KPK OTT Wali Kota Madiun, Diduga Terima ”Fee” Proyek dan Dana CSR

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Madiun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026). Dalam operasi senyap tersebut, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi beserta sejumlah pihak lain terkait dugaan suap proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility/CSR.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya OTT di wilayah Madiun tersebut. Ia menyebutkan, tim KPK menangkap total 15 orang dalam operasi hari ini.

”Benar, hari ini, Senin (19/1/2026), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur,” ujar Budi saat dikonfirmasi.

Dari 15 orang yang ditangkap, sembilan orang langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Budi mengonfirmasi bahwa kepala daerah setempat turut serta dalam rombongan yang dibawa ke Jakarta.

”Salah satunya Wali Kota Madiun,” kata Budi.

Selain menangkap para pihak yang diduga terlibat, tim KPK juga menyita sejumlah barang bukti di lokasi. Budi mengungkapkan, barang bukti tersebut berupa uang tunai yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Benar, hari ini, Senin (19/1/2026), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur.

Sejauh ini, kasus rasuah tersebut melibatkan transaksi haram terkait dengan pemotongan dana proyek infrastruktur dan penyelewengan dana CSR di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap, apakah akan ditingkatkan statusnya sebagai tersangka atau sebatas saksi.

Maidi terpilih dalam Pemilihan Wali Kota 2024 bersama Wakil Wali Kota Bagus F Panuntun. Pasangan ini, kala itu, diusung Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerindra.

OTT KPK ini tercatat sebagai operasi kedua yang dilancarkan lembaga antirasuah tersebut pada 2026. Sebelumnya, pada awal Januari, tim penindakan KPK juga melakukan operasi serupa yang menyasar oknum pejabat di sektor perpajakan.

Maidi bukan kepala daerah pertama hasil Pilkada 2024 yang ditangkap dalam OTT KPK. Pada 2025, KPK menangkap setidaknya lima kepala daerah.

Pada pertengahan Desember 2025, KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Masih pada Desember, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya.

Sebulan sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring OTT terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Beberapa hari setelahnya, KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait jual beli jabatan dan gratifikasi di RSUD Harjono.

Selain itu, pada 7-8 Agustus 2025, KPK juga melakukan operasi simultan di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait korupsi proyek RSUD Kolaka Timur. Dalam operasi ini, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis ikut ditangkap.