Kinerja Polkam Diapresiasi Publik, Ketua DPR: Jadi Tantangan  Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS — Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintahan Prabowo Subianto untuk tak terlena dengan penilaian publik yang tinggi dalam hal kinerja politik dan keamanan jelang 100 hari pertama pemerintahan. Apresiasi dari publik itu sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintahan untuk lebih bekerja keras demi kepentingan rakyat. 

Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025), Puan mengapresiasi kinerja pemerintahan Prabowo dalam 100 hari pertama yang dinilai positif oleh publik. Menurut Puan, apresiasi yang tinggi justru jadi tantangan bagi pemerintahan saat ini untuk lebih bekerja keras demi kepentingan masyarakat. 

”Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga apa pun hasilnya adalah untuk rakyat,” kata Puan.

Apa pun yang menjadi kekurangannya bisa ditindaklanjuti dan evaluasi, yang terbaik bagi rakyat.

Mengacu hasil survei Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025 menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo di bidang politik dan keamanan (polkam) melebihi angka di era pemerintahan Joko Widodo. Sebagai gambaran, di era periode kedua pemerintahan Jokowi, tingkat kepuasan di bidang polkam antara 64,4 persen (survei Oktober 2019) dan 85,5 persen (Juni 2024). Sementara di pemerintahan Prabowo, tingkat kepuasan di bidang polkam naik menjadi 85,8 persen.

Kepuasan di bidang polkam ini tecermin juga di lima indikator yang menjadi penilaian di survei Litbang Kompas. Kelima indikator itu adalah menjamin rasa aman warga dari ancaman, tekanan, dan kejahatan (77 persen); menangani konflik antarkelompok/gerakan separatis (72,5 persen); membangun sikap menghargai perbedaan (88,6 persen); membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan (83,4 persen); serta menjamin warga bebas berpendapat (83,7 persen).

Puan melanjutkan, apa pun yang masih jadi catatan dari publik harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. ”Apa pun yang menjadi kekurangannya bisa ditindaklanjuti dan evaluasi, yang terbaik bagi rakyat,” tutur Puan.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menambahkan, Presiden Prabowo sudah mulai menata perbaikan di bidang keamanan, politik, hingga hukum. DPR pasti mengawasi kinerja pemerintahan Prabowo di bidang tersebut. 

”Menata penegakan hukum ini Pak Prabowo betul-betul concerned, kita juga DPR melihat itu dan mendukung. Komisi III sekarang terus melakukan pengawasan-pengawasan bagaimana yang ada di aparat,” tutur Cucun. 

Mudah-mudahan pada 100 hari kedua, 100 hari ketiga dan seterusnya bisa lebih baik lagi. ’Support’ dan dukungan harus diberikan.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, waktu 100 hari pertama bukan waktu yang cukup untuk membuktikan kinerja pemerintahan Prabowo. Meski demikian, apresiasi tinggi dari publik dapat memicu pemerintahan Prabowo untuk terus  memberikan kinerja yang lebih baik. 

”Mudah-mudahan pada 100 hari kedua, 100 hari ketiga, dan seterusnya bisa lebih baik lagi. Support dan dukungan harus diberikan,” katanya. 

Muzani melanjutkan, menjaga situasi politik tetap kondusif sangat diperlukan agar pemerintahan berjalan dengan baik. ”Ya, harapan yang besar mudah-mudahan bisa diimbangi dengan kemampuan dan kerja yang sama besarnya,” ujarnya. 

Ya, harapan yang besar mudah-mudahan bisa diimbangi dengan kemampuan dan kerja yang sama besarnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi justru melihat adanya anomali ketika melihat tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo di bidang polkam. Sebab, dalam 100 hari kerja Prabowo-Gibran, ada berbagai kasus terkait polkam yang naik ke permukaan tetapi tidak terbaca di penilaian publik. 

Misalnya, kasus penembakan warga hingga tewas di tempat istirahat (rest area) Kilometer 45 Jalan Tol Tangerang-Merak pada 2 Januari 2025 yang melibatkan satu anggota TNI AL. Begitu pula ada berbagai kasus penembakan warga oleh polisi, seperti di Semarang (Jawa Tengah) dan Katingan (Kalimantan Tengah). Melihat deretan kasus itu, indikator menjamin rasa aman warga dari ancaman, tekanan, dan kejahatan seharusnya rendah. 

Muradi juga melihat masih adanya pembungkaman terhadap mereka yang kritis. Pada akhir Desember 2024, misalnya, ada pembatalan pameran tunggal karya seni milik pelukis Yos Suprapto di Galeri Nasional. Pembatalan diduga karena karya-karya milik Yos mengandung kritik terhadap Presiden ke-7 RI, Jokowi. 

Kalau saya menangkapnya belum terbaca semua keluh kesah publik. Jadi, jika kepuasan publik terhadap bidang politik dan keamanan tinggi, saya merasa ini berkelindan dengan harapan. Kan, ini baru 100 hari, maka publik masih memberi kesempatan.

”Kalau saya menangkapnya belum terbaca semua keluh kesah publik. Jadi, jika kepuasan publik terhadap bidang politik dan keamanan tinggi, saya merasa ini berkelindan dengan harapan. Kan, ini baru 100 hari, maka publik masih memberi kesempatan,” kata Muradi. 

Karena itu, katanya, pemerintah tidak boleh terlena dengan tingginya angka kepuasan publik tersebut. Ia melihat pemerintah, TNI, dan Polri sejauh ini belum mampu merespons dengan cepat kasus-kasus di bidang keamanan. Kasus-kasus itu telanjur viral terlebih dahulu kemudian mereka baru mulai bergerak. 

”Salah satu ukuran bagusnya pemerintahan terkait politik dan keamanan adalah adanya ketegasan sikap yang jauh lebih kelihatan yang dimunculkan oleh presiden kita. Kalau itu tidak muncul, saya khawatir kita akan sulit mempertahankan posisi yang sudah dicapai hari ini sebagaimana dipotret survei Litbang Kompas,” katanya.