KPU Antisipasi Dini Daerah Rawan Konflik Saat Pilkada 2024

BATU, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum mengidentifikasi beberapa provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah rawan konflik, baik dipicu aspek sosial-politik maupun persaingan kandidat yang sangat ketat. Berbagai langkah antisipasi dini dilakukan melalui koordinasi secara intensif dengan aparat keamanan, penegak hukum, dan Badan Pengawas Pemilu. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin saat ditemui di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (9/11/2024), mengatakan, KPU sudah memberikan atensi kepada daerah-daerah yang diidentifikasi rawan konflik atau rawan kerusuhan, terutama saat pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024.

Ia menyebut, ada dua kategori yang menjadi perhatian KPU, yakni daerah yang memiliki persaingan antarkandidat sangat ketat dan juga daerah konflik sosial-politik.

”Misalnya ada kerawanan yang berkaitan dengan persaingan kandidat yang sangat ketat, misalnya, di Jawa Tengah yang dianggap meriah. Kemudian ada kerawanan dari sisi teritori dan juga keamanan, misalnya di daerah Papua,” ucap Afifuddin di sela-sela kegiatan Press Tour KPU 2024.

Dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2024,  pertarungan sengit terjadi antara pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen. Andika merupakan mantan Panglima TNI yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sementara Ahmad Luthfi merupakan mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Afifuddin melanjutkan, pihaknya sudah mengantisipasi hal tersebut. Hal ini mulai dari memperkuat koordinasi dengan Bawaslu dan pihak terkait lainnya, seperti TNI dan Polri, hingga melakukan cek silang ke daerah rawan konflik pada Pilkada 2024 tersebut.

”Jadi, insya Allah, seluruh antisipasi, koordinasi sudah kami lakukan. Tinggal, ya, support, semua pihaklah di situasi terakhir ini. Semoga pilkadanya makin kondusif,” tutur Afifuddin.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu, Provinsi Jawa Tengah berada di daerah rawan sedang. Namun, terdapat tujuh kabupaten/kota yang masuk kategori rawan tinggi, yakni meliputi Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, serta Kabupaten Kendal.

Adapun beberapa provinsi lainnya yang menjadi perhatian Bawaslu karena memiliki tingkat kerawanan tinggi dalam Pilkada 2024 ialah NTT, Sulsel, Kaltim, Jatim, dan Sulteng.

Dalam pemetaan kerawanan Pilkada Serentak 2024 ini, sejumlah kabupaten/kota di Papua juga termasuk kategori rentan tinggi. Wilayah-wilayah itu, antara lain, ialah Kabupaten Fakfak, Sarmi, Raja Ampat, Mimika, Dogiyai, Paniai, Puncak Jaya, Puncak, Nabire, Intan Jaya, dan Kota Sorong.

Potensi konflik pada wilayah-wilayah ini terpetakan dari empat dimensi indeks kerawanan pemilu. Keempat dimensi itu ialah sosial-politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi.

Menurut Afifuddin, hingga H-18 pemungutan suara Pilkada 2024, seluruh kebutuhan logistik pilkada telah dicetak dan didistribusikan ke daerah-daerah. Saat ini, KPU kabupaten/kota tengah melakukan proses sortir, lipat, pengesetan, dan pengepakan surat suara untuk selanjutnya didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan. Seluruh logistik dijadwalkan tiba di tempat pemungutan suara (TPS) paling lambat pada satu hari sebelum pemungutan suara.

”Secara umum sudah di atas 99 persen. Hanya beberapa titik saja yang soal surat suara karena, kan, cetakannya belum seluruhnya. Tapi, sebagian besar sudah semua, kalau untuk kotak. Kemudian tinta dan segala macam lainnya juga sudah 100 persen semua. Jadi, insya Allah, di hitungan hari-H akan beres semua,” ujar Afifuddin.

Untuk pengiriman logistik di daerah rawan konflik, seperti di beberapa daerah di Papua, KPU sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan. Bahkan, TNI dan Polri juga telah membantu proses distribusi logistik surat suara untuk Pilkada 2024 sampai ke daerah terluar atau terjauh Indonesia.

”Tidak hanya urusan keamanan, TNI-Polri membantu menyiapkan armada-armada, alutsista mereka, apakah bentuknya helikopter ataupun armada lainnya, KRI yang sifatnya untuk menjangkau daerah-daerah yang terluar, terjauh, yang biasanya susah dijangkau,” kata Afifuddin.

Pilkada 2024 akan digelar serentak di 545 daerah. Sebanyak 1.557 pasangan calon akan berkontestasi memperebutkan kursi kepala dan wakil kepala daerah. Namun, ada 37 daerah yang hanya diikuti oleh calon tunggal.

Anggota KPU, Yulianto Sudrajat, memastikan proses distribusi logistik Pilkada 2024 berjalan sesuai dengan timeline tahapan tata kelola logistik. KPU juga telah memprioritaskan daerah-daerah tertinggal, terjauh, dan terluar sebab pengirimannya membutuhkan energi dan usaha lebih besar.

Dia berharap dengan persiapan yang lebih dini dan lebih matang, tahapan logistik tidak ada kendala dalam hal jumlah, jenis, dan ketepatan waktu pengiriman sampai H-1 di TPS.