ASEAN Cari Terobosan  Penanganan Myanmar

JAKARTA, KOMPAS — Ketua ASEAN, Laos, mengundang Indonesia dan Malaysia membahas upaya penyelesaian permasalahan di Myanmar. Kelompok mantan, ketua, dan calon ketua bergilir ASEAN atau Troika itu akan membahas perkembangan terakhir Myanmar. Mereka juga mencari terobosan penerapan konsensus.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah Soemirat, Kamis (5/12/2024), mengatakan, menurut rencana pertemuan konsultasi itu dilakukan di Thailand pada 20 Desember 2024.

”Diharapkan pertemuan nanti bisa menyinergikan kembali upaya ASEAN menyelesaikan krisis Myanmar, termasuk untuk mendorong implementasi konkret lima poin konsensus yang negara ASEAN yakini masih relevan dan masih perlu terus didorong implementasinya,” katanya.

Pertemuan Troika ASEAN nanti dihadiri para menteri luar negeri. Ada forum khusus Troika dan forum seluruh ASEAN. Forum Troika merupakan konsultasi informal.

Di konsultasi itu, Menlu Laos-Indonesia-Malaysia membahas perkembangan terbaru Myanmar. Mereka juga akan membahas kemacetan penerapan lima poin konsensus ASEAN soal Myanmar. Selain itu, dibahas juga upaya mencari terobosan penyelesaian krisis Myanmar.

Sementara Forum Menlu seluruh ASEAN membahas pembicaraan troika. Rolliansyah menyebutnya sebagai mekaisme Troika+, yang hanya melibatkan negara anggota ASEAN yang tertarik memberikan sumbangan masukan penyelesaian krisis di Myanmar.

Rolliansyah menyebut, para pejabat di negara anggota troika masih mematangkan materi pembahasan. Sementara ini belum ada kepastian apakah troika dan Troika+ akan membahas usulan Thailand soal pemilu yang diselenggarakan junta.

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra secara terbuka mendukung junta menggelar pemilu. Dukungan juga disampaikan PM China Li Qiang. PM Li menyampaikan itu kala pemimpin Junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing bertandang ke China pada awal November 2024.

Perbedaan sikap di antara anggota ASEAN dalam menyikapi persoalan di Myanmar terlihat jelas. Malaysia dan Indonesia merupakan dua negara yang masih mencoba mendorong penerapan seluruh isi lima poin konsensus 24 April 2021.

Sebaliknya, para tetangga Myanmar cenderung lebih lunak pada junta. Thailand dinilai termasuk kelompok negara yang lunak.

Sebulan setelah kudeta 1 Februari 2021, ASEAN mencoba mencari jalan tengah untuk menangani krisis tersebut. Penyebabnya, antara lain, sejumlah negara di kawasan dan Bangladesh harus menanmpung warga Rohingya yang terusir dari kampung halamannya di Myanmar.

Pada pertemuan para kepala negara ASEAN di Jakarta, 24 April 2021, menghasilkan sebuah dokumen lima poin konsensus ASEAN. Konsensus itu berisi peta jalan penyelesaian krisis di Myanmar.

Isinya yakni menghentikan segera kekerasan dan semua pihak menahan diri, dialog konstruktif semua pihak untuk mencari solusi damai, penunjukan utusan khusus dari Ketua ASEAN yang akan memfasilitasi mediasi dibantu Sekretaris Jenderal ASEAN, bantuan kemanusiaan melalui Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan pada Penanggulangan Bencana, dan terakhir kunjungan utusan khusus dan delegasi ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Namun, alih-alih melaksanakan isi lima poin konsensus, Tatmadaw menolaknya. Dampak penolakan itu, negara-negara ASEAN memutuskan tidak mengikutsertakan pemimpin politik Myanmar dalam pertemuan para pemimpin ASEAN.

Dua analis kebijakan luar negeri, yakni Teuku Rezasyah dari Universitas Padjadjaran dan Dinna Prapto Raharja dari Synergy Policies, mengusulkan pergeseran atau perubahan kebijakannya untuk merespons situasi terbaru di negara tersebut. Akan tetapi, NUG, kelompok oposisi, mengingatkan potensi ketidakstabilan di Myanmar jika pemilu usulan Tatmadaw jadi dilaksanakan.

Dalam kesempatan yang sama, Rolliansyah juga mengatakan, sebagai tindak lanjut pernyataan bersama Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping, November lalu, pemerintah akan membentuk komisi antarpemerintahan kedua negara.

Dia mengatakan, komite yang akan dibentuk akan menentukan beberapa hal, mulai dari modalitas dan bentuk kerja sama komisi ini. Rolliansyah juga menyebut bahwa komite ini nantinya juga akan menentukan ruang lingkup geografis kerja sama kedua pemerintah.

Walau ada kerja sama, Rolliansyah mencoba meyakinkan bahwa Indonesia tetap pada posisinya saat ini, yakni tidak mengakui klaim historis China di Laut China Selatan.

”Kerja sama itu tidak akan mengubah ketentuan yang ada. Bahwa yang pasti, tidak ada yang berubah bahwa Indonesia tidak mengakui nine-dash line China,” katanya. Dia menambahkan, Indonesia tetap akan menjalin kerja sama dengan China dalam kerangka ketentuan perundangan nasional yang berlaku.