Bak Pisau Bermata Dua, Pemangkasan Anggaran Desak Pembenahan Kinerja

JAKARTA, KOMPAS — Pemangkasan anggaran Kementerian Pariwisata atau Kemenpar akan berdampak pada ragam mitra industrinya, seperti perhotelan dan agen perjalanan. Namun, upaya pemotongan anggaran ini juga memacu pemerintah agar memanfaatkan dana yang ada seoptimal mungkin. Sebab, anggaran yang ada kerap terbuang sia-sia.

Seperti kementerian/lembaga (K/L) lainnya, Kemenpar termasuk instansi yang mengalami pemangkasan anggaran. Penyusutannya lebih dari setengah pagu awal sebesar Rp 1,49 triliun.

Pemangkasan anggaran ini turunan dari Surat Edaran Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja bagi K/L. Surat itu mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Isinya membahas efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2025.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani Mustofa mengatakan, pihaknya tengah mengevaluasi regulasi-regulasi yang ada. Upaya ini dilakukan sembari menanti perkembangan terbaru terkait anggaran.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Hariyanto menambahkan, kegiatan-kegiatan kementerian akan berfokus pada fungsi utama. Koordinasi akan menjadi pijakan, tidak hanya dengan K/L, tetapi juga dengan pelaku usaha, termasuk industri dan lembaga swadaya masyarakat.

”Jadi, praktis kegiatan kami itu tadi fokus ke fungsi utama pada regulasi dan fasilitas. Namun, itu justru tantangan, ya. Kami juga makin mendalami fungsi koordinasi, memaksimalkan dengan baik, tidak hanya K/L, tetapi juga dengan mitra-mitra strategis,” tutur Hariyanto seusai jumpa pers bulanan Kemenpar di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Ketika ditanya soal penyesuaian target, Kemenpar belum mengubahnya. Kebijakan ini masih pada tahap awal sehingga optimalisasi yang ada akan menjadi kuncinya.

Menanggapi hal ini, CEO Berbangsa Foundation, yayasan yang mendorong pemberdayaan desa-desa di Indonesia, Vitria Ariani mengemukakan, pemotongan anggaran akan berimbas pada program-program kegiatan yang sudah direncanakan.

Kebijakan pemotongan anggaran ini bak pisau bermata dua. Sisi buruknya, mitra-mitra, termasuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah akan dikurangi, bahkan ditiadakan. Perjalanan dinas yang biasanya menggerakkan perekonomian di daerah, seperti pemanfaatan hotel, juga akan terimbas.

”Dari sisi internal, ada konsep creative financing yang harus dipikirkan. Sebab, Kemenpar biasanya bersifat multisektoral, sangat bergerak dengan industrial base. Mereka berelasi dengan pengusaha hotel, agen perjalanan, dan sebagainya,” ujar Vitria.

Saat ini merupakan momentum bagi pemerintah untuk memaksimalkan dana yang ada. Pemerintah dituntut berkolaborasi dengan pihak lain secara pentaheliks. Konsep itu merupakan bentuk koordinasi yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media massa.

”Ini blessing in disguise, kita ditata ulang. Saya tidak membenarkan dan tidak mengiyakan, tetapi kita dituntut kreatif dan bertahan,” kata Vitria.

Kemenpar, Vitria melanjutkan, perlu mulai memikirkan opsi-opsi pembiayaan lain tanpa bergantung pada APBN. Pemerintah didesak untuk meminimalkan pengeluaran, tetapi mengoptimalkan kolaborasi dan jejaring relasi yang ada.

Pemangkasan anggaran ini juga mendorong pemerintah untuk menciptakan program-program kreatif, memadatkan yang ada. Bukan lagi bicara kuantitas, melainkan pada kualitasnya. Kolaborasi antarkementerian juga dapat menurunkan ego sektoral setiap instansi. Mereka juga dituntut keluar dari zona nyaman. Upaya-upaya ini sebenarnya sudah pernah dilakukan saat pandemi Covid-19 ketika anggaran juga banyak dipangkas untuk menanggulangi wabah.

”Kalau dengan cara berpikir lama, pemerintah pasti akan menurunkan target kinerja karena memang alasannya logis. Namun, ini juga pertaruhan K/L yang akan terlihat siapa saja yang bekerja benar. Ini pembuktian sekaligus pertaruhan, (pihak) yang mau bekerja, berbakti sama negara akan terlihat,” tutur Vitria.

Pemangkasan anggaran disayangkan oleh banyak pelaku usaha pariwisata. Namun, mereka mengakui, terbentuk pola yang tidak sehat ketika bergantung terlalu banyak pada pemerintah.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan, anggaran Kemenpar yang tersisa ratusan miliar rupiah akan habis untuk biaya operasional kementerian. Program-program terkait promosi dan koordinasi guna mendorong pertumbuhan pariwisata akan ditekan, bahkan ditiadakan.

”Sebetulnya, Kemenpar memang dari dulu itu seperti aksesori saja, tier 3. Jadi memang secara politik itu enggak pernah jadi prioritas. Dengan kejadian ini, kami beranggapan pemerintah mengabaikan pariwisata,” ujar Hariyadi.

Kebijakan ini juga akan berdampak nasional pada pariwisata. Bagi perhotelan, misalnya, pangsa pasar pemerintah mencapai 40 persen secara nasional. Selain akomodasi, pemotongan juga akan berimbas ke sektor penerbangan dan stimulus untuk daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) bakal tergerus karena jasa hotel merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan daerah.

Meski demikian, Hariyadi mengakui bahwa pemerintah yang mendominasi pangsa pasar perhotelan dan industri pariwisata lainnya tergolong tidak sehat. Hal ini juga menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk mengoptimalkan program-program pariwisata secara mandiri. Para pemangku kepentingan (stakeholders) dirangkul untuk membuat paket pariwisata bersama.

Kedatangan wisatawan mancanegara juga akan digenjot. Segmentasi-segmentasi pasar yang belum digarap akan dikerjakan lebih serius. Kegiatan semacam pesta perkawinan, wisuda, dan korporasi akan terus didorong.

Pendapat lain diutarakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansjah. Ia menyetujui pemangkasan anggaran, tetapi dengan catatan bahwa dana yang ada harus tepat sasaran.

Walau anggaran dipotong, ia berharap agar para pelaku usaha pariwisata lebih banyak dilibatkan dalam ragam kegiatan. Merasa kurang diperhatikan pemerintah, kemandirian para pelaku usaha telah terbentuk selama ini.

”Tanpa dukungan pemerintah, kami tetap jalan karena dapur harus ngebul. Mau tidak mau, ya, tetap harus swadaya seperti sekarang,” ujar Budijanto.

Selama ini, ia menilai, pemerintah cenderung menyampaikan informasi atau undangan bergabung dalam ragam acara. Namun, ajakan itu tidak dibarengi dengan penyediaan fasilitas pendukung.

Ketua Umum Asosiasi Desa Wisata Indonesia (Asidewi) Andi Yuwono mengkhawatirkan berkurangnya fasilitas kegiatan promosi, pelatihan sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung. Imbasnya, promosi wisata akan berkurang gaungnya sehingga calon wisatawan justru tidak mengetahui perkembangan terbaru produk obyek wisata.

”Hal ini juga berimbas pada daya beli masyarakat yang rendah, diikuti perputaran ekonomi yang lesu. Desa wisata terdampak karena ekonomi juga melesu,” kata Andi.

Ia berharap agar pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) desa wisata harus terus berjalan. Promosi-promosi pariwisata dapat lebih gencar dilakukan.

Menanggapi hal ini, Hariyanto mengemukakan, peningkatan kualitas sumber daya bentuknya bermacam-macam. Upaya itu dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Tanpa memadamkan semangat masyarakat di desa wisata, Kemenpar akan terus mengakomodasi ragam pelatihan yang dibutuhkan.

”Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi via online, itu yang kami kembangkan saat ini. Jadi, sementara ini, kami akan maksimalkan pelatihan secara online,” ujar Hariyanto.