Kapal Selam Bertenaga Nuklir dan Tantangan Proliferasi

Menjelang pertemuan puncak APEC, akhir Oktober 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan lampu hijau bagi Korea Selatan untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Presiden Korsel Lee Jae-myung juga berjanji untuk meningkatkan anggaran pertahanan guna memperkuat kemampuan militernya.

Lampu hijau itu diberikan AS setelah Korsel bersedia menanamkan modal ratusan miliar dollar AS. ”Saya telah memberikan izin untuk membangun sebuah kapal selam bertenaga nuklir daripada kapal selam bertenaga diesel yang mereka miliki saat ini,” tulis Trump melalui Truth Social.

Selain Korsel, AS juga mendukung Australia yang juga ingin memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Pembangunan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia dilakukan dalam kerangka aliansi pertahanan trilateral antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia (AUKUS)

Kapal selam bertenaga nuklir Australia dan Korsel bisa dibayangkan akan ”berhadap–hadapan” dengan armada kapal selam nuklir milik Rusia, China, dan Korea Utara. Muhamad Haripin, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Internasional BRIN dalam wawancara, Rabu (5/11/2025), menyatakan kerja sama AS–Korsel menimbulkan kecemasan bagi keamanan dan stabilitas kawasan.

”Ketika suatu negara melakukan modernisasi alutsista, memiliki persenjataan yang lebih canggih, yang lebih mematikan, hal itu akan memicu negara pesaing untuk juga melakukan hal yang sama,” kata Haripin.

Kondisi ekstremnya, menurut Haripin, akan memicu perlombaan senjata. Perkembangan di Korsel dan Australia, menurut Haripin, merupakan respons atas pengembangan kekuatan (alutsista) oleh China dan Rusia, khususnya terkait nuklir.

Faktor lainnya adalah AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump secara sadar akan melepaskan peran sebagai payung keamanan bagi sekutunya. AS juga meminta negara-negara mitra untuk berbagi anggaran pertahanan. Hal itu sudah terjadi pada negara-negara sekutu NATO dan di Asia Pasifik.

”Jadi, yang dilakukan Korsel dan Australia juga merupakan respons paling natural untuk memperkuat keamanannya sendiri,” jelas Haripin yang juga peneliti di Pusat Riset Politik BRIN itu. Pada saat yang sama, industri pertahanan kini sudah maju, tidak hanya didominasi AS dan Rusia.

Sejumlah negara seperti Korsel, Turki, dan Brasil cukup maju dalam industri pertahanan sehingga memungkinkan mereka memperbarui alutsista. Namun, keberadaan proyek kapal selam bertenaga nuklir di Korsel dan Australia, dinilai akan membuat situasi di Asia Pasifik atau Indo-Pasifik tidak stabil.

Instabilitas itu berpotensi menimbulkan konflik. Dalam skenario terburuk yang membuat para ahli khawatir, konflik itu membuat Asia berpotensi jadi medan perang pada masa mendatang.

Tantangan untuk meredam perlombaan senjata (nuklir) makin kompleks karena saat ini tengah terjadi krisis multilateralisme. Organisasi multilateral kehilangan relevansi dan visi. Dikhawatirkan, setiap negara akan memiliki respons sendiri-sendiri terkait perkembangan senjata nuklir.

Koordinator Kelompok Riset Politik Luar Negeri Irine Hiraswari Gayatri yang dihubungi terpisah mengatakan, langkah AS-Korsel itu langsung menimbulkan eskalasi.

”Reaksi keras disampaikan China, Rusia, dan Korea Utara sebagai negara tetangga utama. Pemerintah China mengingatkan AS tentang kewajiban nonprofilerasi dan menghindari tindakan yang dapat merusak perdamaian. Media China juga menyebut AS–Korsel melakukan militerisasi nuklir di Asia Timur,” kata Irine.

Dia menambahkan, China meningkatkan patroli kapal selam dan koordinasi dengan Rusia sebagai tanggapan atas kerja sama AS-Korsel membangun kapal selam nuklir.

Rusia, lanjut Irine, juga memperkuat hubungan pertahanan dengan China. Di sisi lain, intelijen Korsel menyebut Rusia memberikan alih teknologi dalam proyek pembangunan kapal selam bertenaga nuklir Korea Utara.

Adapun Korut mengecam proyek AS-Korsel yang disebutnya melakukan standar ganda. AS-Korsel dipandang menekan kapasitas militer dan teknologi Korut, tetapi terus mengembangkan kemampuan militer dan nuklir Korsel.

Irine menilai, kerja sama AS–Korsel sangat mungkin memicu eskalasi dan perlombaan senjata di Indo Pasifik. Kerja sama AS, yang merupakan eksportir senjata nomor satu di dunia, jarang menciptakan perdamaian dan stabilitas.

Bagi Indonesia dan ASEAN, lanjut Irine, prinsip ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality) tetap harus dijaga. Namun, harus dijalankan dengan penuh kewaspadaan.

Virdika Rizky Utama, Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Jumat (7/11/2025), berpandangan, pembangunan kapal selam oleh Korsel dan Australia menandai pergeseran mendalam pada arsitektur keamanan kawasan. Selama ini, stabilitas Indo-Pasifik dijaga melalui kombinasi aliansi militer tradisional dan norma nonproliferasi.

Ketika dua negara sekutu AS mulai membangun kapal selam nuklir, menurut Virdika, hal itu bukan hanya soal teknologi, melainkan soal ambisi strategis. ”Mereka ingin punya daya gentar dan mobilitas militer yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Washington,” ujar Virdika.

Bagi Korsel, kepemilikan kapal selam nuklir adalah lompatan besar dalam postur militer. Selama ini mereka mengandalkan kapal selam diesel yang terbatas dalam mobilitas dan daya sembunyi. Dengan teknologi nuklir, Korsel bisa mengoperasikan kapal selam dalam jangka waktu lama tanpa perlu muncul ke permukaan.

Australia, melalui AUKUS, sudah lebih dulu masuk ke jalur ini. Mereka memperluas pangkalan militer dan membangun galangan kapal nuklir dengan dukungan AS dan Inggris. Australia kini punya leverage lebih besar dalam negosiasi regional, terutama dalam menghadapi tekanan dari China.

Namun, bagi kawasan, perkembangan itu bisa berdampak kontraproduktif. China dan Rusia bisa membaca kepemilikan kapal selam nuklir oleh dua negara sekutu AS sebagai provokasi.

Negara-negara seperti Jepang dan Taiwan mungkin terdorong untuk memperkuat alutsista mereka, meski tanpa teknologi nuklir. Efek domino ini bisa mempercepat perlombaan senjata, bahkan jika tidak ada niat eksplisit untuk eskalasi.

”Yang lebih mengkhawatirkan adalah normalisasi teknologi propulsi nuklir,” jelas Virdika. Ketika dua negara nonnuklir mulai mengakses teknologi ini, batas antara penggunaan damai dan militer menjadi kabur. Ini memperlemah norma nonproliferasi dan membuka celah bagi negara lain untuk menuntut hak serupa.

”Secara geopolitik, ini adalah sinyal bahwa Indo-Pasifik sedang bergerak dari zona stabil ke zona kompetitif,” jelas Virdika. Kapal selam nuklir bukan hanya alat pertahanan, tetapi simbol ambisi.

Kapal selam nuklir memang tidak membawa hulu ledak nuklir, tetapi teknologi yang digunakan—terutama bahan bakar uranium tingkat tinggi—bisa membuka celah bagi negara lain untuk mengakses material yang sama dengan dalih penggunaan sipil atau peperangan.

”Ini memperlemah norma nonproliferasi yang selama ini menjadi fondasi stabilitas global,” jelas Virdika. Preseden Korsel dan Australia bisa dimanfaatkan oleh negara-negara lain yang selama ini tertahan oleh aturan IAEA atau tekanan diplomatik.

Ketika dua negara nonnuklir diberi akses ke teknologi propulsi nuklir, maka negara, seperti Iran, Arab Saudi, atau bahkan Indonesia, bisa menuntut perlakuan serupa. Ini bukan soal niat, melainkan soal legitimasi teknis. ”Tentu saja, yang lebih berbahaya adalah jika transfer teknologi ini dilakukan tanpa transparansi penuh,” ujar Virdika.

Dalam konteks AUKUS, ada kekhawatiran bahwa AS dan Inggris akan memberikan teknologi secara bilateral, tanpa mekanisme verifikasi multilateral. Ini bisa menciptakan zona abu-abu dalam rezim nonproliferasi. Negara-negara tertentu mendapat akses istimewa, sementara yang lain tetap dibatasi.

Ketimpangan ini bisa memicu ketegangan diplomatik dan memperlemah kredibilitas IAEA. Jadi, tantangan proliferasi ke depan bukan hanya soal senjata, melainkan soal normalisasi teknologi nuklir dalam bentuk lain.

Untuk itu IAEA harus segera memperluas mandatnya untuk mencakup pengawasan teknologi propulsi nuklir, bukan hanya senjata.

Selama ini, kapal selam nuklir berada di zona abu-abu: tidak termasuk senjata, tetapi menggunakan bahan bakar yang sama. Tanpa regulasi yang jelas, ini bisa menjadi celah legal untuk ekspansi nuklir yang tidak terkontrol.

IAEA perlu menetapkan standar baru seperti jenis bahan bakar yang boleh digunakan, tingkat pengayaan maksimum, mekanisme inspeksi rutin, dan transparansi dalam transfer teknologi.

Negara-negara yang menerima teknologi ini juga harus diwajibkan membuka akses bagi audit independen, termasuk pelaporan berkala dan verifikasi stok bahan nuklir.

Tanpa itu, risiko penyalahgunaan akan meningkat. Selain itu, IAEA juga harus memperkuat kapasitas diplomatiknya. Dunia juga harus merespons pembangunan kapal selam nuklir oleh Korsel dan Australia bukan hanya sebagai isu militer, melainkan sebagai tantangan terhadap tatanan nuklir global.