Kritik atas masuknya sejumlah kader PSI dalam struktur FOLU Net Sink 2030 bukan hanya dari parpol yang berbeda koalisi, tetapi juga dari sesama partai koalisi.
08 Mar 2025 12:31 WIB · Politik & Hukum
JAKARTA, KOMPAS – Keputusan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memasukkan sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia dalam tim Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 terus menuai kritik. Kali ini, kritik meluncur dari anggota DPR yang partai politiknya satu koalisi dengan PSI.
Kritik itu salah satunya dialirkan oleh politisi senior Partai Golkar, yang juga anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo. Sebenarnya, Partai Golkar dan PSI berada pada gerbong yang sama. Keduanya sama-sama mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024, dan kini masuk dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
”Ini merusak sistem dan tata kelola pemerintahan serta lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan seperti menjadi alat politik atau instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yang bertentangan dengan undang-undang,” kata Firman, Sabtu (8/3/2025).
Tim organisasi Operation Management Office Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Tim itu bertujuan untuk mengondisikan pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim pada tahun 2030.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/11/01/ccd80c6f-98ab-4002-b095-709c252cf839_jpg.jpg)
Dengan tugas semacam itu, ujar Firman, anggota tim semestinya sosok-sosok yang berpengalaman dalam persoalan kelestarian kehutanan dan lingkungan hidup. Tidak bisa sekadar menempatkan kader-kader partai. Lebih-lebih jika mereka tidak memiliki latar belakang dan kapasitas yang jelas terkait jalannya roda organisasi.
Lebih lanjut, sebut Firman, aksi Raja Juli juga dinilai menyesatkan. Sebab, posisi aparatur sipil negara (ASN) seperti dilemahkan. Penempatan figur pengisi jabatan tidak menggunakan sistem meritokrasi. Sebaliknya, Raja Juli lebih memilih kader-kader PSI, yang juga menjadi partai tempatnya bernaung.
”Seharusnya ASN memiliki kesempatan, tetapi jadi begitu mudah tergeser oleh gerombolan kader partai yang belum tentu profesional. Sistem rekrutmen di pemerintahan seperti ini marak di pemerintahan akhir-akhir ini,” kata Firman.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2023/08/23/c49a7af0-7aff-4b79-91ef-0763eff36194_jpg.jpg)
Oleh karena itu, Firman berharap, Presiden Prabowo bisa memberikan perhatian pada masalah itu. Hendaknya kasus serupa tidak dipandang sebagai suatu hal biasa dalam sistem perekrutan pegawai pemerintahan.
”Saya meminta Presiden Prabowo tegas untuk melarang dan segera menentukan sikap sehingga tidak menambah kekesalan masyarakat dan mahasiswa akhir-akhir ini,” ucap Firman.
Apalagi, gaji bulanan yang akan diperoleh tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 terhitung besar sesuai yang tertera pada SK Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025. Masing-masing besaran upah itu antara lain penanggung jawab Rp 50 juta, wakil penanggung jawab Rp 40 juta, dewan penasihat ahli Rp 25 juta, ketua pelaksana Rp 30 juta, ketua harian I dan II Rp 30 juta, sekretaris Rp 30 juta, ketua bidang Rp 30 juta, anggota Rp 20 juta, dan staf Rp 8 juta.
Dari total 43 orang bagian tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, sebanyak lima orang merupakan kader PSI. Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mendapatkan jabatan tertinggi, yakni Dewan Penasihat Ahli. Kader-kader lainnya, seperti Kokok Dirgantoro, Sigit Widodo, Yus Ariyanto, Suci Mayang Sari, menduduki jabatan anggota pada berbagai bidang dalam organisasi tersebut.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2018/04/03/79d42ab9-dd17-4ba3-b0d1-fe60c6e2c836.jpeg)
Sebelum Firman, Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Alex Indra Lukman juga mengkritisi banyaknya kader PSI dalam tim tersebut. Ia mempertanyakan soal mekanisme penunjukan kader PSI ke dalam tim. Selanjutnya, ia meminta agar seluruh proses penetapan tim dibuka kepada publik. Ini sehubungan dengan posisi Raja Juli selaku Sekretaris Jenderal PSI.
”Kami bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, melainkan publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya,” kata Alex.
Menurut rencana, ungkap Alex, program tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 akan dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Untuk itu, ia mengingatkan agar dana itu lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Bukan malah sekadar habis untuk honor anggota tim.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/01/13/34d7c764-1577-4d29-94b7-18a81c30d4f5_jpg.jpg)
Alex turut mencermati soal personel yang mengisi tim itu dan sistem honorariumnya. Ia menilai, Raja Juli tidak sedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good goverance) dan bersih (clean government). Itu didasari pengamatannya pada personel tim dari periode sebelumnya yang sebagian besar diisi pejabat struktural di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta akademisi pro-lingkungan.
Lantas, Alex mendesak Raja Juli untuk menunjukkan transparansi dalam penetapan personel pada tim tersebut.
”Jika tak berani terbuka, publik tentunya akan menilai keputusan Menteri Kehutanan Raja Juli ini tidak lebih dari bagi-bagi kue kekuasaan kepada kolega yang tentu saja berjarak dengan semangat Astacita Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/03/07/2856ecfdcf9c4859e165888a36305005-IMG_4875.jpeg)
Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Agus Mulyono Herlambang tak menampik ihwal tergabungnya kader PSI dalam struktur tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Itu sesuai keterangan Humas Kemenhut tentang personel tim yang terdiri dari ASN, pensiunan ASN, dan pihak eksternal kementerian yang dapat membantu tim menjalankan program.
”Bang Menteri (Raja Juli) menunjuk beberapa orang profesional nonpartai dan profesional dari partai untuk memperkuat tim. Ini juga sudah terjadi pada masa sebelumnya,” ujar Agus.
Soal anggaran tim, Agus kembali menekankan keterangan Humas Kemenhut yang menyebut pembiayaan tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sepenuhnya pembiayaan dilakukan oleh donor atau negara mitra sesuai aturan hukum. Oleh karena itu, APBN tidak terbebani.
Di sisi lain, Agus menjamin pula kader-kader PSI yang namanya masuk dalam SK Menteri Kehutanan No 32/2025 memiliki kapasitas dan integritas. Para kader itu berada pada posisi dukungan kesekretariatan. Nantinya mereka akan membantu kerja-kerja menteri dalam bidang administrasi FOLU. Ihwal kecocokan kerja juga ikut ia tekankan.
”Karena sudah lama membantu Bang Menteri (Raja Juli), sudah bisa langsung bekerja tancap gas,” kata Agus.
Penulis:
Nino Citra AnugrahantoEditor:
A. Ponco Anggoro