KPK Terima Pimpinan Baru yang Terpilih, Johanis Tanak Klarifikasi Soal OTT

JAKARTA, KOMPAS — Insan Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh harapan besar kepada pimpinan KPK periode 2024-2029. Mereka menerima pimpinan KPK yang terpilih dan mengajak masyarakat memberikan dukungan agar bisa bekerja dengan baik. Terpilihnya pimpinan baru menjadi momentum penting bagi keberlanjutan pemberantasan korupsi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, bukan saatnya lagi mempertanyakan lima pimpinan KPK baru yang sudah dipilih Komisi III DPR. Ia meminta insan KPK untuk menerima dan mengawasi pimpinan baru yang terpilih.

”Saya sudah sampaikan kepada insan KPK, kalian tidak punya privilege (hak istimewa) untuk pilih pimpinan KPK. Jadi terima apa adanya dan dukung mereka, awasi mereka,” kata Alexander dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Kegiatan ini juga diikuti oleh Deputi Informasi dan Data KPK Eko Marjono, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Pelaksana harian Sekretaris Jenderal/Kepala Biro Umum KPK Tomi Murtomo, Pelaksana tugas Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah Imam serta Juru Bicara KPK Tessa Mahardika.

Saya sudah sampaikan kepada insan KPK, kalian tidak punya privilege (hak istimewa) untuk pilih pimpinan KPK. Jadi terima apa adanya dan dukung mereka, awasi mereka.

Sebelumnya, Komisi III DPR telah memilih Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK 2024-2029 bersama empat wakil ketua KPK, yaitu Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Sementara itu, lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang dipilih DPR adalah Chisca Mirawati, Benny Jozua Mamoto, Wisnu Baroto, Sumpeno, dan Gusrizal.

Alexander juga berharap pada media massa dan pegiat antikorupsi untuk mendukung pimpinan dan Dewas yang baru agar bekerja dengan baik. Menurut dia, terpilihnya pimpinan yang baru menjadi momentum penting bagi keberlanjutan pemberantasan korupsi. Pimpinan yang memiliki integritas, kompetensi dan visi yang sejalan, maka akan memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

”Kami percaya bahwa terpilihnya pimpinan yang baru akan membawa semangat dalam memperkuat KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi sekaligus menjaga independensi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPK,” kata Alexander.

Ia menegaskan bahwa Dewas KPK merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas, integritas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas di KPK. Dewas KPK terpilih diharapkan mampu menciptakan sinergisitas positif dengan pimpinan KPK dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan pengawasan.

Alhasil, KPK tetap berada pada jalur yang sesuai dengan prinsip hukum dan etika sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya sesuai ketentuan dan norma hukum, tetapi menjunjung tinggi nilai-nilai etika.

Alexander memastikan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) di KPK tetap berjalan. Ia menjelaskan, nomenklatur dan peraturan perundang-undangan tidak ada OTT. OTT merupakan operasi yang seolah direncanakan. ”Operasi mungkin penyelidikan. Itu lah suatu kegiatan bagian dari penindakan,” kata Alexander.

Penyelidikan itu mengarah pada pengungkapan tindak pidana korupsi dalam hal ini suap. Umumnya pengungkapkan perkara suap dilakukan dengan tindakan tangkap tangan.

Kepada Alexander, Johanis mengklarifikasi terkait nomenklatur OTT yang perlu diluruskan. Sebab, tangkap tangan di UU tak hanya penyelidik dan penyidik, tetapi masyarakat bisa melakukannya ketika tahu ada kejahatan,

Ia telah berbicara dengan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang terpilih lagi menjadi pimpinan periode 2024-2029. Kepada Alexander, Johanis sudah mengklarifikasi terkait dengan nomenklatur OTT yang perlu diluruskan. Sebab, tangkap tangan di dalam undang-undang tidak hanya penyelidik dan penyidik, tetapi masyarakat bisa melakukannya ketika mengetahui ada suatu kejahatan.

Oleh karena itu, kata Alexander, OTT tetap ada karena menjadi bagian dari penindakan untuk mengungkap kasus suap. Namun, kegiatannya dilakukan dengan cara-cara yang sifatnya tertutup seperti lewat pengawasan dan penyadapan untuk menangkap ketika terjadi transaksi yang diduga tindak pidana korupsi.

Ia berpesan agar pimpinan baru bersinergi. ”Jangan mengedepankan kepentingan pribadi, golongan. Nanti pegawai-pegawai KPK akan turut mengawasi mereka,” tegasnya.

Alexander juga berharap agar pimpinan baru tidak membawa misi atau visi dari instansi asal. Ia tidak khawatir dengan lima pimpinan yang berasal dari instansi penegak hukum dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Auditor BPK akan mempercepat proses penanganan perkara yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.

Jangan mengedepankan kepentingan pribadi, golongan. Nanti pegawai-pegawai KPK akan turut mengawasi mereka.

Terkait dengan bidang penindakan, Imam menegaskan, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi pimpinan baru yang berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada KPK. Salah satu tantangan itu adalah penyelesaian tunggakan perkara yang memiliki nilai kerugian negara yang besar. Kasus itu juga menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjadi perhatian publik.

Perkara itu juga menyangkut sektor-sektor yang menjadi fokus area pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK seperti politik, hukum, pelayanan publik, sumber daya alam dan sektor bisnis.

”Tantangan berikutnya yaitu meningkatkan penanganan perkara agar segera memberikan kepastian hukum kepada pelaku sekaligus menjawab harapan publik,” kata Imam.

Ia juga berharap pimpinan baru menyusun prioritas penanganan perkara dan jauh dari konflik kepentingan. Selain itu, meningkatkan pemulihan aset dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Pimpinan baru juga perlu berinovasi dan mengembangkan terobosan hukum dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Didik Agung Widjanarko berharap pimpinan baru dapat membawa KPK lebih bersinergi dengan kementerian atau lembaga, khususnya aparat penegak hukum lain. Ia berharap koordinasi dapat berjalan lebih baik dalam upaya perbaikan dan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, koordinasi dan supervisi terkait penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dapat berjalan lebih baik.

Pimpinan baru juga perlu berinovasi dan mengembangkan terobosan hukum dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Tomi Murtomo mendorong pimpinan baru untuk mengadvokasi dalam perencanaan pembangunan agar pencegahan korupsi menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional. Ia juga berharap agar pimpinan baru lebih mengintegrasikan antarpendekatan pemberantasan korupsi, yaitu pencegahan, penindakan, pendidikan, serta koordinasi dan supervisi.

Wawan Wardiana berharap pimpinan baru bisa mengusulkan dan mengadvokasi dalam perencanaan pembangunan nasional agar pendidikan antikorupsi menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional.

Ia juga berharap ke depan bisa menggerakkan sekaligus berkolaborasi dengan mitra strategis KPK yakni kementerian, lembaga, instansi, pemerintah daerah, pengusaha, maupun masyarakat sipil dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi yang berdampak pada terwujudnya budaya antikorupsi.