Sekjen PDI-P, Tak Sekadar Tangan Kanan Ketua Umum

Posisi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P diperkirakan tak akan lama lagi dijabat oleh Hasto Kristiyanto, terlebih setelah ia ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 20 Februari lalu. Gelaran Kongres VI PDI-P setelah Lebaran berpotensi besar bakal jadi momentum mengganti Hasto. Lantas, figur kader seperti apa yang dibutuhkan untuk menjabat posisi Sekjen PDI-P?

Hasto telah menjabat sebagai Sekjen PDI-P sejak 2015, tepatnya saat Megawati menunjuknya dalam Kongres IV PDI-P di Bali. Sejak itu, Hasto pun menjadi salah satu orang terdekat Megawati.

Namun, Hasto kini tidak bisa mengemban tugas itu karena ditangkap KPK dan ditahan sejak 20 Februari 2025. Dia dituduh terlibat dalam pusaran kasus Harun Masiku, bekas calon anggota legislatif (caleg) PDI-P yang menjadi buron KPK karena menyuap eks anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, pada 2020.

Meski sudah berada di balik jeruji tahanan, Megawati yang memiliki ”hak prerogatif” menentukan jajaran pengurus DPP PDI-P, termasuk sekjen, memutuskan untuk tidak mengganti Hasto. PDI-P, seperti diketahui, meyakini apa yang terjadi pada Hasto merupakan bagian dari kriminalisasi politik.

Namun, keputusan Megawati mempertahankan Hasto sebagai sekjen diperkirakan tak akan berlangsung lama. Kongres VI PDI-P bisa jadi momentum menggantinya. Sinyal pergantian saat kongres ini setidaknya sudah disampaikan Ketua DPP PDI-P yang juga putri Megawati, Puan Maharani.

”(Kongres) Tunggu setelah Lebaran. Nanti bahas sekjen, di kongres, kan, harus ada pembaruan struktur dari tingkat atas sampai bawah,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun menjelaskan, kewenangan untuk memilih sekjen ada di tangan Ketua Umum PDI-P. Jika kongres kelak memutuskan Megawati kembali memimpin PDI-P seperti rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P, akhir Mei 2024, maka putri dari Proklamator RI, Bung Karno, itulah yang menentukan kader PDI-P yang akan menjabat sebagai sekjen.

Ia pun meyakinkan bahwa PDI-P tak kekurangan kader untuk mengisi posisi strategis itu. Bahkan, ia menyiratkan sudah ada kompetisi untuk merebut posisi itu di antara kader. ”Kader ada banyak, silakan bertarung jadi sekjen,” ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P tersebut.

Namun, Megawati disinyalir tidak akan mudah untuk memutuskan siapa ”tangan kanannya” yang baru jika kelak Kongres memilihnya agar kembali memimpin PDI-P.

Menurut Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Firman Noor, PDI-P membutuhkan sosok yang paham terkait dengan manajerial dan administrasi partai seperti Hasto.

Di bawah kendali Hasto sebagai sekjen, PDI-P sebagai organisasi politik diperbaiki. Bahkan, partai ini menjadi satu-satunya partai politik di Asia Tenggara yang mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 di tahun 2017. Sertifikasi ini mengukuhkan kematangan organisasinya. PDI-P juga memperoleh ISO 55001:2014 pada Juni 2023. Sertifikat baru ini menunjukkan PDI-P mampu merencanakan hingga mengelola manajemen aset secara efektif dan efisien.

”Di zaman Hasto, mulai ditata perlahan-lahan. Semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan partai agar bisa catch up (sesuai) dengan situasi modern yang menuntut partai untuk bagus secara administratif,” kata Firman. 

Keteraturan dan tertib organisasi ini menunjukkan partai politik tidak hanya butuh kader yang loyal dan militan, tetapi juga cakap dalam manajemen. Menurut Firman, ini tidak ditemui di sejumlah partai, bahkan sekelas partai-partai yang sudah lama berdiri.

”Kami sempat melakukan penelitian terkait manajemen organisasi partai. PDI-P termasuk partai dengan manajerial yang terbaik di antara yang lain. Selain itu, ada juga Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, dan Partai Amanat Nasional,” tambahnya.

Menurut Firman, manajerial yang baik dari organisasi, dalam hal ini partai politik, tidak lepas dari peran sekjen. Jadi, PDI-P membutuhkan kader yang setidaknya memiliki kemampuan yang baik dalam manajerial dan berorganisasi.

”Terlepas dari jerat hukum yang menimpanya, pencapaian Hasto ini seharusnya membuat standar kader yang menjadi sekjen di PDI-P menjadi tinggi. Dia tidak hanya paham ideologi partai, tetapi juga punya kelebihan di manajerial,” kata Firman.

Sebelum Hasto menjabat, sosok sekjen pendamping Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah berulang berganti. Mulai dari Alexander Litaay (1998-2000), Sutjipto (2000-2005), Pramono Anung (2005-2010), hingga Tjahjo Kumolo (2010-2015). Setiap sekjen memiliki peran dan tantangan masing-masing, seperti beberapa kali terekam dalam catatan Kompas.

Alexander Litaay bertugas saat PDI-P dan PDI masih menjadi dua entitas partai yang berbeda. Dia bahkan tidak mempermasalahkan PDI pimpinan Budi Hardjono tetap menggunakan logo yang lama, sementara mereka harus membuat logo baru.

Aturan ini juga tertuang dalam salah satu pasal UU politik di masa itu. Menurut Litaay, mereka akan menuruti dan menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut. Bahkan, pihaknya optimistis tetap memenangi Pemilu 1999.

”Tidak masalah jika kami harus mengganti nama dan lambang. Kata orang, apa pun nama dan lambangnya, jika di bawah pimpinan Ibu Megawati, pasti akan mendapatkan dukungan,” kata Litaay (Kompas, Selasa 26 Januari 1999).

Omongan Litaay pun terbukti dalam pesta rakyat itu. PDI-P yang dipimpin Megawati menjadi partai dengan keterpilihan terbanyak di Pemilu 1999 dengan perolehan suara 35,68 juta pemilih atau setara 33,76 persen suara nasional. Di sisi lain, PDI pimpinan Budi Hardjono hanya meraih 345.720 suara. 

Sutjipto lantas melanjutkan estafet sekjen pada Kongres I PDI-P di Semarang tahun 2000. Dalam era ini, PDI-P yang masih seumur jagung menghadapi berbagai persoalan internal.

”Akhirnya, setelah reformasi politik beban yang menindih kami adalah friksi internal yang timbul gara-gara kaderisasi sertai konsolidasi yang tidak bisa dilaksanakan. Penyelesaian konflik itu tidak pernah habis dalam partai,” ungkap Sutjipto (Kompas, 2 April 2000).

Sutjipto kemudian digantikan oleh Pramono Anung Wibowo seusai Megawati kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDI-P dalam Kongres II PDI-P di Bali tahun 2005. Politisi senior yang kini menjadi Gubernur DKI Jakarta ini menjabat sekjen selama lima tahun berikutnya.

Saat mengemban amanah ini, Pramono memilih mundur sebagai anggota DPR karena menganggap tugas sekjen tidak bisa dilakukan setengah-setengah. ”PDI-P memerlukan orang-orang untuk membesarkan partai. Saya juga tidak ingin menjadi anggota DPR yang tidak aktif sehingga tidak bisa mengabdi kepada rakyat yang diwakili,” ungkapnya (Kompas, 2 April 2005).

Pramono bertugas saat PDI-P menjadi oposisi bagi pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia turut bersuara keras saat pemerintah melakukan sejumlah kebijakan yang dinilai memberatkan rakyat, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak hingga berani menolak revisi undang-undang. Salah satu contohnya adalah saat sikap PDI-P menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Mei 2006.

Partai ini turut berpihak kepada aksi buruh, sementara Pramono juga tidak ragu menyentil pemerintah dan mempertanyakan janji-janji kampanye saat pemilu.

Setelah Pramono, Tjahjo Kumolo terpilih sebagai sekjen pasca-Kongres III PDI-P menyatakan, Megawati kembali menjadi ketua umumnya di Bali, 9 April 2010. Di era ini, PDI-P lebih mengintensifkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan elektabilitas partai.

”PDI-P menerapkan strategi serta langkah kebijakan yang lebih dinamis dengan banyak upaya terobosan, termasuk dengan memanfaatkan jasa lembaga-lembaga survei,” kata Tjahjo (Kompas, 17 Juni 2010).

Sama seperti Pramono, Tjahjo juga menjadi sekjen saat PDI-P menjadi oposisi pemerintah. Partai ini juga berkali-kali mengkritisi kebijakan pemerintah, bahkan mengingatkan penguasa agar unjuk rasa tidak ditanggapi dengan kekerasan.

Namun, Tjahjo tidak menggenapi jabatan sekjen hingga kongres berikutnya. Dia mengundurkan diri karena ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Dalam Negeri dan dilantik 27 Oktober 2014.

Sejak saat itu, Hasto Kristiyanto bertugas menggantikan Tjahjo sebagai Pelaksana Tugas Sekjen PDI-P. Dia pun dikukuhkan menjadi sekjen saat Kongres IV di Sanur, Bali, 10 April 2015. Hasto juga ditunjuk kembali sebagai sekjen oleh Megawati yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDI-P dalam Kongres V di Bali, Agustus 2019. Hasto menjabat sekjen ketika PDI-P menguasai pemerintahan dan dominan di parlemen.

Kini, PDI-P bersiap untuk menggelar Kongres ke-6. Berbagai persoalan yang telah menanti partai ini bisa dilihat dari pidato Megawati saat pidato pembukaan HUT Ke-52 PDI-P di Jakarta, 10 Januari 2025. Bahkan, dia menggunakan istilah Italia, ”Vivere Pericoloso”, yang berarti hidup menyerempet bahaya. 

Meskipun menganggap tahun ini menjadi rawan bagi PDI-P, Megawati tetap optimistis karena pihaknya telah terbiasa melibas ujian. ”Berbagai ujian menjelang Kongres VI sudah mulai tampak, hal tersebut sudah biasa kita hadapi sejak zaman Orde Baru,” ungkapnya.

Soliditas partai juga diuji saat ini. Megawati menyatakan ada pihak yang ingin mengincar posisi sebagai ketua umum. Meski demikian, Puan Maharani tetap menyatakan partainya tetap solid dan membantah isu pihak lain, dalam hal ini Joko Widodo, bakal menjadi Ketua Umum PDI-P. Dia juga meminta publik tidak berandai-andai.

”Kami solid. Kami yakin kongres adalah proses tertinggi dari internal suatu partai, begitu pula PDI Perjuangan. Jadi, kami meyakini semuanya akan saling menghormati dan menghargai,” ungkap Puan seusai perayaan HUT PDI-P tersebut.

Menurut Firman, dinamika yang terjadi dalam PDI-P saat ini membutuhkan sosok sekjen yang sepaham dan seirama dengan ketua umumnya. Apalagi, sekjen menjadi simpul penting dalam hubungan internal partai, mulai dari manajerial hingga kaderisasi.

”Jika partai ingin maju, fungsi sekjen sebagai penerjemah dari kebutuhan partai dan ketua umumnya ini menjadi penting,” paparnya.