Krisis Urban dan Jebakan Ilusi Kemapanan

Kaki dibalut sneakers, sepatu olahraga, atau boot, jam tangan pintar melingkar di pergelangan tangan, lalu telepon pintar ada di genggaman atau menonjol di saku celana, dalam paduan pakaian rapi khas pekerja kantoran. Saat kumpul bersama teman sejawat, kabar baik dan mungkin sedikit pamer pun mengalir bersahutan. Sebuah gambaran pekerja kelas menengah mapan dan tangguh. Namun, ternyata ada yang keropos di balik itu semua.

Ada yang dompetnya ”setipis tisu”, menunggu datangnya hari gajian yang masih lama. Ada yang gali lubang tutup lubang dengan membuka kartu kredit baru, bahkan terjebak pinjaman daring. Ada yang rekeningnya masih berisi, tetapi tenggat cicilan mobil dan rumah sudah dekat. Bertambah pusing, karena itu pun telah berkurang setelah mendadak harus mengirim tambahan uang ke keluarga di kampung halaman.

Ada yang lega karena saat kondisi keuangan sudah sangat mepet, bahkan kosong, tiba-tiba honor dari kerja tambahan cair. ”Rasanya seperti dapat tambahan nyawa” menjadi ungkapan yang kian sering terdengar. Pekerja yang mencari tambahan penghasilan di luar jam kantor resmi atau hari libur pun makin menjadi hal biasa.

Namun, di antara cerita lucu getir mengandung ”bawang” itu tetap banyak orang yang benar-benar mapan. Memiliki tabungan lumayan, termasuk aset tanah atau bangunan. Mereka jenis individu yang tidak masalah soal makan dan belanja di mal di tengah bulan tanpa memakai kartu kredit atau fasilitas pay later.

Fragmentasi kelas menengah memang begitu nyata di perkotaan. Fenomena itu bahkan menandai karakteristik kehidupan urban kontemporer.

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa kota adalah konsentrasi kekayaan. Pulau Jawa, dengan Jakarta sebagai jantungnya, sampai saat ini disebut masih menyumbang hampir 60 persen total ekonomi Indonesia. Di balik itu, ada realitas rumit. Di antara si kaya dan si miskin, kota dihuni oleh kelas menengah dengan spektrumnya yang sangat luas.

Banyak kelakar tentang berbagai lapisan kelas menengah ini. Ada yang rentan turun kelas dengan satu guncangan ekonomi. Kelompok ”mepet jurang” mungkin tepat untuk menggambarkan kelas ini. Ada yang mampu mengendalikan diri sehingga bertahan di kelompok ini. Ada pula kandidat kuat untuk naik kelas berkat fondasi finansial solid dan jalur karier yang jelas.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) turut memperkuat adanya fenomena kelas menengah yang kuat sekaligus rentan ini. Menurut BPS, pada 2019, jumlah kelas menengah Indonesia 57,33 juta orang atau setara 21,45 persen dari populasi. Pada 2024, jumlah itu susut menjadi 47,85 juta orang atau 17,13 persen dari populasi. Hampir 10 juta orang turun kelas dalam kurun lima tahun.

Pada periode yang sama, jumlah kelas menengah aspirasional, mereka yang tidak masuk kategori miskin secara resmi tetapi belum cukup aman untuk menahan guncangan ekonomi, membengkak dari 128,85 juta menjadi 137,5 juta orang.

Laporan Prakarsa pada 2019 mendukung data BPS. Studi lembaga ini menunjukkan rumah tangga berpendapatan menengah-tinggi ternyata banyak yang terbelit utang. Itu terjadi karena kombinasi tiga hal, yaitu rendahnya literasi keuangan, perilaku konsumtif, dan pesatnya perkembangan infrastruktur finansial modern, seperti cicilan 0 persen, beli sekarang bayar nanti, proses mendapatkan kartu kredit yang makin cepat. Salah satu temuan Prakarsa, adanya kasus kepemilikan kartu kredit berlebihan dengan limit jauh melampaui pendapatan.

Meskipun riset Prakarsa itu dilakukan saat pandemi Covid-19, tetapi masih sesuai dengan kondisi setelah pagebluk berakhir. Keuangan kelas menengah yang rentan tecermin pula dari data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2025 yang menunjukkan hampir 99 persen rekening simpanan memiliki saldo di bawah Rp 100 juta.

Fondasi keuangan lemah ini bisa berdampak serius. Sebagai contoh, seseorang dengan gaji Rp 20 juta per bulan tampak mapan dengan mobil dan apartemen cicilan walau tidak ada tabungan ataupun aset yang mudah dijual. Ketika tiba-tiba di-PHK atau sakit serius, yang bersangkutan secara cepat terjebak dalam krisis keuangan berat.

Kondisi tersebut cukup jamak dijumpai di perkotaan. Kelas menengah urban hidup dengan apa yang bisa disebut ilusi kemapanan, terlihat kaya dan sukses hanya di permukaan saja.

Fenomena warga kelas pekerja perkotaan itu telah diungkap oleh para peneliti sejak lama. Salah satunya Richard Florida, ahli perkotaan yang fokus pada isu sosial dan ekonomi.

Lebih dari dua dekade silam, Florida mendadak tenar dengan konsep kelas kreatif dan kota kreatif. Kelas kreatif ini mencakup profesi yang membutuhkan pemikiran kreatif dan inovasi, seperti ilmuwan, insinyur, seniman, musisi, desainer, arsitek, pengusaha, bahkan guru. Mereka bekerja dalam industri seperti teknologi, pendidikan, hiburan, desain, dan riset. Intinya, mereka digaji untuk menjadi kreatif dan berkontribusi pada ekonomi berbasis pengetahuan. Kota yang dipenuhi orang-orang kreatif pasti maju dan makmur.

Akan tetapi, ia lantas mengkritisi sendiri teorinya itu dalam The New Urban Crisis (2017). Menurut dia, kekuatan yang mendorong pertumbuhan kota juga menghasilkan sisi gelap, seperti gentrifikasi, ketidakterjangkauan, segregasi spasial, hingga ketimpangan ekstrem. Di kota-kota yang selama ini dinilai sukses, lingkungan kelas menengah tradisional menghilang dan digantikan oleh pertumbuhan tambal sulam.

Di kota-kota di Indonesia, seperti penelitian Deden Rukmana dan Dinar Ramadhani (2021), krisis urban Florida pun terjadi. Di lingkungan yang sama, di tingkat RT misalnya, biasa ditemukan permukiman suburban modern yang eksklusif terkait kekayaan dan formalitas bersanding dengan kampung yang identik dengan kemiskinan dan informalitas.

Merujuk kembali pada pembagian kelas Florida, di kota selalu ada kelas kreatif yang terdiri dari profesional, ahli teknologi, dan wirausaha. Kemudian kelas pelayan, seperti barista, sopir, petugas kebersihan, dan petugas keamanan. Terakhir, kelas pekerja manufaktur, seperti buruh pabrik sampai kuli bangunan. Ketiga kelas ini sering bekerja di tempat yang sama, tetapi hidup di dunia yang sangat berbeda dari sisi pendapatan, jaminan keamanan keuangan, hingga akses terhadap kesempatan.

Di Indonesia, kita dapat melihat ironi ketiga kelas Florida itu. Setiap lapis kelas menengah jelas menjadi mesin pertumbuhan kota. Muncul pula tekanan sosial bagi mereka untuk tampak sukses meskipun dunia mereka berbeda, termasuk fasilitas yang diterima.

Laporan Carnegie Endowment (2025) menunjukkan bahwa kelas menengah Indonesia, khususnya kelas aspirasional, tidak terjangkau oleh aneka program bantuan dan fasilitas publik, termasuk asuransi kesehatan bersubsidi dan angkutan umum memadai. Mereka terjebak dalam ”gap” kebijakan: membayar pajak, tetapi perlindungan sosialnya minim.

Kenaikan upah tahunan tidak sesignifikan kenaikan biaya hidup. Kelas menengah urban yang berusaha selalu gagah tetapi rentan itu kini makin terpukul setelah gelombang PHK masih terus terjadi.

Pengaruh teknologi, situasi dunia, dan juga kebijakan pemerintah kemudian membuat banyak pekerja muda hingga yang sudah veteran sama-sama terpaksa beralih menjadi pekerja informal dan pekerja gig. Sepanjang ada gawai di tangan dan tunggangan mesin siap digeber, performa sebagai manusia kota kelas menengah yang maju dipertahankan walau jaminan keamanan finansialnya kian minus.

Kondisi saat ini tersebut setidaknya bisa menyadarkan bahwa kebijakan apa pun, termasuk iming-iming janji pertumbuhan ekonomi, tak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan seluruh warga, termasuk kelas menengah. Bagi setiap individu, sebaiknya dimengerti bahwa kemapanan sejati berarti memiliki bantalan keuangan atau sekurangnya telah menyusun strategi mengantisipasi hidup ketika tiba-tiba tidak berjalan sesuai rencana.

Jika kita belum memiliki satu atau kedua hal tersebut, sebaiknya mulai berbenah agar tak terlalu dalam terjebak dalam ilusi kemapanan. Jangan terkecoh dengan sepatu bagus, aksesori pelengkap, dan pakaian bermerek: tampilan luar yang tampaknya mahal.