Kisah Batu dan Ember dalam Karung Gabah ”Any Quality”

Menggunungnya stok beras Perum Bulog merekam sejumlah kisah. Ada kisah meredanya aksi beli gabah korporasi beras besar dengan harga tinggi. Ada juga secuil kisah batu, gabah kualitas rendah, dan ember adukan dalam karung gabah any quality.

Per 18 Mei 2025, stok beras Bulog mencapai 3,77 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 2,1 juta ton merupakan hasil serapan gabah dari dalam negeri sejak awal 2025. Sisanya berupa stok beras 2024, termasuk beras impor.

Stok beras yang berlimpah itu tidak terlepas dari penugasan pemerintah kepada Bulog untuk menyerap gabah kering panen (GKP) dari dalam negeri sebanyak 3 juta ton sepanjang 2025. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) GKP di tingkat petani tanpa rafaksi dan any quality (tanpa standar kualitas khusus) minimal Rp 6.500 per kilogram.

Pemerintah juga memperkuat permodalan Bulog dengan tambahan dana Rp 16,5 triliun melalui mekanisme operator investasi pemerintah (OIP). Penggunaan dana OIP tersebut menuntut imbal hasil dan laporan pertanggungjawaban dari Bulog.

GKP yang terserap ada yang kualitasnya rendah, seperti berkadar air tinggi dan sedikit rusak akibat terendam banjir.

Jumair, pengusaha penggilingan padi mitra Bulog asal Cirebon, Jawa Barat, Jumat (23/5/2025), menilai, kebijakan pemerintah itu berjalan baik sepanjang panen padi hasil musim tanam I tahun ini. Pemerintah dan Bulog juga melibatkan pelaku penggilingan padi kecil dan menengah dengan lebih optimal.

Di Cirebon, Bulog langsung membayar tunai GKP yang disetorkan para mitranya. Mekanisme itu membuat penggilingan-penggilingan kecil lebih leluasa memutar modal.

”Selain itu, kebijakan menyerap gabah any quality juga dapat meredam aksi beli gabah dengan harga tinggi yang kerap dilakukan korporasi beras besar pada tiga tahun terakhir ini,” kata Jumair ketika dihubungi dari Jakarta.

Namun, ia melanjutkan, serapan gabah any quality sempat menghadapi tantangan saat pertama kali berjalan. Salah satunya, GKP yang terserap ada yang kualitasnya rendah, seperti berkadar air tinggi dan sedikit rusak akibat terendam banjir.

Hal itu terjadi lantaran ada petani dan penebas memanen padi lebih dini gara-gara tergiur HPP GKP yang cukup tinggi. Selain itu, curah hujan yang cukup tinggi dan banjir yang melanda sejumlah daerah juga memengaruhinya.

”Sebagian besar penggilingan mitra Bulog telah menyiapkan sarana dan fasilitas pengeringan gabah. Namun, masih ada juga yang tidak menyiapkannya karena modalnya terbatas,” kata Jumair.

Di Indramayu, Jawa Barat, dalam sejumlah karung gabah ditemukan gabah hampa atau kopong, gabah belum siap panen, dan jerami. Bahkan, dijumpai juga batu, potongan-potongan besi, piring plastik, dan ember adukan.

Hal itu salah satunya ditemukan di pabrik penggilingan padi PT AB2TI Petani Sejahtera Nusantara (PSN). Tahun ini, PT AB2TI PSN menerima titip giling gabah menjadi beras dari sejumlah mitra Bulog.

Direktur PT AB2TI PSN Masroni mengaku menemukan gabah hampa, gabah belum siap panen, dan jerami saat menyortir karung-karung gabah. Bahkan, ditemukan pula batu, sejumlah potongan besi, piring plastik, dan ember adukan.

”Tidak banyak. Hanya di sejumlah karung gabah saja. Itu pun terjadi pada awal program serap gabah any quality berjalan,” ujarnya.

Bahkan, ditemukan pula batu, sejumlah potongan besi, piring plastik, dan ember adukan.

Masroni menduga, hal itu terjadi lantaran belum masifnya sosialisasi kebijakan serap gabah any quality. Selain itu, ada segelintir oknum, terutama dari kalangan penebas, yang berupaya mencari keuntungan dari kebijakan tersebut.

”Mumpung pemerintah membeli gabah apa pun kualitasnya, dijuallah gabah-gabah hampa dan belum siap panen dicampur dengan gabah-gabah berkualitas standar. Biar karung gabah terisi banyak dan berat, dimasukkanlah batu, piring, potongan besi, dan ember adukan,” tuturnya.

Baik Masroni maupun Jumair menilai kebijakan serap gabah tanpa rafaksi dan any quality bagus bagi kesejahteraan petani. Namun, kebijakan itu perlu diikuti dengan sosialisasi dan edukasi terhadap petani dan penebas agar tetap menjual gabah minimal dengan kualitas standar.

”Hal itu penting untuk menjaga mutu beras Bulog yang bakal dijadikan cadangan beras pemerintah. Jangan sampai gabah tersebut ketika digiling justru menjadi beras menir, bahkan sama sekali tidak bisa diolah menjadi beras,” kata Masroni.

Sementara itu, Jumair menambahkan, jika pemerintah akan melanjutkan kebijakan tersebut ke depan, sarana dan prasarana pengeringan gabah di penggilingan-penggilingan kecil perlu diperkuat. Selain itu, pemerintah perlu menambah gudang-gudang penyimpanan beras Bulog.

”Untuk sementara ini, Bulog juga menyewa sejumlah gudang kami untuk menyimpan beras. Syukur-syukur jika ke depan pemerintah turut meningkatkan kualitas pergudangan para pelaku usaha penggilingan padi kecil dan menengah,” kata Jumair yang juga anggota Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Jawa Barat.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengakui ada sejumlah tantangan dalam pelaksanaan kebijakan serap gabah tanpa rafaksi dan any quality. Sementara Bulog menegaskan, gabah atau beras yang masuk ke gudang Bulog wajib melewati proses pemeriksaan kualitas secara menyeluruh.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, kebijakan serap gabah tanpa rafaksi dan any quality terbukti mampu meningkatkan cadangan beras pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan petani. Hingga akhir Mei 2025, stok beras Bulog diperkirakan akan bertambah minimal menjadi 3,8 juta ton.

Stok beras pada akhir 2025 juga diperkirakan mencapai 10,23 juta ton. Ini lantaran produksi beras nasional pada Januari-Juni 2025 saja diproyeksi surplus 3,33 juta ton, meningkat 128 persen dibandingkan dengan Januari-Juni 2024.

Selain itu, Arief melanjutkan, harga rerata nasional GKP di tingkat petani juga mencapai Rp 6.500 per kg per 18 Mei 2025. Dalam waktu dekat ini, harga rerata nasional GKP diperkirakan bisa mencapai Rp 7.000 per kg.

”Namun, kami mengakui, tantangan seperti rendemen gabah rendah (50,45 persen) dan kadar air tinggi (29,4 persen) masih perlu diatasi dengan edukasi panen yang baik dan penambahan fasilitas pascapanen,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pengadaan Bulog Prihasto Setyanto menegaskan, setiap gabah atau beras yang masuk ke gudang Bulog wajib melewati proses pemeriksaan kualitas secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut melibatkan surveyor independen untuk menjamin transparansi dan akurasi standar mutu.

”Setiap beras yang masuk telah melalui proses uji kualitas yang melibatkan pihak ketiga independen sehingga kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ujarnya melalui siaran pers.

Setiap gabah atau beras yang masuk ke gudang Bulog wajib melewati proses pemeriksaan kualitas secara menyeluruh yang melibatkan surveyor independen untuk menjamin transparansi dan akurasi standar mutu.

Prihasto juga menyatakan, Bulog tidak hanya memastikan kualitas gabah atau beras di awal penerimaan. Bulog juga menerapkan sistem pengelolaan perawatan beras dan komoditas lain yang disimpan di gudang secara berkala hingga saat didistribusikan.

”Ini merupakan komitmen Bulog menjaga kepercayaan publik dan memastikan ketersediaan beras berkualitas bagi masyarakat,” tegasnya.

Di tengah menggunungnya beras Bulog, pemerintah juga berupaya menjaga kanal distribusi beras Bulog. Selama ini, kanal distribusi beras Bulog berupa penjualan beras komersial, bantuan bencana, serta bantuan beras bagi keluarga berpenghasilan rendah dan gerakan pangan murah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Menurut Arief, pemerintah akan kembali menggulirkan program SPHP, terutama bagi keluarga miskin, setelah harga rerata GKP di tingkat petani tembus Rp 7.000 per kg. Selain itu, pemerintah juga tengah mematangkan rencana ekspor beras.

”Saat ini, Indonesia telah berada pada posisi swasembada beras. Dengan produksi nasional di atas 32 juta–33 juta ton pada 2025, kami optimistis tidak mengimpor beras. Bahkan, diyakini Indonesia akan mampu mengekspor 2.000 ton beras ke Malaysia sesuai dengan kondisi ketersediaan pangan nasional ke depan,” katanya.