Konflik Israel-Iran Berisiko Kembali Picu Gejolak Pasar

JAKARTA, KOMPAS – Konflik geopolitik yang kembali memanas pasca serangan Israel kepada Iran berisiko menimbulkan gejolak di sektor keuangan, terutama di pasar uang dan pasar saham. Eskalasi tensi geopolitik itu juga dapat memicu keluarnya arus modal asing dari pasar keuangan domestik.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengingatkan, perang yang terjadi antara Israel dan Iran akan berdampak terhadap sektor keuangan. Ini mulai tampak dari kenaikan Indeks Volatilitas (VIX) yang mencerminkan kekhawatiran akan risiko global.

“Sudah ada sedikit kenaikan dari Volatility Index, tapi masih terjaga. Nanti, kalau misalkan Volatility Index ini meningkat, mulai ada kekhawatiran kalau global risk channel (saluran penyebaran risiko global) akan semakin tertransmisikan ke sektor keuangan,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Dalam beberapa bulan terakhir, Indeks Volatilitas cenderung berada dalam kisaran level 18. Pergerakannya mulai memuncak ke level 22 setelah Israel menyerang Iran pada Jumat (13/6/2025) dan kini kembali melandai ke kisaran level 19.

Menurut Telisa, rambatan gejolak geopolitik global tersebut paling cepat akan terasa di sektor keuangan domestik, terutama nilai tukar rupiah dan pasar saham. Kondisi tersebut juga berisiko meningkatkan defisit fiskal di APBN akibat kenaikan harga minyak dunia.

Pada penutupan pasar Selasa (17/6/2025), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup ke level 7.155,85 atau menguat 0,54 persen dibanding penutupan hari sebelumnya. Namun, IHSG melemah tipis 0,26 persen jika dibandingkan penutupan pasar pada Jumat pekan lalu.

Kita khawatir nanti pasar saham yang sudah mulai menghijau bisa kembali merah. Ada kekhawatiran di tingkat global dan transmisi lainnya yang kita khawatirkan ke fiskal.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah dalam perdagangan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) pada periode yang sama ditutup di level Rp 16.281 per dollar AS. Rupiah cenderung bergerak stabil dalam rentang Rp 16.200-16.300 sejak penutupan pasar pada pekan lalu.

“Kita khawatir nanti pasar saham yang sudah mulai menghijau bisa kembali merah. Ada kekhawatiran di tingkat global dan transmisi lainnya yang kita khawatirkan ke fiskal, yaitu kenaikan harga minyak karena bisa meningkatkan defisit anggaran kita,” ujar Telisa.

Selain itu, ia melanjutkan, dampak dari eskalasi perang antara Israel-Iran juga berisiko menjalar pada keluarnya arus modal asing. Kondisi tersebut antara lain pernah terjadi ketika Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal.

Senada, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, eskalasi konflik antara Israel dan Iran memiliki implikasi signifikan terhadap sektor keuangan, terutama melalui jalur volatilitas pasar global, inflasi, serta nilai tukar dan imbal hasil obligasi domestik.

Serangan Israel kepada Iran telah meningkatkan risiko geopolitik dan potensi gangguan pasokan yang tecermin dari lonjakan harga minyak dunia. Di sisi lain, transmisi dampak langsung ke pasar keuangan tampak dari Indeks Volatilitas yang mencapai level 22 atau tertinggi sejak perang dagang AS-China pada April 2025 lalu.

“Dalam kondisi seperti ini, investor global cenderung mencari aset safe-haven, mendorong apresiasi dollar AS dan meningkatnya permintaan terhadap emas,” kata Josua.

Beralihnya investor yang cenderung menempatkan investasinya ke aset yang aman alias safe-haven mulai tampak dari penguatan Indeks Dollar AS (DXY) sebesar 0,27 persen ke level 98,18. Selain itu, tampak pula dari kenaikan imbal hasil pemerintah AS (US Treasury) tenor 10 tahun sebesar 4 basis poin menjadi 4,4 persen pada 13 Juni 2025.

Implikasi serupa juga terjadi di pasar Indonesia dengan rupiah yang terdepresiasi moderat sebesar 0,37 persen menjadi Rp 16.295 per dollar AS. Sejalan dengan itu, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia juga meningkat terbatas sebesar 4 bps menjadi 6,72 persen.

Risiko utama yang perlu diantisipasi sektor keuangan domestik adalah potensi eskalasi lebih lanjut yang bisa memicu lonjakan inflasi melalui saluran harga minyak global dan pelemahan rupiah secara signifikan.

Josua menjelaskan, penguatan nilai tukar dan imbal hasil obligasi pemerintah yang terbatas mengindikasikan investor domestik mengantisipasi potensi tekanan inflasi global dan penundaan pelonggaran suku bunga oleh Bank Indonesia (BI).

“Risiko utama yang perlu diantisipasi sektor keuangan domestik adalah potensi eskalasi lebih lanjut yang bisa memicu lonjakan inflasi melalui saluran harga minyak global dan pelemahan rupiah secara signifikan, jika konflik berkepanjangan atau semakin intensif, misalnya melalui penutupan Selat Hormuz yang strategis,” ujarnya.

Selain itu, peningkatan risiko pasar global yang persisten juga dapat menyebabkan arus modal asing keluar dari pasar domestik, memperlemah cadangan devisa, dan meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah melalui obligasi dengan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi.

Berdasarkan data transaksi 10-12 Juni 2025, investor asing mencatatkan beli neto Rp 5,20 triliun. Ini terdiri dari beli neto Rp 0,83 triliun di pasar saham dan Rp 5,08 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN), serta jual neto sebesar Rp 0,71 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Secara keseluruhan, sejak awal tahun hingga 12 Juni 2025, nonresiden mencatatkan jual neto sebesar Rp 15,45 triliun. Ini terdiri dari jual neto sebesar Rp 47,54 triliun di pasar saham dan Rp 21,82 triliun di SRBI, serta beli neto sebesar Rp 53,91 triliun di pasar SBN.

Oleh sebab itu, pemerintah dan otoritas keuangan terkait perlu menjaga fleksibilitas moneter dan fiskal, guna meredam volatilitas pasar. BI, misalnya, perlu menyiapkan kebijakan intervensi di pasar valuta asing secara terukur untuk mencegah volatilitas berlebihan pada rupiah.

Di sisi lain, pemerintah perlu berkoordinasi dengan BI untuk mengelola ekspektasi inflasi, khususnya lewat pengendalian harga energi domestik. Komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten juga penting untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan stabilitas makroekonomi.