Kongres PDI-P Berpotensi Mundur, Puan: Semua Masih Dalam Kendali Ketua Umum

JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaraan Kongres VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P berpotensi mundur. Meski waktu pelaksanaan kongres belum juga ditentukan, partai berlambang banteng itu memastikan semua masih berjalan sesuai rencana dan dalam kendali Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sinyal mundurnya pelaksanaan kongres disampaikan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di Jakarta, Senin (14/4/2025). Menurut dia, Kongres VI PDI-P bisa saja digelar setelah April 2025. Dalam situasi seperti sekarang ini, struktur partai masih bisa bekerja sehingga tidak perlu terburu-buru menggelar kongres.

”Kongres belum ditentukan dan dilaksanakan karena melihat situasi dan kondisi yang ada. Tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru. Bisa saja mundur di bulan April, tetapi pastinya tidak lebih dari tahun 2025,” kata Puan di Gedung Nusantara IV, Jakarta.

Semula, PDI-P merencanakan kongres akan digelar pada April 2025. Namun, hingga memasuki pekan ketiga bulan April, tanggal dan tempat pelaksanaan forum tertinggi partai itu belum juga ditetapkan.

Puan menepis adanya intervensi eksternal yang memengaruhi persiapan kongres. Dia menekankan, semuanya masih dalam rencana dan kendali Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. ”Jadi, semuanya on the track dan berada dalam kendali ketua umum,” ungkapnya.

Puan juga menanggapi spekulasi kunjungan Presiden Prabowo Subianto setelah Lebaran di rumah Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, 7 April 2025, terkait dengan Kongres PDI-P. Dia berujar, pertemuan tersebut hanyalah ajang silaturahmi antara dua tokoh bangsa dan tidak berkaitan dengan Kongres PDI-P. 

Rencana pertemuan ini, lanjut Puan, telah dibahas oleh Partai Gerindra dalam berbagai kesempatan. Akhirnya, silaturahmi Prabowo-Megawati ini bisa dilaksanakan dalam momentum hari Lebaran dan suasana kekeluargaan dan sempat melakukan pertemuan tertutup.

”Yang dibicarakan tentu saja hal-hal yang terkait sinergi untuk membangun, membantu dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama Pak Prabowo. Akan ada persilaturahmi dan pertemuan-pertemuan selanjutnya,” kata Puan.

Sebelumnya, isu terkait intervensi dari luar berembus jelang pelaksanaan Kongres. Megawati Soekarnoputri pun pernah menyinggung adanya pihak yang ingin mengambil posisinya sebagai Ketua Umum PDI-P.

Dalam pidato politik di pembukaan HUT Ke-52 PDI-P, Jakarta, Jumat (10/1/2025), putri Proklamator RI Bung Karno ini menyatakan ada pihak yang diam-diam mengincar posisi tersebut. Dia bahkan menanyakan kepada para kader yang hadir terkait upaya ini dan meminta komitmen mereka.

Sebelumnya, para kader juga meminta Megawati untuk kembali menjadi Ketua Umum PDI-P periode 2025-2030. Awalnya, dia berkelakar, enggan memenuhi permintaan itu jika para kader tidak solid dengan semangat yang sama. 

”Tetapi terus ada yang kepengin. Gile. Mau enggak kalau (dipimpin) sama yang kepengin (menjadi ketua umum PDI-P) itu?” tanya Megawati kepada para kader. 

”Tidak,” ucap mereka kompak dalam menjawab pertanyaan tersebut.

Selain menentukan Ketua Umum PDI-P periode 2025-2030, Kongres VI ini juga akan membahas posisi sekretaris jenderal yang kini diduduki oleh Hasto Kristiyanto. Saat ini, Hasto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 20 Februari 2025.

Meski tidak bisa mengemban tugasnya, Hasto tidak serta-merta diganti dari posisi tersebut. PDI-P belum mengangkat sekjen yang baru. 

Sinyal pergantian sekjen ini disebutkan Puan, Selasa (25/3/2025), di Kompleks Parlemen, Jakarta. Saat itu, dia menyampaikan, salah satu pembahasan yang diangkat dalam kongres adalah pembaruan struktur dari tingkat atas sampai bawah.

”Nanti bahas sekjen, di kongres, kan, harus ada pembaruan struktur dari tingkat atas sampai bawah,” ujarnya.

Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Firman Noor berpendapat, PDI-P membutuhkan sosok yang paham terkait manajerial dan administrasi partai seperti Hasto. Terlepas dari jerat hukum yang menimpanya, lanjut Firman, Hasto telah memberikan standar yang tinggi bagi sosok sekjen dalam PDI-P.

”Dia (Hasto) tidak hanya paham ideologi partai, tetapi juga punya kelebihan di manajerial. Di zaman Hasto, semua mulai ditata perlahan-lahan. Semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan partai agar bisa catch up sesuai dengan situasi modern,” ungkapnya.