Korban Tewas di Pengungsian Bencana Sumatera Terus Berjatuhan

BANDA ACEH, KOMPAS — Puluhan pengungsi bencana ekologis di Aceh meninggal karena tak mendapatkan layanan medis yang memadai. Bagi Aceh, dampak bencana kali ini begitu besar dan luas sehingga tak mampu ditangani sendiri. Karena Presiden berkukuh tak tetapkan bencana nasional, Aceh pun minta bantuan kepada PBB untuk turun tangan.

Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Murthalamuddin mengatakan, ada puluhan warga terdampak bencana yang meninggal di pengungsian. Mereka tersebar di sejumlah kabupaten/kota yang terdampak bencana.

”Jumlahnya puluhan hingga ratusan yang tersebar di sejumlah wilayah terdampak. Masih dalam rekap data,” ujar Murthalamuddin. Kebanyakan yang meninggal di pengungsian karena belum ada layanan medis dan obat-obatan memadai.

Kasus terbaru, seorang warga meninggal di pengungsian Kampung Kota Lintang Bawah, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam video yang beredar, warga Kota Lintang Bawah bernama Hasrul Dais mendorong gerobak becak yang membawa jasad ibunya yang ditutup dengan kain seadanya.

Hasrul mengatakan, dia dan ibunya selamat dari terjangan banjir bandang saat bencana ekologis melanda Aceh Tamiang, 26 November 2025. Namun, ibu Hasrul akhirnya wafat di pengungsian karena sakit. Kondisi ibunya kian memburuk dan wafat setelah beberapa hari bencana terjadi.

Kota Lintang Bawah menjadi salah satu wilayah terdampak bencana paling parah. Hampir semua rumah warga rata dengan tanah karena disapu banjir bandang yang sangat dahsyat.

Bukan kali ini warga meninggal di pengungsian, 5 Desember lalu, warga bernama Aisyah (63) juga dikabarkan meninggal di pengungsian karena penyakit diabetes yang sudah lama dialaminya. Selama di pengungsian, ia tidak mendapatkan perawatan medis karena rumah sakit tergenang lumpur. Sementara stok obat yang dimiliki lenyap diterjang banjir. Kesehatan Aisyah akhirnya kian memburuk hingga akhirnya wafat.

Menurut Murthalamuddin, sangat disayangkan warga terdampak akhirnya sampai meninggal di pengungsian. Itu karena penanganan tanggap darurat memang belum optimal. Banyak lokasi yang masih terisolasi karena akses antarwilayah masih banyak terputus. Sebaliknya, di lokasi pengungsian, sejumlah layanan dasar belum tersedia baik, khususnya layanan medis yang memadai maupun obat-obatan.

Sebagai contoh, ada warga terdampak yang harus rutin cuci darah setiap pekan. Namun, mereka kini sudah tiga minggu tidak mendapatkan layanan cuci darah. ”Kalau sudah menderita penyakit kronis bawaan dan tidak mendapatkan layanan medis maupun obat-obatan secara rutin, dampaknya bisa membuat warga bersangkutan meninggal di pengungsian,” kata Murthalamuddin.

Sejak masa awal seusai bencana terjadi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf sudah berulang kali mengingatkan pada pemerintah pusat bahwa para korban memerlukan pertolongan darurat. Akan tetapi, karena dukungan penanganan tanggap darurat sangat minim, situasi kian berisiko pada bertambahnya korban meninggal di pengungsian. Itu memuci bencana baru warga terdampak karena kelaparan dan sakit.

”Pemerintah daerah tidak mampu menangani dampak bencana ini sendirian karena dampak yang terjadi sangat besar dan luas. Di sisi lain, pemerintah pusat belum juga menetapkan bencana ini sebagai Bencana Nasional. Padahal, penetapan status itu sangat mendesak agar daerah terdampak mendapatkan dukungan penuh secara nasional sehingga penanganan tanggap darurat lebih optimal,” tutur Murthalamuddin.

Secara umum, akibat penanganan tanggap darurat tidak optimal, dampak bencana terhadap masyarakat semakin meluas. Dampaknya bukan hanya dirasakan warga yang tersapu banjir dan longsor, tetapi juga terhadap warga yang tidak terdampak langsung.

Kehidupan masyarakat di Aceh lumpuh karena imbas bencana yang meluas. Dampaknya, akses jalan darat putus, termasuk di Jalan Nasional Banda Aceh-Medan. Akses kebutuhan pokok masyarakat tersendat. Sumber bahan bakar rumah tangga, yakni elpiji langka. Listrik terputus hampir sepanjang hari. Air bersih sulit didapatkan.

Di Banda Aceh yang notabene Ibu Kota Provinsi dan tidak terdampak bencana misalnya, warga turut merasakan kelangkaan tersebut. Warga harus antre puluhan hingga ratusan meter dan menunggu belasan jam lamanya demi mendapatkan satu tabung elpiji. Bahkan, setelah menunggu belasan jam, pasokan elpiji tetap nihil.

Ketiadaan elpiji membuat warga di Banda Aceh kini memasak dengan bahan bakar kayu. Namun, itu pun bukan perkara gampang. Nyaris tidak ada yang menjual kayu bakar kecuali di kampung-kampung yang jauh dari pusat kota. Sebaliknya, mencari kayu bakar sendiri belum tentu semua warga bisa melakukannya.

Penderitaan warga kian perih karena nyaris semua harga bahan makanan naik dua-tiga kali lipat. ”Sekarang, harga nasi telur sudah naik dari biasanya Rp 10.000 per porsi menjadi Rp 20.000. Kalau tiap hari harus beli, kami tidak sanggup,” ujar Khairani (65), warga Lambaro, Aceh Besar yang antre LPG 3 kg dari pukul 10.00 WIB hingga 17.30 WIB di kawasan Lampineung, Banda Aceh.

Khairani menyebut dampak bencana kali ini lebih parah dibandingkan tsunami 2004. ”Saat tsunami, bantuan cepat datang sehingga kami tidak sempat lapar ataupun antre bahan pokok seperti ini,” ujar perempuan yang turut merasakan kedahsyatan bencana tsunami 2004.

Kondisi listrik dan sambungan komunikasi yang tak kunjung pulih membuat kehidupan masyarakat nyaris lumpuh. Hampir tiap malam, mereka hidup dengan kegelapan pekat. Aktivitas menjadi sangat terhambat hingga memukul perekonomian di tempat-tempat usaha yang sangat membutuhkan listrik, termasuk jasa hotel, pariwisata, warung kopi dan rumah makan.

Banyak rumah tangga pun kerepotan air bersih karena air PDAM tidak mengalir. Akibatnya, warga krisis air bersih untuk kebutuhan hari-hari, dari mulai minum, masak, mencuci, mandi, hingga buang air.

Gangguan kelistrikan turut membuat warga Aceh seolah kembali hidup ke masa lampau. Situasi itu menyebabkan jaringan komunikasi sangat tidak stabil. Di banyak tempat, jaringan komunikasi ataupun internet tidak ada sama sekali.

Sekarang, kami seperti hidup kembali di zaman batu.

Puncak derita warga terjadi karena tidak semuanya memiliki mesin genset untuk menyalakan listrik mandiri. Kalaupun ada yang memiliki genset, warga kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak. Sebab, padamnya listrik membuat SPBU tidak bisa beroperasi.

Hanya segelintir SPBU yang masih beroperasi dengan menggunakan mesin genset. Karena waktu penggunaan genset terbatas, SPBU akan berhenti beroperasi saat genset harus diistirahatkan. Keadaan itu menimbulkan antrean pembelian BBM di sejumlah wilayah, terutama di Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen.

”Sekarang, kami seperti hidup kembali di zaman batu. Tidak ada listrik dan tidak ada jaringan komunikasi. Berhari-hari, kami hidup dalam kegelapan dan tidak bisa mengetahui informasi dari luar,” kata Irham (27), warga Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

Oleh karena akumulasi dampak bencana yang semakin meluas dan sangat lama tertangani, Pemerintah Aceh akhirnya menyurati tiga lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan pertolongan kepada Aceh. Ketiga lembaga itu adalah Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), Dana Anak-Anak PBB (Unicef), dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan, permintaan keterlibatan sejumlah lembaga PBB sudah disampaikan secara resmi beberapa hari lalu. Lembaga-lembaga itu dinilai memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana di Aceh, khususnya saat tragedi tsunami 2004.

”Secara khusus Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman mereka membantu penanganan bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan Unicef,” ujar Muhammad MTA.

Menurut Muhammad MTA, keputusan meminta bantuan lembaga PBB didasarkan pada sejumlah kebutuhan mendesak selama masa tanggap darurat bencana. ”Mereka dibutuhkan untuk mempercepat proses penanganan dan pemulihan, terutama pada sektor-sektor strategis yang meliputi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan orang lanjut usia,” katanya.

Pemerintah Aceh mencatat, hingga memasuki pekan ketiga pascabencana, eskalasi kerusakan akibat banjir dan longsor di 18 kabupaten/kota terbilang sangat besar dan luas. Bencana itu menyebabkan ratusan warga meninggal, puluhan masih hilang, dan puluhan ribu warga mengungsi. Selain itu, banyak infrastruktur publik dan pribadi warga yang rusak ringan hingga berat, serta rata tanah sama sekali.

Berdasarkan Laporan Pantauan data Penanggulangan Bencana Alam Hidrometeorologi di Posko Terpadu Pemerintah Aceh hingga Selasa pukul 16.00 WIB, bencana menyebabkan 449 orang meninggal, 31 hilang, 474 luka berat, dan 4.939 luka ringan.

Bencana pun mengakibatkan 131.757 kepala keluarga (KK) atau 481.609 jiwa mengungsi yang tersebar di 2.192 titik. Selain itu, bencana menimbulkan kerusakan terhadap 521 titik jalan, 431 pondok pesantren, 332 jembatan, 305 sekolahan, 287 tempat ibadah, 258 perkantoran, 206 rumah sakit ataupun puskemas, 174.220 rumah warga, 89.337 hektar sawah, 21.860 hektar kebun, 39.426 hektar tambak, dan kematian terhadap 186.868 ekor ternak.

Karena dampak bencana yang sangat besar dan luas tersebut, warga di sejumlah lokasi terdampak mengibarkan bendera putih. Itu menandakan warga menyerah atau sudah tidak mampu mengatasi dampak bencana. Bendera putih itu dipasang di pinggiran jalan utama di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, hingga wilayah pegunungan Aceh.

Murthalamuddin menyampaikan, wajar kalau bendera putih dikibarkan. Pasalnya, bukan hanya warga yang menyerah mengatasi dampak bencana, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi pun kewalahan mengatasi dampak tersebut.

”Bendera putih menjadi bentuk ekspresi warga yang butuh pertolongan segera atau sinyal SOS karena terdampak bencana sangat parah. Pemerintah daerah sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi sumber daya kami sangat terbatas. Karena itu, kami meminta dukungan penuh dari semua pihak agar penanganan tanggap darurat maupun pemulihan lebih optimal,” tegasnya.

Sementara itu, puluhan warga yang tergabung dalam sembilan kelompok masyarakat sipil melakukan aksi damai di Banda Aceh, Selasa. Koordinator aksi tersebut, Aditia Miladul Mubarrak mengatakan, aksi mereka bertujuan menuntut pemerintah pusat segera menetapkan bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional, serta mengutuk kekerasan terhadap jurnalis peliput bencana.

Bagi mereka, status Bencana Nasional sangat mendesak untuk percepatan penanganan tanggap darurat bencana hingga pemulihan. Saat ini, warga terdampak terus berpacu dengan waktu. Banyak yang masih terisolasi dari bantuan karena penyaluran bantuan melalui akses darat masih putus dan penyaluran bantuan lewat akses udara terhambat jaringan komunikasi.

Kalau menunggu lebih lama menunggu, mereka khawatir akan timbul bencana baru berupa kematian warga akibat kelaparan dan sakit. Konflik sosial pun berpotensi terjadi karena dampak bencana menimbulkan krisis pangan dan energi. ”Kalau tuntutan ini tidak diindahkan, kami akan segera menggugat Presiden, Menteri ESDM, dan Menteri Sosial,” kata Aditia.