Korsel Selangkah Lagi Produksi Bahan Bakar Nuklir Sendiri

Korea Selatan semakin dekat dengan kemampuan memperkaya uranium dan mendaur ulang bahan bakar nuklir bekas. Presiden Korsel Lee Jae Myung menegaskan, kemampuan itu tidak akan melemahkan upaya nonproliferasi internasional, juga denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Kantor berita Yonhap, Rabu (3/12/2025) memberitakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan agar AS dan Korsel membentuk kemitraan 5:5. Menurut Trump, kemitraan itu perlu untuk membantu Korsel mencapai tujuannya terkait teknologi nuklir.

“Pada akhirnya, kami sepakat untuk bermitra," kata Lee dalam konferensi pers di Seoul, seperti dikutip Yonhap.

Adapun konferensi pers itu digelar untuk menandai satu tahun penetapan darurat militer yang gagal oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol.

Menurut Lee, usulan Trump merupakan perkembangan dari hasil pertemuan mereka berdua di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Gyeongju, Oktober lalu. Pada Agustus, keduanya bertemu dan membahas hal yang sama.

Pada Oktober, Lee meminta izin Trump supaya Korsel boleh membangun kapal selam bertenaga nuklir. Korsel juga meminta persetujuan AS supaya dapat memproses ulang bahan bakar nuklir.

Trump memberi izin setelah AS-Korsel mencapai kesepakatan dagang besar pada Agustus 2025. ”Saya telah memberikan izin untuk membangun sebuah kapal selam bertenaga nuklir daripada kapal selam bertenaga diesel yang mereka miliki saat ini,” tulis Trump melalui Truth Social, seperti diberitakan kompas.id edisi 30 Oktober 2025.

Trump menyebutkan, kapal selam bertenaga nuklir itu akan dibangun di galangan kapal Philly yang dikelola oleh perusahaan Korsel di AS, Hanwha Ocean.

“(Memperoleh persetujuan Trump) merupakan hasil yang sangat menguntungkan bagi kami, dari sudut pandang fleksibilitas strategis dan otonomi," ujar Lee.

Lee sebenarnya berharap pembangunan kapal selam bertenaga nuklir dapat dilakukan di Korsel, alih-alih di AS. Ia mempertimbangkan berbagai faktor seperti ekonomi dan keamanan.

"Saya tahu Presiden Trump telah menyarankan pembangunannya di galangan kapal Philadelphia, tetapi dari perspektif kami, secara realistis hal itu sangat sulit," katanya.

Setelah persetujuan Trump pada Oktober, AS dan Korsel menindaklanjuti dengan menggelar perundingan. Mereka membahas cara-cara untuk memperluas hak Seoul dalam memperkaya uranium dan memproses ulang bahan bakar nuklir bekas untuk penggunaan damai.

Sebagai kekuatan besar dalam hal energi nuklir sipil, Korsel sampai hari ini masih bergantung pada impor untuk memperoleh uranium yang diperkaya. Pada era 1970-an, Korsel sebetulnya memiliki program senjata nuklir. Namun, negara itu menghentikannya setelah mendapat tekanan AS. Korsel masih dilarang memperkaya uraniumnya sendiri berdasarkan perjanjian nuklir AS-Korsel.

Lee juga menceritakan tentang pertanyaan Trump soal dari mana Korsel akan mengimpor uranium yang diperkaya. Lee menjawab, Korsel akan mengimpor sekitar 30 persen dari kebutuhannya dari Rusia.

“Presiden Trump kemudian mencatat bahwa Korsel akan mendapat banyak keuntungan jika memproduksi uranium yang diperkaya sendiri dan mengusulkan kemitraan tersebut,” ujar Lee.

BBC pada 16 November 2025 memberitakan alasan Korsel membangun kapal selam bertenaga nuklir. Menurut Lee, program kapal selam itu ditujukan untuk menghadapi Korea Utara.

Baru-baru ini, Korut mengungkap bahwa mereka sedang menjalankan program kapal selam nuklirnya sendiri. Pyongyang diperkirakan akan memiliki kapal selam tersebut dalam beberapa tahun mendatang, kemungkinan dengan bantuan Rusia. Korut juga diperkirakan memiliki sekitar 50 senjata nuklir, sebagai bagian dari program senjata nuklirnya yang lebih luas.

Menteri Pertahanan Korsel Ahn Gyu-back mengatakan, kapal selam bertenaga nuklir akan menjadi "pencapaian yang membanggakan" bagi Korsel. Ia juga mengatakan, memiliki kapal selama bertenaga nuklir merupakan sebuah lompatan besar dalam memperkuat pertahanan negara itu melawan Korut.

“Kemampuan siluman kapal selam nuklir akan membuat pemimpin Korut Kim Jong Un terjaga di malam hari,” imbuh Ahn.

Kepemilikan kapal selam bertenaga nuklir oleh Koresel diyakini sejumlah pengamat akan mengubah keseimbangan Semenanjung Korea dan memengaruhi upaya denuklirisasi. Jo Bee-yun, peneliti di Institut Sejong, menyatakan, kapal selam bertenaga nuklir akan membantu Seoul tetap terdepan dalam perlombaan senjata yang semakin meningkat di Asia Timur.

“Memiliki kapal selam bertenaga nuklir membuat Korsel menjadi pemain regional,” ujar Jo.

Sementara Yang Uk, peneliti di Asan Institute for Policy Studies, berpandangan lain. Ia mengatakan kepada BBC, tujuan utama memiliki kapal selam bertenaga nuklir adalah untuk meyakinkan para pemilih Korsel bahwa pemerintah merespons ancaman nuklir Korut.

"Korsel tidak dapat mengembangkan senjata nuklirnya sendiri untuk melawan Korut," kata Yang.

Akan tetapi, Yang meyakini, Korut mungkin akan menikmati perubahan tersebut. Kepemilikan kapal selam bertenaga nuklir oleh Korsel akan memperkuat pembenaran Korut untuk mempertahankan senjata nuklir. Hal ini berarti akan semakin sulit untuk menuntut Pyongyang melepaskan persenjataan nuklirnya.

Lee dalam rapat kabinet pada Selasa (2/12/2025) dengan tegas menepis kekhawatiran bahwa keinginan Seoul membangun kapal selam bertenaga nuklir akan melemahkan rezim nonproliferasi internasional. Ia menekankan, Korsel sepenuhnya menjunjung tinggi kewajiban nonproliferasi.

"Bukan berarti kapal selam bertenaga nuklir memiliki detonator atau bom nuklir di dalamnya," ujar Lee.

"Denuklirisasi Semenanjung Korea adalah prinsip agung yang telah disepakati kedua Korea. (Peningkatan nuklir) adalah langkah yang tidak masuk akal. AS tidak akan pernah menyetujuinya, dan kita akan berakhir dengan sanksi ekonomi besar-besaran dan menjadi seperti Korea Utara. Apakah Anda pikir kita bisa menoleransi itu?" ujar Lee, seperti dikutip NK News.

Ia menuturkan, warga Korsel harus menyadari bahwa (kepemilikan) persenjataan nuklir tidak mungkin terjadi. Ia menekankan, isu-isu seperti pemrosesan ulang bahan bakar nuklir dan pengayaan uranium benar-benar penting bagi Seoul. Menurut dia, pemrosesan ulang bahan bakar bekas tidak terkait langsung dengan proliferasi nuklir.

Namun, teknologi yang diperlukan ini "dapat diblokir" dan menghambat negosiasi dengan AS karena kekhawatiran soal persenjataan nuklir.

"Ada beberapa aspek pengayaan uranium dan pemrosesan ulang bahan bakar nuklir bekas yang belum berjalan lancar atau cepat karena kekhawatiran tentang persenjataan nuklir," ujarnya kepada Menteri Luar Negeri Cho Hyun dalam pertemuan tersebut.

Cho menanggapi, Korsel akan menjadi Korut kedua dan menghadapi reaksi politik jika mengejar (kepemilikan) senjata nuklir. Artinya lagi, hal itu mengharuskan Korsel menarik diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.

Menurut Cha Du-hyeogn, Wakil Presiden Asan Institute for Policy Studies, Lee ingin menegaskan, upaya Seoul untuk mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir tidak terkait dengan potensi perolehan senjata nuklir.  (REUTERS)