Menlu ASEAN Kumpul di Langkawi, Antisipasi Berbagai Ancaman bagi Sentralitas ASEAN

LANGKAWI, MINGGU — Malaysia memulai tugas keketuaan ASEAN tahun 2025 dengan menggelar pertemuan retret tertutup para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Langkawi, Malaysia, Minggu (19/1/2025). Sejumlah isu penting akan dibahas dalam pertemuan ini, antara lain, konflik Myanmar, ketegangan di Laut China Selatan, hingga posisi ASEAN di tengah dinamika global.

Di tengah kritik bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak lagi menjadikan ASEAN sebagai prioritas kebijakan luar negerinya, Menteri Luar Negeri Sugiono hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan ini, menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo, bakal menjadi forum ASEAN pertama yang diikuti Sugiono.

Dalam pidato pembuka pertemuan retret, Menlu Malaysia Mohamad Hasan mengatakan, ASEAN harus memperkuat persatuan dan menjadikan integrasi ekonomi sebagai prioritas utama di tengah ketidakpastian global dan rivalitas Amerika Serikat-China di kawasan. Ia menyebut pemerintahan jilid II Donald Trump di AS memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana Washington akan memengaruhi dinamika di kawasan.

”Banyak yang harus dipersiapkan. Di atas semua itu, kita harus mengantisipasi tantangan-tantangan yang berpotensi mengancam sentralitas ASEAN,” kata Hasan dalam pidato pembukanya.

”Kita harus memastikan ASEAN tetap menjadi platform utama kita dalam menemukan solusi…. Kitalah penentunya, bukan orang lain. Kita harus mendorong jalan kita sendiri ke depan,” ujar Hasan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Malaysia Amran Mohamed Zin, Sabtu (18/1/2025), mengatakan, sebagai pemegang keketuaan ASEAN 2025, Malaysia berkomitmen untuk mengatasi sejumlah persoalan yang dihadapi organisasi, termasuk soal Myanmar dan ketegangan di Laut China Selatan (LCS).

”Mengatakan bahwa kami segera mendapatkan solusi akan menjadi sangat ambisius,” kata Amran, seperti dikutip kantor berita Bernama.

Myanmar dipandang menjadi batu sandungan bagi ASEAN setelah Tatmadaw (junta militer) pada 1 Februari 2021 menggulingkan pemerintahan sipil hasil pemilihan umum November 2020. Para pemimpin ASEAN dalam pertemuan di Jakarta, April 2021, menghasilkan lima poin konsensus yang seharusnya dijadikan panduan oleh Myanmar untuk menstabilkan situasi di negara tersebut.

Akan tetapi, pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing berkeras tidak mau melaksanakan konsensus tersebut. Tanpa solusi dan penyelesaian, konflik di Myanmar terus membesar.

Beberapa bulan terakhir, sejumlah negara tetangga Myanmar, termasuk Thailand yang juga anggota ASEAN, memberikan lampu hijau pada penyelenggaraan pemilihan umum yang diusulkan Tatmadaw sejak dua tahun lalu. Akan tetapi, tidak ada kesamaan sikap di antara negara-negara anggota ASEAN mengenai hal ini.

Seorang diplomat Kementerian Luar Negeri RI mengatakan, pembahasan mengenai penyelenggaraan pemilu di Myanmar terbuka dalam pertemuan para menlu tersebut. Tatmadaw, yang kini wilayah kekuasaannya semakin tergerus, mengusulkan pemilu diselenggarakan pada akhir tahun ini. Sejauh ini, menurut diplomat yang mengetahui masalah tersebut, di antara negara-negara anggota ASEAN belum ada kesepahaman soal itu.

Menlu Sugiono, sehari sebelum berangkat ke Langkawi mengatakan, ASEAN tetap akan membantu melakukan upaya terciptanya stabilitas di Myanmar melalui dialog inklusif. Indonesia telah menjadi tuan rumah ratusan kali pertemuan para pihak yang bertikai di Myanmar.

Mengenai pemilu di Myanmar, menurut Sugiono, hal itu harus diputuskan sendiri oleh rakyat Myanmar. Indonesia dan ASEAN menyadari bahwa hal itu adalah keputusan politik yang harus diambil oleh rakyat Myanmar sendiri sebagai sebuah bangsa.

”Kita tidak mau masuk ke ranah itu. Tapi, bila ada sesuatu yang bisa kita lakukan (untuk mendorong perdamaian), kita akan lakukan,” kata Sugiono.

Amran mengatakan, hal-hal baik yang telah dilakukan oleh ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis akan berlanjut di bawah keketuaan Malaysia. ”Semua orang ingin membantu Myanmar. Keterlibatan telah terjadi dan akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Malaysia,” kata Amran.

Sejumlah anggota parlemen negara-negara ASEAN tergabung dalam forum dialog hak asasi manusia ASEAN (APHR) menyatakan prihatin atas kegagalan organisasi tersebut untuk mengatasi krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar. APHR mengakui ada sejumlah langkah yang telah diambil oleh ASEAN, tetapi pada saat yang sama belum ada langkah yang berarti untuk meminta pertanggungjawaban junta.

Kekejaman di Myanmar tidak boleh diperlakukan seperti biasa. ASEAN memiliki tanggung jawab untuk bertindak tegas dan menunjukkan bahwa mereka menghargai keadilan dan martabat manusia.

Rangsiman Rome, anggota Dewan APHR yang merupakan anggota Parlemen Thailand, menekankan apa yang terjadi di Myanmar tidak boleh diperlakukan sebagai business as usual. ”Kekejaman tidak boleh diperlakukan seperti biasa. ASEAN memiliki tanggung jawab untuk bertindak tegas dan menunjukkan bahwa mereka menghargai keadilan dan martabat manusia,” katanya.

Arlene D Brosas, anggota Dewan APHR dan merupakan anggota DPR Filipina, mengatakan, ketangguhan rakyat Myanmar tidak boleh disalahartikan sebagai ketiadaan penderitaan. ”Dunia berutang kepada mereka untuk bertindak tegas dan menegakkan keadilan,” katanya.

Persoalan lain yang krusial untuk dibahas adalah ketegangan di Laut China Selatan. Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo menekankan sudah waktunya perundingan Kode Perilaku (code of conduct atau CoC) di Laut China Selatan dipertajam pada aspek penting dan lebih rumit.

Manalo menyebut isu penting yang harus dibahas adalah ruang lingkup aturan tersebut, termasuk apakah CoC itu mengikat secara hukum dan dampaknya terhadap negara ketiga. Filipina memandang perikatan terhadap pihak ketiga itu akan membuat pelaksanaannya di lapangan menjadi lebih efektif dan substantif.

”Sudah saatnya kita mencoba melihat isu-isu yang, menurut pandangan kami, penting, yang belum benar-benar dibahas secara menyeluruh atau bahkan belum dinegosiasikan. Ini adalah apa yang disebut isu-isu penting,” kata Manalo.

Perundingan mengenai CoC sudah berlangsung sangat lama. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada kata sepakat. Draf CoC sendiri pun hingga sekarang masih tertutup bagi publik dan tidak bisa diakses publik.

Ketegangan di Laut China Selatan semakin tinggi, terutama antara Filipina dan China. Beijing berkeras bahwa lebih dari 90 persen LCS adalah wilayah teritorialnya meski Mahkamah Arbitrase Internasional telah menolak klaim China itu pada tahun 2016. Kapal Penjaga Pantai China dan nelayan serta Angkatan Laut Filipina sering kali terlibat insiden di wilayah yang disengketakan.

Situasi menjadi lebih kompleks setelah sejumlah negara adidaya ikut serta dalam ketegangan ini dengan bersandar pada aturan kebebasan navigasi di laut internasional. Sejumlah kapal perang dan kapal induk negara-negara Barat melintas di wilayah yang disengketakan.

Yang terbaru, sejumlah negara berpartisipasi dalam pengamanan jalur maritim strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik melalui misi La Perouse 25. Seperti dilansir dalam keterangan pers Kedutaan Perancis di Jakarta, Angkatan Laut Perancis mengerahkan gugus tempur laut Kapal Induk Perancis (CSG) mendampingi kapal induk Charles de Gaulle, 16-24 Januari 2025. Latihan gabungan dilaksanakan di Selat Malaka, Sunda, dan Lombok.

Selain Perancis, terdapat delapan negara ikut serta dalam latiham militer gabungan ke-5 ini, di antaranya Australia, India, Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura. ”Perancis, negara pesisir Indo-Pasifik, berupaya mewujudkan ruang Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan stabil melalui pasukannya yang ditempatkan di kawasan ini melalui pengerahan pasukannya secara berkala,” kata Kedubes Perancis dalam pernyataannya.

Datuk Seri Mohammad Hasan, Menlu Malaysia, mengatakan, melihat tantangan geopolitik dan geoekonomi global akan disayangkan jika ASEAN tidak bergerak dan bertindak bersama-sama. ”Kita harus tegas. Kita harus bertindak bersama-sama,” katanya.

(AP/Reuters)