KIM Dominasi Pilkada, Positif bagi Hubungan Pusat dan Daerah

JAKARTA, KOMPAS — Koalisi Indonesia Maju plus atau KIM plus mendominasi perolehan kemenangan di Pilkada 2024 berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Capaian ini diperkirakan bakal berdampak positif pada hubungan pemerintah daerah dengan pusat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Merujuk hasil hitung cepat Litbang Kompas, pasangan yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendominasi kemenangan di Pulau Jawa. Di antaranya, Jawa Barat lewat pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, Jawa Tengah lewat Ahmad Luthfi-Taj Yasin, dan Jawa Timur lewat Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Namun, hasil berbeda ditunjukkan di Pilgub Jakarta karena perolehan suara Ridwan Kamil-Suswono lebih rendah dari Pramono Anung-Rano Karno.

Selain itu, Pilgub Banten, pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah juga unggul dari pasangan Airin Rachmi Diany. Adapun Andra-Dimyati diusung mayoritas partai politik anggota KIM, kecuali Partai Golkar. Sebab, Golkar mengusung Airin bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

KIM merupakan koalisi partai politik pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024. Setelah menang, KIM membesar menjadi KIM plus yang berisi partai pendukung pemerintah dan pengusung RK-Suswono di Pilkada Jakarta. Secara spesifik, gerbong besar itu terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan partai nonparlemen lainnya.

Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, soliditas partai politik anggota koalisi menjadi faktor utama dominasi KIM plus di Pilkada 2024. Namun, hal itu tidak bisa disamaratakan karena ada anggota KIM yang berbeda pilihan di sejumlah daerah.

”Tapi, ya, nggak masalah (ada yang berbeda pilihan). Yang penting, kan, sudah terbaik. Ini adalah proses demokrasi dan yang harus bisa diterima oleh semuanya. Dan, kita ikuti proses yang ada bahwa ini adalah refleksi dan keinginan rakyat untuk terus kita bekerja. Jangan menyerah, karena masih ada tahapan berikutnya,” ujarnya seusai memantau hasil hitung cepat bersama RK-Suswono di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Kemenangan dan dominasi KIM plus bakal memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Lebih lanjut, Dave menyampaikan, kemenangan dan dominasi KIM plus bakal memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah. Sebab, KIM plus yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan yang menjalin kerja sama politik di Pilkada 2024 akan memiliki pemahaman yang sama mengenai tata kelola pemerintahan.

Di sisi lain, Ketua DPP Partai Gerindra yang juga Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria, menyampaikan, siapa pun kandidat kepala daerah yang terpilih diharapkan bisa bersinergi dengan pemerintahan pusat. Presiden Prabowo pun akan mendukung pelaksanaan program-program di daerah.

”Siapa pun nanti yang terpilih tentu di seluruh Indonesia kita bantu, kita dukung agar semua daerah, provinsi, kabupaten, dan kota melaksanakan program-programnya, bisa bersinergi positif mendukung program-program pemerintah pusat yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya.

Pengajar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, melihat dominasi raihan suara para pasangan calon (paslon) yang diusung KIM plus di sejumlah pilkada, terutama pemilihan gubernur di Pulau Jawa, bisa diprediksi sejak awal. Sebab, paslon yang diusung KIM plus tersebut sudah memiliki keunggulan dibandingkan para kandidat lainnya.

Keunggulan itu mulai dari kekuatan figur, dukungan Presiden Prabowo, hingga dominasi partai politik pendukung pemerintah. Keunggulan ini secara otomatis akan berdampak signifikan pada perolehan suara di Pilkada 2024.

”Kalau ukurannya hanya di Jawa, tentu kita bisa lihat hasil hitung cepat di Pilgub Banten, misalnya. Jakarta masih nunggu 50 persen, tapi di Jateng dan Jatim sudah jelas. Jawa Barat juga,” tutur Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting tersebut.

Menurut Aditya, kekuatan figur memang masih jadi hal utama untuk memenangi pilkada. Namun, dengan ditambahnya dukungan dari mayoritas partai politik pendukung pemerintahan Prabowo, akan otomatis juga membantu perolehan suara bagi kandidat.

Bahkan, kandidat dari KIM plus semakin diuntungkan dengan adanya dukungan Presiden Prabowo hingga Presiden ke-7 Jokowi. Efek dukungan keduanya itu dinilai sangat nyata memengaruhi para pemilih meskipun berbeda kadar pengaruh antara mantan presiden dengan presiden yang sedang menjabat.

Apalagi, jika dukungan yang diberikan Presiden Prabowo juga dibarengi operasi-operasi tertentu seperti di Pilpres 2024 lalu, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga keterlibatan aparat penegak hukum.

”Endorsement itu memang agak menarik buat pemilih. Tetapi, kan, kita harus juga perhatikan bahwa faktor Pak Jokowi itu, kan, berbeda dengan Pak Prabowo yang menjadi presiden,” kata Aditya.

Aditya menilai, dengan keunggulan raihan suara para paslon yang didukung KIM plus tersebut, harapan dari Prabowo dan partai koalisi pemerintahan dinilai akan terpenuhi. Secara normatif, pemerintahan ke depan, baik pusat maupun daerah, mungkin akan selaras serta solid.

Program dari pemerintah pusat akan mudah dieksekusi pemerintah daerah tanpa ada resistensi.

Akhirnya, program dari pemerintah pusat akan mudah dieksekusi pemerintah daerah tanpa ada resistensi. Apalagi, kepala daerah yang didukung KIM plus itu juga mendapat dukungan mayoritas di DPRD. Hal ini tentu akan menguntungkan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

”Mereka ingin membangun pemerintahan yang solid antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Maka, yang berasal dari koalisi akan relatif sebangun atau sama. Ketika mereka mau mencoba berkoordinasi, menyinkronkan program, atau paling tidak pemerintah pusat ingin mendorong program-program unggulan yang janji kampanyenya Pak Prabowo, itu mudah dilakukan,” kata Aditya.

Meski saat ini terlihat koalisi pemerintah sedang solid, baik di pusat maupun daerah, Aditya mengingatkan, hal itu bukan berarti akan terus berjalan mulus. Apalagi, pemerintahan Prabowo baru dua bulan memimpin.

”Jadi, sekarang kita beranggapan KIM plus adalah koalisi yang besar, kuat, solid, dan menang banyak gitu, istilahnya. Tapi kalau ternyata ada hal-hal yang membuat mereka harus lepas satu per satu atau berpisah, ya, itu bisa saja terjadi nanti. Ini bisa berdampak ke daerah,” ujarnya.