Konferensi Didominasi Kegiatan Pemerintah, Industri MICE Bakal Terdampak Pemangkasan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS — Pangsa pasar pemerintah dalam rapat, konvensi, dan konferensi mencapai 70 persen dalam industri ini. Meski bakal terdampak pemangkasan anggaran kementerian/lembaga, pihak swasta diproyeksikan masih menopang dari sisi kegiatan pameran hingga 50 persen.

Pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (K/L) akan memukul sektor pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau MICE. Walau belum dapat dihitung perkiraan kerugiannya, pemerintah merupakan salah satu kontributor utama penyokong bisnis MICE ini.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Hosea Andreas Runkat, pemerintah paling banyak mengadakan acara rapat dan konferensi di balai-balai besar. Dalam bidang ini, pangsa pasar pemerintah mencapai 50-70 persen.

”Pemerintah itu bukan hanya K/L, melainkan termasuk badan usaha milik negara (BUMN) dan jajarannya. Bisa lebih dari 70 persen (pangsa pasar). Semua sedang memetakan, ya. Sebab, pihak swasta jarang yang berkontribusi pada rapat dan konferensi. Biasanya bersifat government to government (G2G),” tutur Andreas saat dihubungi di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Berbeda dengan bidang rapat dan konferensi, bidang pameran justru lebih banyak disokong swasta. Hingga kini, bidang pameran tidak terlalu berdampak pemangkasan anggaran ketimbang konvensi dan konferensi. Konferensi tidak terjadi tiap pekan atau tiap bulan, tetapi pameran biasanya lebih sering diadakan.

Meski demikian, Andreas melanjutkan, acara-acara yang telah disepakati dalam kontrak akan tetap dijalankan. Dampaknya baru dapat terlihat setelah Lebaran Idul Fitri 2025. Sebab, bulan Ramadhan atau puasa yang mulai dijalani pada Maret 2025 akan diikuti dengan berkurangnya kuantitas MICE.

Ketika ditanya soal pembatalan acara, hingga kini pihaknya belum mendapat laporan dari para anggota Asperapi. Namun, kondisi ini mendorong mereka untuk terbuka pada pangsa pasar lain untuk konvensi dan konferensi, yakni korporasi swasta.

”Pihak yang sudah berkontrak mungkin malah rugi kalau dibatalkan. Jadi, tetap dijalankan. Saya juga sudah cek bahwa klien-klien BUMN mulai banyak mengurangi acara yang mengundang banyak orang atau kegiatan besar beranggaran besar,” ujar Andreas.

Acara yang diadakan perusahaan-perusahaan pelat merah masih tetap berjalan. Namun, skala acara diperkecil dengan penyelenggaraan di gedung masing-masing.

Berkaca saat pandemi Covid-19 ketika pemerintah menunda hingga membatalkan beragam kegiatan MICE, pasar internasional dapat menjadi jawabannya. Segmen tersebut tidak terganggu dengan isu anggaran, walau tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah.

Kebijakan pemotongan anggaran juga pernah dilakukan pada 2015 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, besarnya gelombang protes dari pelaku usaha, kebijakan itu pun tidak bertahan lama.

Serupa dengan pola tersebut, Andreas meyakini bahwa kebijakan ini semestinya tidak bertahan lama. Saat ini, pemerintah baru memangkas untuk memetakan kebutuhan dan pengeluarannya. Setelah hasil terlihat, kebijakan akan dicabut, setidaknya ”keran” penyelenggaraan acara masih dibuka, tidak disumbat total.

Kegiatan MICE tetap terlaksana hingga kini, menimbulkan tantangan baru bagi pelaku usaha pariwisata. Mereka bahkan berswadaya membantu pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam pelaksanaan acara.

Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno menambahkan, selama ini Kemenpar hanya perlu membayar biaya ruang acara. Pihak industri atau para pengusaha turut membangun paviliun gerai dan membiayai perjalanan sendiri. Dengan pemotongan anggaran ini, seluruh biaya kini ditanggung pengusaha.

”Event kami sejak pertama kali dijalankan murni dana dari swasta. Tidak pernah ada dukungan dana dari APBN, kecuali Kemenpar berpartisipasi dalam pembelian stan untuk promosi pariwisata domestik. Karena pemotongan anggaran, kami menggratiskan biaya lahan untuk Kemenpar,” tutur Pauline.

Para pengusaha memiliki perhatian khusus bahwa pemangkasan anggaran berujung pada pengurangan bujet promosi Indonesia di luar negeri. Padahal, pasar pelaku perjalanan asing ke Indonesia atau market inbound memiliki potensi pasar yang luas.

Secara terpisah, Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini mengatakan bahwa para pelaku industri akan selalu hadir dalam ragam kegiatan promosi. Pihaknya juga selalu mendorong promosi tetap berjalan. Pemerintah juga tetap ikut dan mempersiapkan program promosi sembari menanti keputusan akhir anggaran.

”Jadi tetap jalan, sih, teman-teman, bahkan tantangannya makin tinggi. Mereka makin bersemangat karena memang ini ekonomi mereka. Target juga tidak berubah sejauh ini,” ucap Made.

Pemangkasan anggaran K/L tertuang dalam Surat Edaran Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja bagi K/L. Surat itu mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Isinya membahas efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2025.

Pemerintah semestinya dapat memberi kesan terciptanya kestabilan. Sebab, pemangkasan anggaran pada K/L memberi efek pengganda bagi banyak pihak.

Menurut praktisi budaya pariwisata dan ekonomi kreatif Harry Waluyo, penghematan oleh negara berarti kontribusi belanja pemerintah bakal menurun. Dalam konteks kepariwisataan dan ekonomi kreatif, banyak acara besar justru diselenggarakan di awal tahun atau kuartal pertama.

Pengeluaran pelaku perjalanan MICE yang dapat menghabiskan 4-5 hari dalam satu acara, mereka diperkirakan berbelanja hingga 2.000 dollar AS per hari. Angka itu setara Rp 32,65 juta per hari dengan kurs Rp 16.325 per dollar AS. Nominalnya berbeda dengan kontribusi wisatawan asing dalam rangka bersenang-senang (leisure). Mereka hanya menghabiskan sekitar 150 dollar AS atau Rp 2,45 juta per hari.

”(Konsumen) MICE selektif, tentu mereka tidak ada masalah dengan pengeluaran. Sebab, pendapatan MICE bisa lebih besar daripada leisure,” kata Harry.

Kekhawatiran para pelaku usaha ketika promosi pariwisata berkurang juga beralasan. Promosi merupakan prospek ke depan guna menentukan apakah orang-orang mau berkunjung ke Indonesia. Hal seperti ini semestinya sejak awal tahun sudah muncul dalam kalender kegiatan.

”Bahaya betul (apabila promisi wisata berkurang). Kalau enggak ada kendala seperti kita, bisa jadi peluang untuk negara lain. Kita bisa kehilangan peluang besar, apalagi (berlarut-larut) sampai pertengahan tahun,” ujarnya.

Para pelaku usaha kini diperkirakan akan menanti dan melihat atau wait and see perkembangan kebijakan ini, setidaknya hingga akhir Maret mendatang. Mereka butuh pemasukan untuk biaya operasional sehingga tiga bulan untuk bertahan merupakan waktu yang sangat krusial.

Ia berharap pemerintah memiliki target jitu guna mempercepat proses transisi sehingga berkelanjutan. Setidaknya, proses ini tidak memakan waktu lebih dari tiga bulan karena akan berimbas pada ragam sektor lain.