Kota Tepung dan Romantisasi Resiliensi

Baru-baru ini, meme satir Republik Tepung sempat bertebaran di lini masa. Antrean warga di depan gerobak gorengan atau warung mi instan disebut sebagai wajah asli rata-rata warga perkotaan saat ini. Pagi, siang, malam, warga mengisi perut dengan karbohidrat murah berbahan dasar tepung terigu itu.

Gambaran itu bukan hanya tentang mereka, orang di luar sana. Kita, saya dan Anda, pekerja kantoran kelas menengah di gedung tinggi berdinding kaca mengilat, berpenampilan terawat, dengan barang bermerek sebagai pakaian sehari-hari—sadar atau tidak—mungkin juga bagian dari warga ”kota tepung” di republik tepung ini.

Kenapa? Bukankah menekan pengeluaran untuk makan juga menjadi salah satu cara lazim agar tetap eksis di dunia yang kian mengagungkan gaya hidup ini? Terlebih, in this economy, masyarakat makin terpaksa membiasakan diri dengan standar nutrisi rendah demi bertahan hidup. Kondisi ini lantas diganjar status mentereng sebagai ”yang tangguh” atau ”yang berketahanan”. Waduh, yang benar saja!

Terlepas dari itu, secara kultural, sepotong tahu, tempe, oncom, bakwan, atau semangkuk mi instan selalu dicitrasosialisasikan sebagai makanan lokal yang merakyat. Klaim tersebut mungkin terbilang sesat. Gandum sebagai komoditas hulu tepung terigu adalah tanaman yang membutuhkan iklim subtropis yang tidak cocok dengan Indonesia. Sementara, produksi kedelai lokal masih sangat sedikit sehingga sebagian besar bahan baku tempe tahu tersebut harus impor dari negara lain.

Ketika harga komoditas dunia bergejolak akibat konflik geopolitik atau krisis iklim, dampaknya langsung memukul jalanan kota, ruang aneka jajanan itu bertebaran dan siap kita akses untuk mengisi perut kita sewaktu-waktu. Ukuran tahu tempe di warung-warung makan di pinggir jalan, di kampung, juga yang berdesakan di balik dinding kompleks perkantoran, mendadak mengecil dan harga gorengan merayap naik.

Dalam posisi ini, kelas pekerja perkotaan sama sekali tidak memiliki daya tawar selain menerima keadaan. Hal ini disebabkan sistem layanan publik dan tata kelola pemerintahan tidak menyediakan jaring pengaman pangan produk lokal, murah, lagi padat gizi bagi warga kota.

Kondisi ini memicu munculnya fenomena urban food deserts (gurun pangan perkotaan). Sebutan ini tidak berarti kelangkaan pangan secara fisik, tetapi ketika sebuah wilayah padat penduduk miskin kota dibanjiri makanan instan tinggi kalori, tetapi rendah nutrisi. Pada saat yang sama, akses terhadap pangan segar yang sehat, aman, dan terjangkau terkesan ditepikan dari ruang hidup mereka.

Beberapa pihak boleh saja mengatakan, di pasar-pasar tradisional sampai warung di tengah permukiman padat masih dijual aneka sayur dengan harga terjangkau. Warga saja yang tak sadar dan tak sabar untuk membeli serta mengolahnya.

Kenyataannya, pada saat yang sama kota tumbuh membesar tanpa rencana tata ruang yang efisien. Kecepatan mobilitas masih menjadi tuntutan yang berakhir dengan penggunaan kendaraan bermotor pribadi massal. Eksesnya kemacetan di mana-mana. Pekerja dipaksa menghabiskan waktu berjam-jam di jalanan dan tempat kerja.

Dalam kondisi tenaga dan pikiran terkuras, mi instan atau nasi dengan gorengan, nasi bungkus warteg dengan sayur tumis dan lauk sarat minyak goreng yang entah berapa kali dipakai ulang dalam sehari, dan pilihan lain serupa tetaplah yang termurah dan tercepat yang bisa diakses.

Sebaliknya, pangan lokal yang sehat, seperti sayuran segar, buah-buahan, dan protein non-impor, bergeser menjadi komoditas mewah. Bahan pangan bergizi tinggi banyak yang dikomodifikasi di dalam swalayan modern dengan harga tidak ramah bagi isi rekening buruh harian atau mereka yang berpendapatan tak jauh-jauh dari upah minimum regional.

Kenyataan di lapangan ini seperti mengkhianati komitmen pembangunan internasional. Dalam dokumen New Urban Agenda (NUA) yang disepakati pada Konferensi Habitat III, negara-negara dunia berkomitmen bahwa pangan merupakan komponen vital dari hak atas kota yang tidak boleh dinegosiasikan.

Habitat III mengamanatkan bahwa perencanaan tata ruang kota wajib mengintegrasikan sistem pangan inklusif, memperkuat keterkaitan perkotaan-perdesaan, serta menjamin ketahanan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Artinya, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam mengatur rantai distribusi, mencegah monopoli komoditas impor, dan menjamin keterjangkauan nutrisi.

Namun, mandat global tersebut masih terasa mengawang-awang kalau tak bisa disebut tidak jelas. Perencanaan kota hari ini lebih fokus pada pembangunan infrastruktur fisik dan estetika pusat bisnis, sesuatu yang bisa dilihat. Negara absen mengintervensi dan menyerahkan urusan perut pada mekanisme pasar bebas. Soal kedaulatan dan ketahanan pangan sebatas pada laporan bahwa pasokan sembako masih aman untuk beberapa hari, pekan, atau beberapa bulan ke depan.

Setiap bulan ada laporan inflasi yang lebih banyak terhenti pada informasi umum tentang kenaikan atau turunnya harga jenis-jenis komoditas. Selebihnya, warga yang dipaksa terus melakukan penyesuaian dengan isi dompetnya. Pengabaian sistemik menerus ini menyebabkan banyak orang kenyang secara kuantitas kalori, tetapi kelaparan secara kualitas gizi.

Ironisnya, di tengah kegagalan struktural tersebut, kemampuan bertahan hidup warga justru kerap diromantisasi secara keliru. Pembuat kebijakan menyembunyikan kegagalannya bekerja dengan memuji kegigihan warga yang tetap mampu bekerja dan memutar roda ekonomi kota dengan hanya mengandalkan asupan karbohidrat. Sayang sungguh sayang, media massa masih terbilang sering mengamplifikasi cap ketangguhan asal comot itu begitu saja.

Argumen kritis dari geografer Maria Kaika menyatakan istilah resiliensi sengaja dipromosikan elite penguasa sebagai kedok untuk menggeser tanggung jawab kegagalan negara ke pundak individu. Narasi berketahanan digunakan agar masyarakat merasa bahwa bertahan hidup dalam kondisi serba terbatas karena ketidakbecusan pengelola negara adalah tanggung jawab moral mereka sendiri. Pemerintah kemudian dicitrakan sebagai penolong baik hati karena menggelontorkan bantuan sosial, memperbesar keran impor untuk komoditas tertentu, dan kebijakan lain yang kurang dapat menyelesaikan akar masalah.

Kaika kemudian mengutip pernyataan keras Tracie Washington, ”We were not born to be resilient; we are conditioned to be resilient. I don’t want to be resilient …. [I want to] fix the things that [create the need for us to] be resilient [in the first place].”

Kata-kata itu hantaman langsung terhadap normalisasi penderitaan. Sebagai seorang aktivis hukum, Washington membongkar fakta bahwa resiliensi kelas pekerja bukanlah sifat alami, melainkan paksaan institusional akibat pembiaran negara.

Kita dapat melirik sejenak ke Korea Selatan. Walau harus diakui tidak ada satu negara pun yang sempurna melayani warganya, pemerintah di episentrum gelombang hallyu itu memastikan standar upah minimum regional setempat memenuhi, bahkan melebihi, besaran biaya kebutuhan pokok sehari-hari.

Lewat mesin pencari, diketahui dengan UMR 2026 berkisar Rp 24 juta per bulan, harga semangkuk ramen di kedai rujukan warga lokal masih berkisar Rp 20.000-Rp 35.000. Bandingkan dengan di Indonesia, misalnya di Jakarta. Dengan UMR berkisar Rp 5,7 juta, harga semangkuk soto mi kini sudah mendekati Rp 20.000.

Sebagai warga negara, pekerja urban berjumlah jutaan jiwa, kita tidak boleh terus-menerus terjebak dalam dikte narasi penguasa dan ikut terjebak meromantisasi kesusahpayahan ini sebagai bentuk ketangguhan. Saatnya publik menuntut pembenahan struktural. Kota dan negara ini tidak akan sukses hanya karena warganya tahan banting menelan pengabaian tak berujung. Sukses, maju, makmur, hanya akan tercapai jika mampu menjamin isi perut dengan makanan sehat dan martabat manusia penghuninya.