secara virtual.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah sempat melemah tajam hingga menembus Rp 17.000 per dollar AS di pasar offshore pada 7 April 2025. Kini, rupiah bergerak stabil dalam kisaran Rp 16.200-Rp 16.300 per dollar AS, seiring langkah intervensi pasar yang dilakukan BI.

Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu (18/6/2025) ditutup sebesar Rp 16.319 per dollar AS. Ini melemah 0,33 persen dibandingkan penutupan pasar pada 11 Juni 2025 atau sebelum geopolitik di Timur Tengah memanas yang dipicu oleh serangan Israel kepada Iran.

Perry menegaskan, BI akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya. Nilai tersebut akan mengacu kepada pencapaian inflasi sesuai sasaran, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perkembangan fiskal dan moneter, serta perbankan.

Kita masih melihat ada beberapa risiko yang patut diwaspadai, antara lain mengenai tarif dan kita juga melihat perkembangan dari geopolitik di Timur Tengah.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti menambahkan, optimalisasi operasi terbuka yang pro-market akan terus ditempuh. Langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan risiko global, seperti penerapan tarif AS dan geopolitik.

”Kita masih melihat ada beberapa risiko yang patut diwaspadai, antara lain mengenai tarif dan kita juga melihat perkembangan dari geopolitik di Timur Tengah,” katanya.

Oleh sebab itu, BI selalu siap untuk melakukan intervensi, baik di pasar offshore atau non deliverable forward (NDF) maupun di pasar domestik, seperti di pasar spot, DNDF, serta pasar Surat Berharga Negara (SBN). Itu semua dilakukan agar likuiditas tetap terjaga sehingga pasar stabil.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Aida S Budiman menyampaikan, konflik geopolitik akan menimbulkan dampak gangguan pasokan. Secara umum, terdapat tiga jalur dampak dari konflik geopolitik tersebut, yakni pasar keuangan, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi.

”Dari jalur pasar keuangan, yang bisa berdampak tentunya kepada pergerakan nilai tukar rupiah dan dari situ Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah,” katanya.

Dalam RDG tersebut, BI turut memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 5,5 persen. Keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya prakiraan inflasi dalam sasaran 1,5-3,5 persen, stabilitas nilai tukar sesuai fundamentalnya di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, serta upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perry mengatakan, BI akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga acuannya ke depan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah ini dilakukan dengan tetap mempertahankan inflasi sesuai dengan sasaran dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya.

”Tentu saja timing-nya akan kami lihat bagaimana kondisi global, terutama terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Itulah arah penurunan suku bunga ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, ekspektasi terhadap arah penurunan suku bunga acuan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), ke depan menguat. Ini terjadi seiring dengan turunnya tekanan inflasi AS sejalan dengan ekonomi yang melambat meskipun terjadi kenaikan inflasi pada kelompok barang akibat kebijakan tarif.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Mohamad Faisal mengatakan, pecahnya konflik Israel-Palestina dapat mengakibatkan harga minyak dunia melonjak. Kondisi tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pengetatan kebijakan moneter global.

”Kalau sudah harga minyak meningkat, pasti akan ikut memicu inflasi global sebagaimana yang terjadi pada perang Rusia-Ukraina yang juga memicu inflasi harga komoditas global dan memicu kenaikan tingkat suku bunga di Amerika,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Dengan demikian, sektor keuangan pun akan terkena imbasnya. Pengetatan kebijakan moneter kemudian akan diikuti dengan tingkat suku bunga di bank-bank komersial, termasuk suku bunga kredit yang akan menjadi lebih tinggi, sehingga penyaluran kredit pun terhambat.

Tanpa pengetatan moneter tersebut, kini penyaluran kredit perbankan terus melambat. BI mencatat, penyaluran kredit pada Mei 2025 tumbuh sebesar 8,43 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 8,88 persen.

Menurut Faisal, tren penyaluran kredit oleh perbankan ke depan akan semakin melambat, sekalipun inflasi domestik masih terjaga. Dengan risiko lonjakan harga minyak yang akan memicu inflasi (cost push inflation), akan ada kenaikan suku bunga acuan atau setidaknya tetap dipertahankan.

”Artinya, penyaluran kredit oleh bank-bank komersial ke sektor riil semakin terlambat, makin tertahan. Tren penurunannya sejalan dengan penurunan dana pihak ketiga (DPK). Sekarang tumbuhnya saja satu digit, dan bisa lebih turun lagi, maka otomatis akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Di sisi lain, ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, berpendapat, sudah semestinya BI masih mempertahankan suku bunga acuannya 5,5 persen.

Ini mempertimbangkan berbagai risiko ketidakpastian yang muncul seiring dengan pengumuman dari Presiden AS Donald Trump terkait berlanjutnya negosiasi perdagangan, serta munculnya tensi geopolitik baru di Timur Tengah.

”Bank Indonesia juga perlu terus memperhatikan transmisi dan efektivitas dari pemotongan suku bunga acuan sebelumnya sembari menjaga fokus dalam antisipasi dampak tekanan eksternal terhadap rupiah,” kata Riefky.

Meski sebelumnya BI telah memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5 persen, inflasi pada Mei 2025 cenderung menurun setelah berlalunya faktor musiman pada April 2025. Selain itu, implikasi pemangkasan tersebut juga belum tampak dari sisi pertumbuhan kredit.