Kepuasan Publik 80,9 Persen, PDI-P: Tetap Imbangi dengan Sikap Kritis kepada Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS — PDI Perjuangan menilai tingginya tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap harus diimbangi dengan evaluasi dan sikap kritis masyarakat. Hal ini ditujukan agar program pemerintah tetap berjalan sesuai dengan yang diinginkan rakyat. Tingginya tingkat kepuasan itu juga dinilai tak lepas dari gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang mau mendengarkan aspirasi rakyat, salah satunya terkait kenaikan PPN 12 persen yang ditolak masyarakat.

Juru Bicara PDI-P Guntur Romli saat dihubungi Senin (20/1/2025) mengatakan, rakyat merasa puas terhadap Presiden Prabowo karena ia mau mendengarkan aspirasi publik. Hal ini tampak, misalnya, ketika publik menolak kenaikan PPN 12 persen. Penolakan itu lantas direspons Prabowo dengan mengumumkan bahwa PPN 12 persen hanya untuk barang mewah.

Tak hanya itu, Prabowo juga dengan cepat merespons terkait masalah pagar laut dengan langsung memerintahkan untuk membongkar pagar laut di Tangerang tersebut.

Meski kondisi ekonomi belum stabil dan masih terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), kondisi tersebut tidak membuat kepuasan publik kepada Prabowo rendah.

Guntur juga menuturkan, meski kondisi ekonomi belum stabil dan masih terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), kondisi tersebut tidak membuat kepuasan publik kepada Prabowo rendah. Menurut dia, publik menganggap persoalan itu merupakan warisan Presiden ke-7 Joko Widodo yang harus diselesaikan oleh Prabowo.

”Saya kira publik sudah tahu soal itu. Tapi kenapa angka kepuasan tinggi? Karena publik tahu bahwa kesulitan ekonomi dan PHK itu warisan Jokowi,” ucap Guntur.

Mengacu pada hasil survei Kompas terhadap 1.000 responden di 38 provinsi pada 4-10 Januari 2025, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran mencapai 80,9 persen. Angka itu jauh lebih tinggi ketimbang tingkat kepuasan masyarakat pada 100 hari awal periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Januari 2015, yakni 65,1 persen.

Bahkan, dukungan masyarakat terhadap Prabowo-Gibran juga lebih tinggi daripada tingkat kepuasan terhadap pemerintah pada akhir masa kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Juni 2024 yang mencapai 75,6 persen.

Selain soal kinerja (30,2 persen) dan kepemimpinan yang merakyat (18,1 persen), sebagian besar masyarakat mengaku puas terhadap kinerja pemerintah karena sering mendapatkan bantuan sosial atau bansos (14,4 persen). Di sisi lain, persoalan bansos jugalah yang membuat mayoritas publik (29,2 persen) kecewa karena distribusinya dinilai tidak merata dan tidak tepat sasaran.

Jika dilihat dari latar belakang sosial dan ekonominya, mayoritas publik yang puas terhadap kinerja pemerintah berpendidikan dasar (85,7 persen). Adapun dari segi sosial ekonomi, 84,7 persen masyarakat yang puas terhadap pemerintah berasal dari kelas bawah.

Tak hanya tingkat kepuasan yang tinggi, mayoritas publik juga yakin terhadap kinerja pemerintah yang dipimpin Prabowo-Gibran. Tingkat keyakinan masyarakat secara umum mencapai 89,4 persen.

Menurut Guntur, hasil survei Litbang Kompas itu juga menunjukkan bahwa Presiden Prabowo lebih baik daripada Jokowi. Hasil ini juga sekaligus membantah bahwa kepuasan publik kepada Jokowi saat menjadi presiden adalah yang tertinggi di dunia.

”Itu menunjukkan Presiden Prabowo lebih baik dari Jokowi, maka salah propaganda pendukung Jokowi selama ini yang bilang Jokowi memiliki kepuasan tertinggi di dunia, karena ternyata Presiden Prabowo bisa mengalahkan Jokowi,” ucap Guntur.

Menurut Guntur, tingginya kepuasan kepada pemerintahan Prabowo tetap harus diimbangi dengan evaluasi dan sikap kritis masyarakat agar program pemerintah tetap berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat. Apalagi, masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan, seperti reformasi sistem hukum yang berkeadilan hingga mendorong sektor ekonomi rakyat yang produktif.

”Ke depan, proyek mercusuar seperti IKN harus ditunda, program makanan bergizi untuk anak-anak juga harus menjadi momentum menggerakkan sektor UMKM di daerah-daerah agar terjadi desentralisasi program makanan gratis. Kemudian mencukupi kebutuhan pangan serta membuat program padat karya di desa dan kota,” katanya.

Guntur juga meminta Prabowo untuk melepaskan diri dari semua bayang-bayang dan campur tangan Jokowi. ”Yang perlu diwaspadai ke depan adalah cawe-cawe Jokowi yang bisa berdampak pada pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya mensyukuri tingkat kepuasan yang tinggi kepada pemerintahan Prabowo. Capaian ini tetap harus dibarengi dengan kerja keras semua pihak untuk menjaga tingkat kepuasan masyarakat tersebut.

Ia meminta pemerintah untuk tidak kendur dalam mewujudkan janji-janji kampanye ataupun program-programnya ke depan. ”Sebagai partai pendukung pemerintah, tentunya Gerindra akan terus membantu implementasi-implementasi di lapangan sesuai dengan janji kampanye Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya.