Konsumsi, Penyangga Dampak Tarif Trump

Tarif resiprokal AS diumumkan tanggal 2 April dengan pengecualian baja, aluminium, otomotif dan suku cadang tertentu, tembaga, farmasi, semikonduktor, emas batangan, energi, serta mineral tertentu yang strategis untuk rantai pasok manufaktur AS. Sebagai respons, lembaga keuangan Moody meningkatkan probabilitas resesi AS dari 15 ke 40 persen.

Indonesia terkena tarif 32 persen. Dampak dari tarif ini akan terlihat pada industri padat karya yang berorientasi ekspor, lalu akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi.

Peluang untuk memitigasi dampak tarif adalah mencari pasar baru, fokus pada potensi ekspor produk tidak terkena tarif, dan konsumsi dalam negeri. Negara-negara berpenduduk besar, seperti Indonesia, memiliki ruang bergerak untuk menggunakan pasar dalam negerinya.

Dalam hal ini, konsumsi dalam negeri merupakan penyangga seraya bernegosiasi mencari kompromi dan alternatif pasar yang baru. Pengumuman tarif di atas bersamaan dengan saat mudik di Indonesia. Hal yang membedakan dengan yang lalu adalah sekarang mudik dilakukan ke berbagai tujuan. Dengan berkembangnya kota-kota nonprimer, mudik terjadi tidak hanya dari kota-kota primer aglomerasi besar ke kota-kota nonprimer, tetapi juga sebaliknya dan antarkota nonprimer.

Mudik merupakan penyangga awal pertumbuhan konsumsi dari efek kontraksi tarif. Selanjutnya, sampai akhir tahun nanti, efek multiplier dinamis intertemporalnya dapat dilanjutkan dengan mendorong mobilitas antarkota berikutnya. Namun, perilaku mudik dan mobilitas lainnya sudah berubah sehingga memerlukan insentif. Situasi global telah berbeda akibat pandemi ataupun geopolitik. Harga barang dan jasa lebih mahal, tidak dapat mendekati harga prapandemi walau inflasi sudah turun drastis.

Akibatnya, rumah tangga menekankan pada minimisasi pengeluaran (Gimenez-Nadal, 2018). Jika ada kendala anggaran, menabung dan menunda pengeluaran menjadi cara memupuk dana (Duffy, 2019). Pengeluaran mudik versus kebutuhan lain bersaing di anggaran rumah tangga yang menimbulkan perubahan pola konsumsi.

Di sini, pengamatan pada average propensity to consume (APC) yang dipublikasikan oleh BI menjadi penting. Kenaikan APC berimplikasi ke penurunan APS (average propensity to save) menunjukkan lebih banyak pendapatan dibelanjakan.

Sebaliknya, APS yang naik menunjukkan aktivitas menabung untuk konsumsi di masa depan. Sebelum pandemi, tahun 2018-2019, bulan saat Lebaran jatuh masih ditandai dengan APC yang lebih tinggi (single peak) dibandingkan dengan satu bulan sebelum dan sesudahnya. Setelah pandemi mereda, pada 2021 dan 2022, polanya menunjukkan perubahan.

Pada 2021, APC sebesar 75,8 masih lebih tinggi di bulan Lebaran yang jatuh pada 12 Mei dibandingkan dengan bulan sebelum dan sesudahnya sebesar 75,6 dan 75,5. Lebaran jatuh masih di sekitar pertengahan tahun sehingga konsumen punya cukup waktu enam bulan untuk mengisi tabungan guna bersiap menyambut liburan Natal dan Tahun Baru.

Pada 2022, polanya sama, dengan APC 74,3 pada bulan Lebaran yang jatuh pada 1 Mei. Angka ini lebih tinggi daripada bulan sebelumnya, 73,8, dan bulan sesudahnya, 74,2. Perbedaannya lebih tipis ketimbang 2021 karena Lebaran semakin bergeser mendekati awal tahun berjalan.

Mudik tetap menjadi preferensi utama, tetapi pemilihan waktunya menjadi lebih fleksibel, bahkan dapat digeser kapan saja memanfaatkan libur panjang sambil menunggu kecukupan dana. Hal ini telihat dari APC tertinggi tahun berjalan sebesar 75,6 tercapai pada Desember 2022.

Gambarannya berubah di 2023 ketika Lebaran jatuh pada 21 April yang bukan tanggal muda lagi. APC Maret 75,7 lebih tinggi daripada April sebesar 75,2, pertanda pengeluaran dilakukan lebih awal. Bulan berikutnya, Mei, APC naik kembali untuk mengoreksi underspent saat Lebaran, salah satunya dengan mudik pasca-Lebaran. Tahun 2024 kembali berbeda karena Lebaran pada 9-10 April yang semakin jauh dari pertengahan tahun berjalan. APC satu bulan sebelumnya tercatat 73,6 yang sama dengan bulan Lebaran. APC kemudian turun signifikan di bulan Mei ke 73.

Hal itu memberikan kesan masyarakat cenderung overspent pada bulan sebelum Lebaran jika jatuhnya mendekati tanggal muda. Tampaknya, mudik pun dapat disebar. Tak perlu harus saat Lebaran dan bisa lebih awal saat masih bulan puasa.

Pola tahun 2023 dan 2024 sensitif terhadap hal apakah Lebaran jatuh sebelum atau sesudah pertengahan bulan atau tanggal muda versus tanggal tua. Untuk tahun 2024, APC tinggi terjadi pada Maret-April dengan APC sama, yaitu 73,6 (double peaks), karena Lebaran terjadi di tanggal muda.

Memasuki 2024, peningkatan ketidakpastian akibat PHK di berbagai sektor menyebabkan masyarakat kian hati-hati. Pengeluaran untuk kebutuhan pokok tidak dapat dikurangi begitu saja, kecuali ada barang substitusi yang lebih murah.

Alhasil, barang tahan lama harus mengalah. Barang tahan lama dihasilkan sektor manufaktur. Akibatnya, angka PMI (Purchasing Manager Index) sektor manufaktur di 2024 berada di zona kontraksi, yaitu dari Juli sampai November, karena masyarakat harus mengumpulkan dana untuk liburan di akhir tahun.

Lebaran 2025 jatuh pada tanggal muda, 31 Maret-1 April. APC Februari 2025, yaitu 74,7, lebih tinggi daripada Januari sebesar 73,6 serta individu bulanan di 2024. Tampaknya konsumen mengambil napas sejenak, memupuk dana untuk konsumsi yang akan datang. Pada saat yang sama, angka PMI sudah tiga bulan di zona ekspansi. Hal itu menjadi indikasi siklus barang tahan lama dimulai kembali seusai mati suri cukup lama. PMI mencapai 53,6 di Februari, tertinggi dalam 11 bulan terakhir.

Maret kembali menurun ke 52,4, menunjukkan sudah ada penyeimbangan kembali dengan adanya mudik. Terkait APC bulan Maret ada dua kemungkinan. Siklus mudik yang tiba bersamaan dengan siklus belanja barang tahan lama membuatnya lebih kompleks. Jika konsumsi Februari 2025 tidak berlebihan, APC Maret akan tetap tinggi.

Pertumbuhan triwulanan year on year konsumsi 2023 berkisar 4,47 sampai 5,23 persen. Sementara di tahun 2024 berkisar 4,47 sampai 4,98 persen, tak pernah mencapai 5 persen, salah satunya karena siklus yang kian lebar antara bulan Lebaran dan libur akhir tahun Desember.

Agar konsumsi dapat menjadi penyangga dampak tarif, ke depan perlu mengisi gap itu dengan penguatan daya beli. Kebijakan tidak dapat lagi semata pada bantuan kas. Kebijakan juga mesti meliputi usaha untuk memperbesar ruang anggaran rumah tangga, seperti diskon pada waktu tertentu untuk listrik, liburan sekolah, dan cuti bersama hari kejepit.

Ari Kuncoro, Guru Besar FEB Universitas Indonesia