Kondisi Hutan, Bukan Hujan, yang Lebih Memengaruhi Skala Bencana di Sumatera

Siklon Senyar memicu hujan dengan intensitas tertinggi yang pernah tercatat di Indonesia. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat porak-poranda serta ratusan warga meninggal dan ratusan lainnya hilang. Namun, pola kerusakan yang muncul tidak sepenuhnya mengikuti tingkat curah hujan.

Di banyak lokasi justru wilayah yang tidak menerima hujan tertinggi mengalami kehancuran terbesar. Ini menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan, terutama kondisi hutan, tutupan lahan, dan stabilitas daerah aliran sungai (DAS), menentukan tingkat kerentanan bencana secara lebih signifikan dibandingkan volume hujan semata.

Data BMKG menunjukkan curah hujan tertinggi selama siklon Senyar terjadi di Kabupaten Bireuen, Aceh, yang mencatat 411 milimeter (mm) dalam 24 jam pada Selasa (25/11/2025). Angka ini merupakan rekor tertinggi di seluruh Indonesia. Wilayah lain di Aceh juga mencatat hujan ekstrem, seperti Aceh Tamiang 397,4 mm, Langsa 382 mm, dan Aceh Selatan 376,6 mm per hari. ”Hujan sehari melebihi akumulasi sebulan penuh,” kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.

Data klimatologis di Bireuen menunjukkan, pada November, biasanya jumlah hujan di Bireuen sebesar 116 mm dalam sebulan atau rata-rata 19,33 mm per hari dengan 6 hari hujan. Puncak musim hujan di Bireuen biasa terjadi pada Desember, dengan intensitas 362 mm sebulan atau 24,13 mm per hari dengan 15 hari hujan.

Direktur Meteorologi BMKG Andri Ramdhani mengatakan, periode hujan ekstrem dengan intensitas lebih dari 150 mm per hari juga terjadi di beberapa wilayah lain di Aceh pada periode 25–26 November 2025. ”Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Selatan mengalami hujan ekstrem lebih dari dua hari berturut-turut,” kata Andri.

Rekor hujan tertinggi di Sumatera Utara mencapai 390 mm per hari, tercatat di Kabupaten Langkat pada Rabu (26/11/2025). Wilayah Langkat, Humbang Hasundutan, dan Mandailing Natal mengalami hujan ekstrem selama dua hari berturut-turut. ”Puncak kejadian cuaca ekstrem di Sumut terjadi pada 26–27 November,” kata Andri.

Di Sumatera Barat, hujan harian tertinggi sebesar 261 mm per hari tercatat di Kota Padang, juga pada Rabu (26/11/2025). Seperti di Sumut, periode hujan ekstrem terbanyak di Sumbar juga terjadi pada 26–27 November. ”Kota Padang dan Padang Pariaman mengalami hujan ekstrem lebih dari dua hari berturut-turut,” katanya.

Di Sumatera Utara, rekor harian tertinggi mencapai 390 mm di Kabupaten Langkat (26/11/2025). Sementara di Sumatera Barat, Kota Padang mencatat 261 mm dalam satu hari. BMKG menyebut periode cuaca ekstrem terpusat pada 26–27 November di dua provinsi tersebut.

Meski curah hujan tertinggi terjadi di Aceh, dampak terburuk justru dialami Sumatera Utara. Hingga 3 Desember 2025, BNPB mencatat 753 orang meninggal dan 650 hilang, yaitu 301 meninggal di Sumut, 234 di Sumbar, dan 218 di Aceh. Namun jumlah pengungsi menunjukkan skala krisis yang jauh lebih besar, yaitu 1,7 juta jiwa di Sumut, 1,5 juta di Aceh, dan 14.800 di Sumbar.

Apabila ditelusuri hingga tingkat kabupaten, pola ketidaksesuaian ini semakin jelas. Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan mencatat korban terbesar, padahal wilayah ini tidak menerima hujan ekstrem setinggi Aceh.

Dari fakta-fakta ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa penyebab bencana ekologis yang terjadi saat ini adalah pengurus negara dan korporasi.

BPBD Sumut mencatat lebih dari 296.000 orang terdampak di Tapanuli Tengah, dengan 86 meninggal dan 85 hilang. Tapanuli Selatan mencatat 279.000 terdampak dan 79 jiwa meninggal. Padahal, curah hujan di wilayah ini jauh di bawah angka Bireuen atau Langsa.

Wilayah dengan dampak terburuk itu berada di dalam dan sekitar Ekosistem Harangan Tapanuli atau Batang Toru, bentang hutan tropis esensial terakhir di Sumatera Utara yang menjadi penyangga alami banjir, erosi, dan penyedia air bersih bagi DAS di hilir. Sekitar 66,7 persen kawasan ini berada di Tapanuli Utara, 22,6 persen di Tapanuli Selatan, dan 10,7 persen di Tapanuli Tengah.

Namun, ekosistem ini telah mengalami degradasi masif selama lebih dari satu dekade. Direktur Eksekutif Walhi Sumut Rianda Purba menyebut percepatan kerusakan berlangsung sejak terbitnya SK Menteri Kehutanan No 579/Menhut-II/2014 yang membuka ruang investasi baru. ”Sejak itu, banyak izin masuk, dari tambang emas hingga perkebunan sawit,” ujarnya. Walhi mencatat tujuh perusahaan besar beroperasi di kawasan tersebut, termasuk tambang, HTI, geotermal, dan sawit.

Koordinator Jatam Melky Nahar mengatakan, berdasarkan analisis deret waktu citra Google Satellite/Google Imagery per 28 November 2025, proyek PLTA Batang Toru telah membuka sedikitnya 56,86 hektar kawasan hutan di sepanjang aliran sungai untuk bangunan utama, kolam, jalan, dan area penunjang, yang tampak jelas sebagai pelebaran area terbuka di tubuh ekosistem.

”Kehadiran PLTA dalam skala masif memodifikasi aliran sungai, mengubah pola sedimen, dan memperbesar risiko banjir ataupun longsor di hilir ketika kombinasi curah hujan ekstrem dan pengelolaan bendungan yang buruk terjadi bersamaan,” kata Melky.

Greenpeace Indonesia menilai DAS Batang Toru kini berada dalam kondisi kritis. Selama 1990-2022, deforestasi mencapai 70.000 hektar (21 persen dari luas DAS). Hutan alam yang tersisa tinggal 167.000 hektar atau hanya 49 persen. Areal perizinan berbasis lahan mencapai 94.000 hektar atau 28 persen. Potensi erosi tahunan kini mencapai 31,6 juta ton, sekitar 56 persen berasal dari areal rawan erosi atau lebih dari 180 ton per hektar per tahun.

Kerentanan ini tidak terbatas pada Batang Toru. Hampir semua DAS di Sumatera kini berada dalam kondisi kritis. Menurut data Greenpeace Indonesia, tutupan hutan alam di Sumatera tersisa kurang dari 25 persen di banyak wilayah. Secara keseluruhan, hutan alam di seluruh Sumatera diperkirakan tinggal 10 juta–14 juta hektar, kurang dari 30 persen dari total luas pulau yang mencapai 47 juta hektar.

Analisis Walhi menunjukkan, dari 954 DAS di Aceh, 60 persen berada dalam kawasan hutan, dan 20 DAS di antaranya dalam kondisi kritis. Misalnya, DAS Krueng Trumon yang memiliki luas 53.824 ha telah kehilangan tutupan hutan hingga 43 persen selama 2016-2022. Saat ini hanya tersisa 30.568 ha atau sekitar 57 persen hutan.

DAS Singkil sebagaimana yang ditetapkan pemerintah berdasarkan SK 580 seluas 1,241,775 ha. Namun, sisa tutupan hutan pada 2022 hanya 421,531 ha. Artinya, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami degradasi tutupan hutan di DAS Singkil seluas 820,243 hektar, 66 persen.

Wilayah DAS lain pun mengalami kerusakan parah. DAS Jambo Aye luas awalnya 479.451 hektar, kerusakan 44,71 persen. DAS Peusangan yang luasnya 245.323 kerusakan 75,04 persen, DAS Krueng Tripa dari total luas 313.799 kerusakan 42,42 persen, dan DAS Tamiang dari luas 494.988 kerusakan 36.45 persen.

Di Sumatera Barat, DAS Aia Dingin yang merupakan salah satu DAS administratif penting di Kota Padang, dengan luas 12.802 hektar. Secara topografis, kawasan hulu DAS memiliki kelerengan datar hingga terjal, dengan bagian hulu berada di wilayah kawasan hutan konservasi Bukit Barisan yang seharusnya berfungsi sebagai benteng ekologis utama.

Namun, kawasan ini telah terdegradasi parah. Dari tahun 2001 hingga 2024, DAS Aia Dingin kehilangan 780 hektar tutupan pohon, mayoritas deforestasi terjadi di wilayah hulu, yang memiliki peran vital dalam meredam aliran permukaan dan mencegah banjir bandang.

”Dari fakta-fakta ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa penyebab bencana ekologis yang terjadi saat ini adalah pengurus negara dan korporasi, maka tanggung jawab pengurus negara adalah mengevaluasi seluruh izin perusahaan yang ada di Indonesia, terkhususnya di ekosistem penting dan genting,” kata Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Eksekutif Nasional Uli Arta Siagian.

Uli meminta agar perusahaan yang memicu kerusakan hutan, terutama di daerah tangkapan hujan, harus dicabut izinnya. ”Apalagi Menteri Kehutanan sudah bilang akan mengevaluasi, ya sekarang kami tagih, kami punya nama-nama perusahaannya, silakan evaluasi dan lakukan penegakan hukum. Jangan hanya berjanji di tengah ratusan ribu orang tengah berduka di Sumatera,” katanya.

Melihat degradasi hutan dan lingkungan di Sumatera, hujan ekstrem, seberapa pun intensitasnya, akan menimbulkan bencana yang jauh lebih besar dibandingkan masa ketika hutan masih utuh. Dengan perubahan iklim memperbesar peluang cuaca ekstrem, risiko bencana hidrometeorologi akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

Kenyataannya, banjir dan longsor di Sumatera bukan sekadar hasil hujan yang tidak biasa. Ia adalah akibat paling nyata dari daya dukung lingkungan yang runtuh perlahan selama puluhan tahun.