Ketimbang Pemilu, ASEAN Meminta Myanmar Prioritaskan Gencatan Senjata

LANGKAWI, SENIN — Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN meminta agar junta Myanmar memprioritaskan gencatan senjata dalam perang saudara ketimbang pemilihan umum. Sementara itu, konflik berdarah yang memakan korban terus terjadi di Myanmar.

Permintaan itu keluar sesudah pertemuan menteri luar negeri ASEAN di Pulau Langkawi, Malaysia, Minggu (19/1/2025). Malaysia merupakan Ketua Bergilir ASEAN tahun ini. Dunia internasional selama ini menganggap ASEAN melempem soal isu Myanmar.

”Kami menyampaikan, pemilu harus inklusif. Pemilu tidak bisa dilakukan sendiri, pemilu harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Kami katakan kepada mereka bahwa pemilu bukanlah prioritas kami. Prioritas kami adalah menghentikan kekerasan,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan kepada wartawan.

Dalam pertemuan tersebut, Myanmar mengirim Aung Kyaw Moe sebagai perwakilan. Ia pegawai negeri senior di Kementerian Luar Negeri Myanmar. ASEAN selama ini melarang anggota junta hadir dalam berbagai pertemuan.

Hasan mengatakan, Aung Kyaw Moe memberikan pengarahan kepada para menlu tentang rencana junta mengadakan pemilu. Namun, Moe tidak menyebut tanggal pasti.

Junta militer Myanmar telah beberapa kali menunda jadwal pemilu. Mereka tengah berjuang untuk menghancurkan oposisi yang meluas terhadap pemerintahannya dari berbagai kelompok bersenjata etnis minoritas dan Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) yang prodemokrasi.

Amerika Serikat menilai setiap pemilu di bawah junta militer akan menjadi ”tipuan”. Sejumlah pengamat mengatakan, pemilu akan menjadi sasaran lawan militer dan memicu pertumpahan darah lebih lanjut.

Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn mengatakan, beberapa menlu pada Minggu juga menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi. Suu Kyi, tokoh prodemokrasi dan penerima Hadiah Nobel Perdamaian, ditahan sejak kudeta 2021.

Pada 2021, Tatmadaw (junta militer) Myanmar merebut pemerintahan dengan mengklaim tanpa dasar adanya kecurangan besar-besaran dalam pemilu 2020. Pemilu menetapkan kemenangan telak Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi.

Junta militer kemudian melancarkan kekerasan berdarah terhadap pemberontakan atas pemerintahannya. Puluhan ribu orang telah meninggal dunia. Lebih dari 3,5 juta orang di Myanmar mengungsi akibat konflik tersebut, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

ASEAN telah memimpin upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik Myanmar. Akan tetapi, organisasi kawasan ini kesulitan mengimplementasikan Konsensus Lima Poin yang disetujui semua pemimpin pada 2021, termasuk junta Myanmar. Konsensus ini seharusnya menjadi panduan untuk menstabilkan situasi di negara tersebut.

Dalam pertemuan menlu ASEAN di Langkawi, Malaysia, menunjuk diplomat Othman Hashim sebagai utusan khusus ASEAN untuk menangani krisis di Myanmar. Othman adalah mantan pejabat senior di Kemlu Malaysia.

Menlu Hasan mengatakan, Malaysia menunjuk Hashim guna melibatkan berbagai faksi di negara itu untuk menemukan jalan ke depan. Menurut dia, Othman segera mengunjungi Myanmar.

”Kami tidak punya niat untuk memisahkan Myanmar,” katanya seraya menambahkan bahwa dialog dan diplomasi adalah strategi terbaik untuk membantu Myanmar kembali ke jalur demokrasi.

Tugas utama Othman adalah meyakinkan semua pihak di Myanmar melaksanakan Konsensus Lima Poin. ”Kami ingin Myanmar mematuhi Konsensus Lima Poin, menghentikan permusuhan dan berdialog, itu sangat sederhana. Yang kami inginkan adalah bantuan kemanusiaan tanpa hambatan yang dapat menjangkau semua orang di Myanmar,” kata Hasan.

Malaysia merupakan negara yang membawa Myanmar bergabung ke ASEAN saat menjadi ketua bergilir pada 1997. Karena itu, Malaysia diperkirakan akan mengambil sikap yang lebih proaktif atas krisis Myanmar yang memburuk. Selain perang saudara, semakin marak aksi kriminal, penipuan daring, dan perdagangan manusia di sepanjang perbatasan Myanmar.

”Semua orang ingin membantu Myanmar. Keterlibatan telah terjadi dan akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Malaysia,” kata Sekretaris Jenderal Kemlu Malaysia Amran Mohamed Zin.

Pertumpahan darah berlanjut sehingga korban terus berjatuhan. Tentara Arakan (AA) kembali terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan militer untuk menguasai Rakhine. Konflik Rakhine merupakan salah satu unsur kekacauan berdarah yang melanda Myanmar sejak junta berkuasa.

Pada Sabtu (18/1/2025), AA mengunggah di saluran Telegram bahwa sebuah jet militer mengebom daerah penahanan di Mrauk-U, sekitar pukul 16.45 waktu setempat. Ini merupakan tempat anggota keluarga tentara junta ditahan oleh AA.

Serangan udara militer Myanmar itu menewaskan 28 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Sebanyak 25 orang lainnya terluka.

”Mereka yang tewas dan terluka adalah anggota keluarga tentara Myanmar. Kami menangkap mereka saat terjadi pertempuran. Saat kami sedang mempersiapkan rencana untuk membebaskan mereka, mereka dibom,” kata AA dalam unggahan tersebut, sehari kemudian.

Kantor berita AFP telah berupaya menghubungi junta untuk meminta komentar tentang insiden tersebut. Tidak jelas apakah serangan di Mrauk-U salah sasaran atau junta tidak menyadari daerah tersebut menjadi tempat penahanan bagi keluarga tentara. Namun, tidak ada jawaban.

Selama ini, juta melawan pemberontakan dengan serangan udara dan artileri untuk menyerang masyarakat sipil. Kelompok-kelompok yang menentang junta, termasuk AA, menguasai wilayah luas di sepanjang perbatasan Myanmar.

Program Pembangunan PBB (UNDP) pada November 2024 memperingatkan, Rakhine sedang menuju bencana kelaparan. Pertempuran telah menekan perdagangan dan produksi pertanian. (AP/AFP/Reuters)