Keuangan Rakyat Tak Siap Hadapi 2025, Pemerintah Bisa Apa?

Masyarakat belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan ekonomi yang kian berat di depan. Dalam menghadapi situasi tersebut, warga berupaya untuk menambah sumber pendapatan, berhemat, meminjam uang, hingga menjual aset.

Hal ini terekam dalam Survei Kepemimpinan Nasional Kompas pada 4-10 Januari 2025. Sebanyak 60,8 persen warga Indonesia menyatakan tidak bisa menghadapi kondisi perekonomian nasional yang memburuk karena tidak mempunyai simpanan dana. Dari kelompok warga tersebut, 47 persen merupakan warga dari kelas bawah dan menengah bawah.

Warga yang hidupnya ”pas-pasan” tanpa tabungan tersebut melakukan sejumlah upaya dan adaptasi dalam menghadapi situasi ekonomi sulit. Menambah sumber pendapatan atau mencari pekerjaan sampingan menempati porsi teratas upaya yang dilakukan warga dengan proporsi 22,4 persen.

Di posisi kedua, 21,6 persen responden memilih selektif dalam berkonsumsi alias berhemat. Kemudian, mengharapkan bantuan pemerintah (12 persen), menjual aset (2 persen), berusaha lebih giat berusaha dan bekerja (0,15 persen), dan meminjam (0,04 persen).

Ketidaksiapan itu dilatarbelakangi oleh kenaikan penghasilan yang stagnan selama 15 tahun terakhir. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan fakta, selama 2010-2024, pertumbuhan rata-rata gaji warga cenderung melambat. Ini merupakan analisis data rata-rata upah atau gaji bersih buruh/karyawan yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada 2010, pertumbuhan rata-rata gaji 6,7 persen. Kemudian pada 2024 anjlok menjadi 2,8 persen. Sementara dua tahun sebelumnya di angka 12,2 persen per tahun pada 2022 dan 3,5 persen per tahun pada 2023. Dalam 15 tahun itu, terjadi pelambatan sebanyak delapan kali, yaitu pada 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, dan 2024.

Sejalan dengan menurunnya pertumbuhan gaji itu, pertumbuhan pengeluaran warga juga melambat pada periode waktu yang sama. Periode 2010-2014, pengeluaran rata-rata tumbuh 12,6 persen per tahun. Di periode 2015-2019, pengeluaran tumbuh melambat menjadi 8,5 persen per tahun dan di periode 2020-2024 makin melambat menjadi 5,2 persen per tahun.

Anggun Gunawan (40) mengatakan, gajinya sebagai dosen dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hanya sekitar Rp 5 juta per bulan. Jumlah penghasilan itu amat mepet untuk memenuhi kebutuhan Anggun sebagai ayah dua anak.

Di awal bulan, ia sudah harus membayar Rp 1,7 juta untuk sewa kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sisanya untuk kebutuhan pokok. Ia tak punya anggaran sama sekali untuk membeli buku yang seharusnya amat penting bagi akademisi, apalagi seorang dosen. 

”Pilihannya sangat berat. Kalau kita beli buku yang dibutuhkan untuk meng-update materi pembelajaran mahasiswa, enggak ada lagi uang untuk beli susu dan pampers anak,” kata Anggun, Senin (17/2/2025). 

Kesulitan hidup yang serupa juga dialami Fina (36), dosen yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Universitas Musamus, Merauke, Papua Selatan. Dia mengatakan hanya menerima upah lebih kurang Rp 4,2 juta per bulan. Padahal, ia harus sering pulang ke Brebes, Jawa Timur, untuk menengok anak dan suaminya.

Jika akan pulang kampung ke Brebes, Fina membutuhkan uang sekitar Rp 8 juta untuk tiket pesawat pergi-pulang Merauke-Semarang. Demi mendapatkan uang untuk pulang kampung, Fina harus menggadaikan sepeda motor.

”Kami berharap pemerintah lebih peduli nasib kami, terutama yang di daerah perbatasan. Kami (pendidik) di perbatasan harus bekerja ekstra dibanding di daerah lain,”  ucapnya, Rabu (19/2/2025).  

Melambatnya pertumbuhan pengeluaran di tengah gaji yang stagnan menunjukkan adanya pelemahan daya beli. Pelemahan itu juga diperkuat dengan data konsumsi makanan dan nonmakanan.

Selama lima tahun terakhir, warga lebih memprioritaskan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan makan harian. Analisis Kompas menemukan pertumbuhan pengeluaran makanan periode 2020-2024 lebih kuat, yakni 5,6 persen per tahun dibandingkan dengan pengeluaran bukan makanan 4,9 persen per tahun.

Selama periode 2020-2024, proporsi pengeluaran makanan rata-rata tumbuh 0,2 persen per tahun. Tahun 2020, proporsi pengeluaran makanan dari total pengeluaran 49,2 persen dan tahun 2024 proporsinya naik menjadi 50,1 persen.

Jika proporsi pengeluaran untuk makanan terus naik, otomatis diimbangi proporsi pengeluaran bukan makanan yang terus turun. Di tengah penghematan untuk pengeluaran bukan makanan itu, ada sejumlah komponen pengeluaran yang dapat dikurangi sesuai pilihan masyarakat. Namun, ada juga komponen lain, seperti pajak, asuransi, dan perumahan, yang justru mengisi porsi pengeluaran semakin besar karena besarannya tergantung kebijakan pemerintah.

Penghematan sesuai pilihan masyarakat, seperti pengeluaran untuk pembelian barang tahan lama, aneka barang dan jasa, serta pakaian, alas kaki, dan tutup kepala yang nilainya terus menurun. Tahun 2015, proporsi konsumsi masyarakat untuk membeli barang tahan lama, seperti peralatan rumah tangga dan olahraga, buku, mainan, barang elektronik, dan kendaraan bermotor, sebesar 10,5 persen. Tahun 2024, angka ini turun menjadi 7 persen dari total pengeluaran non-makanan.

Di sisi lain, proporsi pengeluaran untuk pajak, pungutan, dan asuransi terus naik. Semula tahun 2015 hanya 4,2 persen dari total pengeluaran bukan makanan. Tahun 2024 proporsinya naik menjadi 8,1 persen. Tidak ada pilihan lain bagi masyarakat karena pengeluaran ini merupakan kewajiban dan dibayarkan sesuai dengan kebijakan yang diatur pemerintah.

Salah satu indikator melemahnya daya beli masyarakat untuk barang tahan lama adalah menurunnya angka penjualan kendaraan bermotor. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) tahun 2024 menunjukkan jumlah penjualan mobil penumpang sebanyak 672.986 unit. Angka ini turun 13,6 persen dibandingkan tahun 2023 sebanyak 779.326 unit. Angka ini pun masih lebih rendah 0,5 persen dibandingkan dengan penjualan mobil di tahun 2022 yang mencapai 783.563 unit.

Pertumbuhan penjualan sepeda motor juga melambat beberapa tahun terakhir. Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat, tahun 2024 total penjualan sepeda motor di pasar domestik 6,3 juta unit. Angka ini hanya tumbuh 1,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Padahal, tahun 2023 pertumbuhannya mencapai 19,4 persen.

Impitan-impitan itu membuat masyarakat terpaksa berhemat demi bisa tetap menabung. Data Monitoring Media Litbang Kompas menunjukkan, 29,8 persen konten media sosial yang diunduh pada Januari hingga pertengahan Februari 2025 menyatakan hidup frugal karena ingin memperbanyak tabungan. Sebanyak 10,6 persen memilih hidup hemat karena kondisi ekonomi.

Kemampuan berbelanja menjelang Lebaran juga berkurang. Padahal, tingkat konsumsi warga di momen itu biasanya lebih tinggi daripada periode waktu biasa. Lesunya daya konsumsi tersebut membuat harapan adanya geliat ekonomi yang bergairah bisa meleset.

Data Bulanan Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) tahun 2020-2024 menunjukkan rata-rata proporsi belanja warga menjelang Lebaran semakin kecil dibandingkan dengan proporsi belanja konsumsi selama satu tahun. Proporsi pengeluaran di survei ini dibagi tiga, yaitu proporsi untuk belanja atau konsumsi, proporsi untuk tabungan, dan proporsi untuk cicilan atau angsuran.

Tahun 2020 dan 2021, proporsi belanja menjelang Lebaran masing-masing 0,3 persen poin lebih tinggi, tetapi pada 2022 turun menjadi 0,1 persen poin. Pada 2023 sama dengan rata-rata proporsi belanja di tahun itu atau 0 poin. Pada 2024 turun lagi lebih tajam hingga minus 0,4 persen poin. Proporsi belanja menjelang Lebaran 2024 tersebut terendah dalam lima tahun terakhir.

Sep (29), salah satu warga di Jawa Timur, berencana mengurangi konsumsi Lebaran tahun ini. Ayah satu anak ini belum lama kehilangan pekerjaan. Kontrak Sep sebagai konsultan individu di salah satu instansi pemerintahan di Jawa Timur tidak diperpanjang per 1 Februari 2025.

Sebelumnya, Sep mendapatkan gaji Rp 5 juta per bulan yang biasa ia sisihkan untuk tabungan Rp 500.000, kebutuhan susu formula anak balitanya Rp 1,6 juta, dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Kini Sep harus menghemat pengeluarannya, termasuk konsumsi menjelang Lebaran, karena tabungan yang tersisa hanya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari hingga bulan ini. Untuk menyambung hidup, Sep berusaha mencari pekerjaan baru, termasuk mencoba mendaftar di aplikasi ojek.

”Ini juga saya bingung. Biasanya kalau Lebaran saya beli parsel untuk dibagikan ke keluarga terdekat. Mungkin saat ini berhenti beli dulu. Konsumsinya untuk keluarga dulu, untuk orang lain nanti dulu,” ujar Sep.

Merayakan Lebaran dalam kondisi serba sulit juga terpaksa dilakukan oleh para korban pemutusan hubungan kerja. Ibu satu anak, Alia (36), mengatakan harus mengirit habis-habisan karena sebagai pekerja lepas penghasilannya kini hanya Rp 3 juta-Rp 5 juta. Padahal, sebelum kena PHK pada Oktober 2024, penghasilan Alia bisa mencapai belasan juta sebagai business development manager di sebuah perusahaan marketing technology.

”(Sekarang) pas-pasan banget, kayak yang penting bisa hidup, cukup makan dan minum,” ujarnya, Kamis (13/2/2025).

Hal serupa juga dituturkan Indah (42) yang kehilangan pekerjaan pada Juli 2024. Kini, tak ada lagi momen buka bersama di luar karena yang sekarang jadi pertimbangan utama adalah menghemat pengeluaran. Kumpul dengan keluarga ataupun teman sebisa mungkin dilakukan di rumah untuk menghemat biaya.

”Kalau dulu, kita sekeluarga selalu ngusahain beli baju seragaman setiap Lebaran. Sekarang paling yang bisa seragam cuma tema warnanya saja,” kata Indah, Rabu (12/2/2025).

Pelemahan itu juga tampak di ritel, baik yang menyasar konsumen kelas atas, menengah ke atas, maupun menengah ke bawah. Olahan Kompas terhadap laporan keuangan emiten ritel semester I pada 2021-2024 menunjukkan, pertumbuhan penjualan perusahaan cenderung melambat, bahkan turun.

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) yang memiliki ritel Indomaret serta PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) dengan jenama Alfamart tumbuh melambat. Keduanya menyasar konsumen kelas menengah ke bawah. AMRT tumbuh 13,9 persen pada semester I-2022 menjadi 12,4 persen pada 2023 dan 10 persen pada 2024. Perlambatan pertumbuhan DNET lebih drastis, yakni dari 46,7 persen pada semester I- 2022 kemudian menyentuh 42,7 persen pada 2023 dan 4 persen pada 2024.

Penjualan peritel Matahari Department Store Tbk (LPPF) yang menyasar pasar kelas menengah ke atas justru turun. Pada semester I-2022, LPPF tumbuh 5,4 persen, sedangkan pada 2024 turun 2,6 persen.

Adapun penjualan PT Map Aktif Adiperkasa (MAPA) dan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) yang menyasar kelas menengah ke atas tumbuh melambat. Pertumbuhan penjualan MAPA pada semester I-2022 sebesar 49,6 persen lalu pada 2023 dan 2024 masing-masing menjadi 39,1 persen dan 32,1 persen. Peritel MAPI juga tumbuh melambat dari 34,1 persen pada semester I-2022 menjadi 15,4 persen pada 2024.

Deflasi pada Februari 2025 turun menjadi alarm melesunya belanja pada Ramadhan-Lebaran di tahun yang sama. BPS mencatatkan, deflasi tahunan pada Februari 2025 mencapai 0,09 persen, sedangkan deflasi tahun berjalan mencapai 1,24 persen.

Agar daya beli terjaga, penciptaan lapangan kerja yang menjadi sumber penghasilan masyarakat perlu diperkuat. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Jahen F Rezki menilai, perekonomian di Indonesia belum mampu menciptakan pekerjaan-pekerjaan di sektor yang memiliki nilai tambah tinggi.

Pekerjaan dengan nilai tambah tinggi banyak berkontribusi pada transformasi bahan mentah atau komponen menjadi barang jadi. Jahen menilai, saat ini pekerjaan di Indonesia banyak di sektor-sektor dengan nilai tambah yang rendah, seperti sektor jasa. Pekerjaan itu pada akhirnya memberikan jumlah penghasilan yang kecil.

Penghasilan yang layak perlu dibarengi dengan harga-harga bahan pokok yang terjangkau agar tak membebani pengeluaran masyarakat. Menurut dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Esther Sri Astuti, pemerintah perlu mengendalikan harga barang dan jasa.

Di sisi lain, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengakui, kontribusi terbesar produk domestik bruto (PDB) Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga.

”Karena itu, kalau namanya daya beli bagi pemerintah segalanya, makanya tetap dijaga betul,” ujarnya.

Pemerintah berupaya menambah pendapatan warga untuk meningkatkan daya beli dengan meningkatkan upah di atas angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga mengurangi harga barang dengan memberikan diskon tiket pesawat dan tarif tol menjelang Lebaran.

Terkait menurunnya belanja masyarakat menjelang Lebaran, Susi melihat pertumbuhan tertinggi beberapa tahun terakhir masih terjadi di triwulan kedua saat Lebaran. Meski demikian, menurut dia, pergeseran volume tinggi konsumsi masyarakat berpotensi terjadi di luar momen Lebaran.

”Ada beberapa titik momentum siklus tahunan, seperti Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional). Anak-anak sekarang cenderung minta dibeliin baju baru saat itu (Harbolnas) daripada Lebaran,” katanya, Jumat (29/2/2025).

Apabila pemerintah tidak berhasil memperbaiki daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tergerus. Indikasi tersebut sudah terlihat selama 10 tahun terakhir dengan angka pertumbuhan ekonomi 4-5 persen.

Selama masa pandemi tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat anjlok hingga minus 2,07 persen. Kemudian tahun 2021-2022, pertumbuhan ekonomi bergerak naik mencapai angka 3,7 persen (2021) dan 5,31 persen (2022). Namun, tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali melambat menjadi 5,05 persen dan 5,03 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat tersebut juga tecermin dari kontribusi konsumsi rumah tangga dalam struktur PDB yang juga cenderung menurun selama 10 tahun terakhir. Tahun 2015, konsumsi rumah tangga menyumbang 56,3 persen dalam struktur perekonomian nasional. Kemudian tahun 2024, kontribusinya menurun menjadi 54 persen.

Pemerintah menargetkan, pertumbuhan ekonomi pada 2025 mencapai 5,3 persen. Jahen berpendapat, target ini lebih tinggi dibandingkan capaian pada 2024 yang sudah didongkrak oleh momentum perputaran ekonomi saat Pemilu maupun Pilkada. Apabila target itu tak terwujud, kredibilitas pemerintah bisa memudar, utamanya di mata pelaku pasar maupun swasta.

Masyarakat sudah berjuang keras untuk menghemat pengeluaran, bahkan untuk kebutuhan sehari-sehari, di tengah penghasilan yang terombang-ambing. Mampukah pemerintah turun tangan lewat kebijakan yang dapat meringankan keuangan rakyat dari semua kalangan tanpa pandang bulu?