Kontraktor Migas di Papua Barat Didorong Pacu Produksi

TELUK BINTUNI, KOMPAS — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memantau sejumlah kontraktor kontrak kerja sama produksi minyak dan gas bumi di Provinsi Papua Barat. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, produksi minyak dan gas bumi diharapkan terus digenjot untuk mengatasi defisit energi di Tanah Air.

Dalam kunjungannya, Rabu (11/6/2025), Bahlil menyambangi wilayah kerja kontraktor kontrak kerja sama di Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu Asap Kido Merah garapan Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL) serta Tangguh LNG (liquefied natural gas) milik Bp Indonesia.  

”Ini kita lakukan dalam rangka memastikan program pemerintah dalam hal swasembada energi dan hilirisasi,” ucap Bahlil seusai mengelilingi lokasi proyek Tangguh LNG bersama jajaran kementerian dan lembaga serta perusahaan terkait. 

Ia mengatakan, saat mengunjungi wilayah kerja GOKPL, terdapat lima sumur gas yang sudah dibuka. Empat di antaranya sudah 100 persen dieksplorasi. Sumur gas itu ditargetkan akan memproduksi kurang lebih 300 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Komersialisasi gas yang diharapkan dimulai pada tahun 2026 akan didukung dengan fasilitas LNG terapung (FLNG). Fasilitas itu untuk menampung, mengolah, dan menyimpan LNG di lepas pantai. Pembangunan FLNG itu sudah mencapai 53 persen. Fasilitas ini akan menjadi yang terbesar di Indonesia dan ketujuh di dunia.

Bahlil juga memantau perkembangan produksi gas di Tangguh LNG seusai dimulainya operasional fasilitas pengolahan LNG Train 3 pada November 2023 dan finalisasi investasi proyek penangkapan karbon (carbon capture storage/CCS) Tangguh Ubadari pada November 2024.

Proyek terakhir yang mulai dikerjakan kontraktor asal Inggris itu dengan target operasi pada 2023 diharapkan dapat ikut meningkatkan produksi gas penghasil listrik. ”Kita tahu bahwa sepertiga dari total produksi gas di Indonesia itu disuplai dari Tangguh LNG. Oleh karena itu, kita harus jaga terus lifting dan stabilitasnya,” kata Bahlil.

Dalam perjalanannya melintasi wilayah ”Kepala Burung Papua”, Bahlil juga menyoroti lapangan minyak dan gas (migas) Mogoi milik Pertamina dengan PT Petro Papua Mogoi Wasian. Ia memperingatkan kegiatan produksi di sana yang belum juga dimulai.

Jika pengerjaan konstruksinya bisa dikejar dalam setahun, blok tersebut diperkirakan bisa memproduksi gas sebanyak 40 MMSCFD. Bahlil pun mengancam akan mencabut izin konstruksi jika blok itu tidak cepat digarap.

Bahlil optimistis, target produksi migas yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dapat segera tercapai. Sebelumnya, ia melaporkan realisasi produksi minyak sampai triwulan I-2025 sudah mencapai 580.000 barel per hari atau 96 persen dari target APBN yang sebesar 605.000 barel per hari.

Kebutuhan gas di dalam negeri diproyeksikan akan terus meningkat. Dengan perkiraan tersebut, ia menimbang agar produsen gas LNG memprioritaskan penjualan ke dalam negeri.

Adapun produksi gas pada periode yang sama sudah melampaui target tahunan, yakni 120 persen (1.206 juta barel setara minyak per hari) dari target 1.005 juta barel setara minyak per hari.

Realisasi produksi minyak diyakini juga bisa segera melampaui target APBN 2025 seusai peresmian produksi minyak di Blok Cepu, Jawa Tengah, yang dikelola ExxonMobil. Blok tersebut ditargetkan akan memproduksi tambahan minyak maksimal 30.000 barel per hari dari produksi yang ada sekitar 160.000 barel per hari. Peresmian produksi Blok Cepu ExxonMobil, kata Bahlil, akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juli atau Agustus 2025.

Meski demikian, target APBN untuk produksi migas pada kenyataannya belum mencerminkan jumlah kebutuhan dalam negeri. Saat ini, ketersediaan minyak untuk domestik masih defisit sebanyak 1 juta barel per hari.

Sementara itu, kebutuhan gas domestik pada tahun 2024 mencapai 3.881 BBTUD atau mencapai 66 persen, lebih tinggi dibandingkan jumlah pemanfaatan gas untuk ekspor. Kebutuhan gas domestik sudah melampaui kebutuhan ekspor sejak hampir 10 tahun terakhir.

Bahlil mengatakan, kebutuhan gas di dalam negeri diproyeksikan akan terus meningkat. Dengan perkiraan tersebut, ia menimbang agar produsen gas LNG memprioritaskan penjualan ke dalam negeri. ”Ada bagian yang harusnya kita ekspor untuk memenuhi kontrak dengan buyer dan bagiannya kita potong. Ini semua dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi program pemerintah,” tuturnya.

Meski demikian, Bahlil menilai bahwa pertimbangan itu berisiko menurunkan kepercayaan investor yang umumnya sudah berkontrak dengan pembeli asing. ”Maka, kita sekarang melakukan optimalisasi terhadap seluruh potensi yang bisa meningkatkan produksi minyak kita,” katanya.

Menanggapi harapan pemerintah tersebut, Head of Country Bp Indonesia Hardi Hanafiah mengaku belum mengurangi pasokan ekspor gas mereka. Hal ini karena kontrak pembelian LNG terhitung kompleks untuk diubah.

Untuk mendukung kebutuhan dalam negeri, strategi yang bisa dilakukan adalah mengidentifikasi ulang kontrak yang dapat diubah waktu pengirimannya.

”Ada yang bisa kita (ajak) bicara, ini masih perlu tidak? Kalau tidak perlu, kita tunda ke tahun depan, ya, atau kalau masih tidak perlu, ya, kita kurangi komitmennya. Jadi tidak sampai harus mengorbankan pembeli,” tuturnya.

Meski demikian, Bp Indonesia masih memasok sekitar 30 persen dari total produksi 11,4 juta ton per tahun (mtpa) LNG untuk kebutuhan domestik. Tangguh LNG juga masih memasok gas ke PLN dengan jumlah 75 persen dari produksi Train 3. Sejak beroperasi pada 2009, Bp Indonesia tercatat sudah mengirim 1.800 kargo (setara volume 4,6 miliar MMBTU) gas ke pembeli di Indonesia dan Asia.