Konflik Kamboja-Thailand Butuh Intervensi Segera ASEAN

JAKARTA, KOMPAS — Konflik karena sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand membutuhkan intervensi segera dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. ASEAN kurang cekatan dalam upaya deeskalasi konflik di kawasan.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Debbie Affianty, mengatakan, konflik tentang perbatasan selalu ada ketika berbicara tentang hubungan internasional. Namun, tergantung negara yang berkonflik ingin menyikapi masalah tersebut dengan pendekatan yang keras atau lunak.

”Sejak awal, ASEAN seharusnya sudah mengantisipasi dengan turun tangan ketika mulai terlihat percikan ketegangan antara Kamboja dan Thailand,” kata Debbie setelah diskusi Strengthening Women’s Role in Peace and Security oleh The Habibie Center dan Misi Kanada untuk ASEAN, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Masalahnya, Debbie menjelaskan, mekanisme di ASEAN bersifat birokratis sehingga semua anggota harus berkumpul dulu untuk bertemu. Padahal, situasi di lapangan sudah panas.

Menurut Debbie, langkah ideal ASEAN saat ini adalah menjadi pihak mediator untuk perundingan damai Kamboja-Thailand, termasuk pembicaraan tentang mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan di antara kedua negara. ”Kalau saling serang terus, masalah tidak akan selesai-selesai,” ucapnya.

Direktur Eksekutif The Habibie Center Mohammad Hasan Ansori menambahkan, Indonesia dapat memainkan peran signifikan dalam deeskalasi konflik Kamboja-Thailand. Sebagai pemimpin tradisional ASEAN, Indonesia merupakan negara yang paling didengar di dalam perkumpulan tersebut ketimbang negara anggota lain.

”Apalagi dengan melihat kompetensi dan kapabilitas Presiden Prabowo Subianto yang akhir-akhir ini banyak ke mana-mana, Indonesia bisa lebih aktif dalam kawasan. Beliau bisa langsung mendatangi Kamboja dan Thailand agar kedua negara berhenti saling serang dulu,” kata Hasan.

Alternatif deeskalasi lain adalah perundingan damai lewat ASEAN. Namun, Hasan menganggap rumitnya birokrasi ASEAN berpotensi membuat pembicaraan menghadapi kebuntuan.

Bagi Hasan, ada sejumlah tantangan yang akan muncul dalam perundingan damai Kamboja-Thailand. Pertama, saling tuding siapa yang menginisiasi serangan di perbatasan, khususnya tentang ranjau darat.

”Tantangan kedua ada pada tahap substantif dalam perundingan terkait sengketa perbatasan. Perundingan ini harus melibatkan ASEAN. Urusan perbatasan itu panjang,” kata Hasan.

Hasan melanjutkan, konflik Kamboja-Thailand telah mencoreng citra ASEAN sebagai kawasan yang cukup damai. Sudah bertahun-tahun anggota ASEAN tidak berkonflik sampai mengangkat senjata. ”Sebagai masyarakat ASEAN, kami khawatir juga situasi bisa panas seperti ini,” katanya.

Sejak Mei 2025, sengketa perbatasan Kamboja-Thailand meruncing. Negosiasi kedua pihak mandek. Bahkan, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra terancam kehilangan jabatan gara-gara salah langkah saat berbicara dengan mantan PM Kamboja dan Presiden Senat Kamboja Hun Sen. Pertikaian kedua negara meningkat seiring pengerahan kekuatan militer.

Debbie menambahkan, pembicaraan damai antara Kamboja dan Thailand sebaiknya tidak hanya melibatkan pemerintah. Masyarakat sipil juga harus bergerak, baik akademisi, lembaga swadaya masyarakat, maupun aktivis perdamaian.

”Masyarakat sipil harus mengumpulkan suara untuk menyuarakan perdamaian. Kalau secara kasatmata, kondisi sekarang tentang keamanan negara, tetapi yang paling dirugikan adalah keamanan masyarakat. Thailand, misalnya, sudah menutup perbatasan sehingga lalu lintas orang terhambat,” ujar Debbie.

Debbie menilai, masyarakat sipil tidak perlu menunggu inisiatif negara untuk berdamai terlebih dulu. ”Pihak nonstate juga harus berinisiatif untuk membuat jalur lain untuk bertemu dan mengupayakan perdamaian,” katanya.

Senior Officer Women, Peace, and Security-Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (WPS-GEDSI) Sekretariat ASEAN Rebecca Rafaela R Baylosis menambahkan, di tengah krisis yang terus terjadi, perempuan perlu dilibatkan dalam upaya penyelesaian konflik dan bina damai. Peran mereka penting mengingat perempuan ikut menjadi korban dalam konflik.

”Perempuan memiliki peran tradisional dalam keluarga dan masyarakat sebagai mediator dan komunikator. Oleh karena itu, mereka dapat membantu dalam kohesi sosial dalam masyarakat di tingkat akar rumput,” kata Baylosis.