Krisis Bahan Baku Industri Pengolahan Kelapa Belum Teratasi

JAKARTA, KOMPAS — Sudah sekitar lima bulan, krisis bahan baku industri pengolahan kelapa masih belum teratasi. Krisis itu bakal semakin parah mengingat kebutuhan kelapa setiap Ramadhan-Lebaran selalu meningkat.

Saat ini, sejumlah pelaku industri yang sudah mengurangi kapasitas produksi sejak akhir 2024 telah menghentikan produksi sementara waktu. Ribuan karyawan telah dirumahkan sementara.

Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Rudy Handiwidjaja, Rabu (26/2/2024), mengatakan, HIPKI sudah beberapa kali menyerukan kelangkaan bahan baku ke pemerintah. Namun, hingga kini, masih belum ada solusi konkret atas persoalan itu.

Dampaknya, mulai ada sejumlah perusahaan yang menghentikan produksi sementara waktu, bahkan menutup pabriknya. Dari pendataan sementara HIPKI, sejak awal Januari 2025 hingga 25 Februari 2025, enam perusahaan berhenti berproduksi sementara waktu.

HIPKI sudah beberapa kali menyerukan kelangkaan bahan baku kepada pemerintah. Namun, hingga kini, masih belum ada solusi konkret atas persoalan itu.

Selain itu, lanjut Rudy, ada dua perusahaan yang telah menutup total pabriknya. Perusahaan-perusahaan yang lain masih berupaya bertahan meskipun mengurangi kapasitas produksi atau menghentikan sementara sebagian pabriknya.

Di Riau, misalnya, dua perusahaan pengolahan kelapa besar sudah menghentikan operasi sejumlah pabriknya. Jumlah karyawan yang dirumahkan kedua perusahaan itu sekitar 3.000 orang.

”Jika sampai akhir Maret 2025 tidak ada kebijakan dari pemerintah terkait persoalan itu, jumlah pabrik yang dihentikan operasinya oleh kedua perusahaan itu akan bertambah. Jumlah karyawan yang bakal dirumahkan juga akan bertambah sekitar 5.000 orang,” ujar Rudy ketika dihubungi dari Jakarta.

HIPKI mencatat, krisis bahan baku industri pengolahan kelapa terjadi sejak Oktober 2024. Krisis bahan baku itu dipicu penurunan produksi kelapa sepanjang 2024 yang diperkirakan mencapai 31 persen dibandingkan 2023.

Merujuk data Statistik Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), produksi kelapa butiran atau utuh pada 2023 sebanyak 2,84 juta ton atau setara 14,18 miliar kelapa butiran. Pada 2024, produksinya turun menjadi 2,82 juta ton atau 14,11 miliar kelapa butiran.

Kondisi itu diperparah dengan semakin masifnya ekspor kelapa butiran, baik secara legal maupun ilegal. Kelapa-kelapa utuh itu terutama diekspor ke China, Thailand, Vietnam, dan Malaysia (Kompas, 18/12/2024).

Berdasarkan survei internal HIPKI pada Desember 2024, sebanyak 16 perusahaan kelapa hanya mampu mengoperasikan 33 persen dari total kapasitas produksi maksimum. Apabila pabrik-pabrik itu tutup karena tidak mendapatkan bahan baku, 21.399 tenaga kerja bakal kehilangan pekerjaan.

Selain itu, perusahaan-perusahaan anggota HIPKI berpotensi kehilangan pemasukan akibat penurunan produksi tahun ini. Dari 8 perusahaan saja, total potensi kehilangannya Rp 3,4 triliun. Padahal, jika beroperasi maksimum, total pemasukan perusahaan-perusahaan itu Rp 7,2 triliun.

Michael Darwis, pelaku industri karbon atau arang aktif berbahan baku tempurung kelapa, menuturkan, kelangkaan bahan baku sudah semakin parah. Hal itu terindikasi dari harga butiran kelapa di pasar yang sudah mencapai Rp 15.000-Rp 19.000 per butir.

Pada Ramadhan-Lebaran nanti, harga kelapa diperkirakan bisa semakin melonjak. Hal itu mengingat kebutuhan kelapa pada periode tersebut biasanya meningkat, terutama untuk keperluan rumah tangga dan pelaku usaha makanan-minuman mikro kecil.

”Di tengah kondisi kekurangan kelapa butiran, yang bakal teriak tidak hanya industri pengolahan kelapa, tetapi juga ibu-ibu rumah tangga dan pelaku usaha makanan-minuman mikro kecil,” tuturnya.

Michael juga mengungkapkan, pabriknya di Lampung yang sejak Oktober 2024 mengurangi kapasitas produksi kini sudah berhenti beroperasi. Sementara pabriknya yang di Medan mulai mengurangi kapasitas produksi.

”Di pabrik tersebut, dari tiga mesin, tinggal satu mesin yang dioperasikan. Apabila hingga akhir Februari 2025 persediaan bahan baku telah habis, pabrik tersebut akan bernasib sama seperti pabrik saya di Lampung,” ungkapnya.

Melihat kondisi itu, Rudy meminta pemerintah segera memberikan solusi dan mempertimbangkan permintaan HIPKI. Sebelumnya, HIPKI meminta pemerintah menghentikan sementara ekspor kelapa butiran selama enam bulan.

Pada akhir Desember 2024, Kementan menyatakan neraca produksi, konsumsi, dan ekspor kelapa nasional masih surplus. Berdasarkan hasil Survei Ekonomi Nasional 2023 Badan Pusat Statistik, rerata konsumsi per kapita kelapa pada 2023 sebanyak 4,23 butir atau 1,1 miliar butir per tahun.

Sementara kebutuhan bahan baku industri pengolahan kelapa sebanyak 9,1 miliar butir, volume ekspor kelapa utuh 292 juta butir, dan volume ekspor kelapa muda 186.000 butir. Dengan produksi kelapa sebanyak 14,18 miliar butir, berarti neraca produksi, konsumsi, dan ekspor kelapa Indonesia pada 2023 masih surplus 3,6 miliar butir.

Kemudian pada 2024, produksi kelapa mencapai 14,11 miliar butir. Produksi kelapa itu hanya turun 0,5 persen atau sekitar 70.000 butir sehingga masih berlebih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor (Kompas, 20/12/2024).