Kisah Rp 16 Triliun dan Cadangan Beras Pemerintah

Tak main-main. Tahun ini pemerintah berkomitmen menghentikan impor beras. Konsekuensinya, cadangan beras pemerintah perlu diperkuat. Dana Rp 16 triliun pun disiapkan dari kocek negara agar Bulog dapat menyerap gabah dan beras dalam negeri.

Bahkan, pemerintah tidak lagi memberlakukan rafaksi atau pengurangan harga gabah petani yang standarnya rendah. Pemerintah juga mengurangi persyaratan standar derajat sosoh beras yang bakal diserap Perum Bulog.

Dalam Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Serap Gabah Petani di Kementerian Pertanian, Kamis (30/1/2025), terungkap, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 16 triliun bagi Bulog. Dana untuk menyerap gabah dan beras itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah menginstruksikan Bulog untuk segera menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras. Tujuannya, guna meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP).

”Hari ini, stok beras Bulog berkisar 1,9-2 juta ton. Jika target serapan 3 juta ton terpenuhi sepanjang panen raya padi hasil musim tanam I tahun ini, total stok beras Bulog dalam 3-4 bulan ke depan akan mencapai 5 juta ton,” ujarnya.

Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 16 triliun bagi Bulog. Dana untuk menyerap gabah dan beras itu bersumber dari APBN 2025.

Bapanas juga meminta Bulog tidak mengkhawatirkan dana pengadaan gabah dan beras dari dalam negeri. Pemerintah telah menganggarkan Rp 16 triliun dari APBN sehingga Bulog tidak perlu lagi meminjam dana dari bank-bank milik pemerintah.

Pada 24 Januari 2025, Arief menjelaskan, pemerintah akan memberikan dana tunai dari APBN kepada Bulog untuk pengadaan gabah dan beras dari dalam negeri. Selama ini, pembiayaan pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP), termasuk CBP, oleh Bulog bersumber dari pinjaman bank-bank milik negara dengan bunga murah melalui mekanisme subsidi bunga pinjaman.

Dengan skema itu, Bulog harus mengembalikan pinjaman dan menanggung biaya bunga meskipun sebagian bunga pinjaman ditanggung pemerintah. Bulog juga harus menunggu cukup lama pencairan dana pembayaran klaim atas subsidi bunga tersebut.

”Kini, pemerintah telah sepakat mengubah mekanisme pinjaman subsidi bunga itu menjadi pendanaan tunai dari APBN. Pasti nanti akan ada bedanya saat Bulog membeli gabah dan beras dengan dana tunai dibandingkan dengan pinjaman dari bank-bank milik negara,” kata Arief (Kompas, 24/1/2025).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengemukakan, dalam rapat koordinasi tersebut telah disepakati bahwa Bulog harus menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras hingga April 2025. Hal itu mengingat produksi beras nasional, terutama pada Januari-Maret 2025, meningkat signifikan dibandingkan dengan periode sama 2024.

”Bulog juga diwajibkan membeli gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp 6.500 per kilogram. Ini guna menjaga stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan petani, terutama saat panen raya,” katanya melalui siaran pers.

Hasil Kerangka Sampel Area Padi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, potensi produksi beras nasional pada Januari-Maret 2025 sebanyak 8,59 juta ton. Volume produksi beras itu naik 50,97 persen dibandingkan dengan realisasi produksi periode yang sama tahun 2024.

Produksi beras nasional pada Januari 2025 diperkirakan 1,31 juta ton. Kemudian, pada Februari dan Maret 2025, produksi beras diperkirakan meningkat masing-masing menjadi 2,08 juta ton dan 5,2 juta ton.

Amran menyadari, Bulog tidak dapat bekerja sendirian untuk merealisasikan target serapan gabah dan beras. Begitu pula dengan pemerintah yang tengah berupaya merealisasikan target swasembada pangan.

”Semuanya dapat dicapai jika seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat dan bersama untuk mencapai target tersebut. Hari ini, kita harus mulai bergerak bersama, mulai dari Perpadi (Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia), Bulog, Kepolisian, hingga TNI,” kata Amran.

Pemerintah juga menghapus ketentuan rafaksi harga pembelian gabah. Dalam konteks tersebut, rafaksi merupakan pemotongan atau pengurangan harga gabah karena mutunya lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan. Dengan penghapusan rafaksi harga gabah, berarti Bulog harus membeli GKP petani, apa pun kualitasnya, sesuai dengan HPP Rp 6.500 per kg.

Peniadaan harga rafaksi gabah itu diatur dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 24 Januari 2024. Regulasi baru merupakan perubahan atas Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Dengan penghapusan rafaksi harga gabah, berarti Bulog harus membeli GKP petani, apa pun kualitasnya, sesuai dengan HPP Rp 6.500 per kg.

Arief menjelaskan, melalui peraturan baru itu, Bulog wajib membeli gabah petani sesuai dengan HPP Rp 6.500 per kg. Penyesuaian itu bertujuan untuk melindungi para petani agar tetap dan terus semangat berproduksi demi swasembada pangan.

Dalam regulasi lama, Bapanas mengatur rafaksi harga pembelian GKP berdasarkan kadar air dan hampa. HPP GKP Rp 6.500 per kg berlaku untuk GKP berkadar air dan hampa masing-masing 25 persen dan 10 persen.

Di luar standar kualitas itu, Bulog harus membelinya dengan harga yang berbeda. Misalnya, untuk GKP berkadar air 26-30 persen dan berkadar hampa 11-15 persen, harga pembeliannya dipatok Rp 5.750 per kg. Untuk GKP berkadar air 26-30 persen dan berkadar hampa maksimal 10 persen, harganya dipatok Rp 6.075 per kg.

Dengan dihapusnya rafaksi harga GKP dan juga target serapan 3 juta ton setara beras, Bapanas meminta Bulog memaksimalkan fasilitas sentra penggilingan padi (SPP). Saat ini, Bulog memiliki 10 SPP di lima provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, Amran meminta Bapanas menyesuaikan derajat sosoh (tingkat terkelupasnya lapisan luar butir beras) dari 100 persen menjadi 95 persen. Hal itu guna mempermudah serapan beras di tingkat penggilingan.

“Penurunan derajat sosoh beras itu tidak akan mengurangi kualitas beras,” katanya.

Derajat sosoh juga digunakan sebagai salah satu standar kualitas dan warna beras. Semakin tinggi derajat sosohnya, semakin tinggi pula tingkat keputihan dan kualitas beras. Beras dengan derajat sosoh 100 persen dikategorikan sebagai beras premium.

Adapun beras medium, terbagi menjadi tiga jenis atau kelas berdasarkan derajat sosoh. Beras medium memiliki derajat sosoh 95 persen, medium II 90 persen, dan medium III 80 persen.

Menurut Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso, derajat sosoh beras juga menentukan waktu simpan beras. Beras dengan derajat sosoh tinggi biasanya masa simpannya lebih lama.

“Untuk beras dengan derajat sosoh 95 persen, kualitasnya tetap baik dan waktu simpannya juga masih bagus jika dibandingkan beras dengan derajat sosoh 100 persen,” katanya.