Laga Trump 2.0 Vs "Hiperventilasi" WTO

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala hadir dalam Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia atau WEF 2025 di Davos, Swiss. Laga Trump 2.0 versus hiperventilasi dan multilateralisme pun tersaji meskipun di ruang berbeda.

WEF merupakan organisasi internasional nirlaba yang berfokus pada kerja sama pemerintah-swasta yang didirikan pada 1971. WEF mempertemukan para pemimpin bisnis, negara, cendekiawan, dan masyarakat sipil dunia untuk mendiskusikan sejumlah persoalan penting dunia, terutama di setiap pertemuan tahunan.

Beberapa hari setelah pelantikan, Trump menyampaikan pidato khusus secara virtual dalam salah satu sesi Pertemuan Tahunan WEF pada 23 Januari 2025. Pencetus 200 perintah eksekutif itu berpartisipasi dalam dialog publik dengan Stephen Schwarzman, pendiri dan CEO Blackstone; Ana Botin, CEO Banco Santander; Patrick Pouyanné, CEO TotalEnergies; dan Brian Moynihan, CEO Bank of America.

Sementara Okonjo-Iweala hadir secara penuh dalam Pertemuan Tahunan WEF tersebut. Ia menjadi pembicara dalam sejumlah pertemuan dan diskusi yang berlangsung pada 21-24 Januari 2025 di kota yang terletak Pegunungan Alpen tersebut.

Trump yang dicecar berbagai pertanyaan dari sejumlah pemimpin bisnis dunia itu menguraikan rencana pemerintahannya. Beberapa di antaranya terkait dengan penurunan tarif pajak, investasi, dan hubungan dagang.

Trump berencana menurunkan tarif pajak perusahaan dari 21 persen menjadi 15 persen. Tarif pajak yang lebih rendah hanya akan berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang berinvestasi dan membuat produk mereka di Amerika Serikat (AS).

Bagi perusahaan-perusahaan yang tidak berinvestasi di AS dan tetap menjalankan bisnis di luar AS, itu adalah hak mereka. Namun, AS akan mengenakan tarif lebih tinggi kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

”Di bawah pemerintahan saya, tidak akan ada tempat yang lebih baik di dunia untuk menciptakan lapangan kerja, membangun pabrik, atau mengembangkan perusahaan selain di sini, di Amerika Serikat,” kata Trump dalam pidatonya secara virtual dari Gedung Putih.

Trump juga mengungkapkan, AS bakal menarik diri dari kesepakatan pajak minimum perusahaan global. Perjanjian penting yang diselesaikan pada 2023 itu mengamanatkan tarif pajak minimum di 140 negara, termasuk AS.

Kesepakatan itu bertujuan untuk menghindari persaingan ke dasar pada tarif pajak nasional dan mengekang penghindaran pajak perusahaan. Trump bahkan menyatakan kesepakatan itu tidak memiliki kekuatan atau efek di AS.

Dalam forum itu, Trump juga mengemukakan, AS akan terus terlibat dalam perdagangan internasional. Namun, AS akan menuntut rasa hormat dari negara lain dan akan menerapkan kebijakan tarif untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan.

Trump juga optimistis AS-China dapat mempertahankan hubungan yang sangat baik ke depan. Ia bahkan menekankan bahwa AS membutuhkan keadilan, khususnya dalam hubungan dagang kedua negara.

Dalam Chief Economists Outlook 2025, WEF menunjukkan, 68 persen dari 900 kepala ekonom lembaga dan perusahaan besar di dunia mengharapkan perubahan yang sangat signifikan pada kebijakan perdagangan AS di bawah pemerintahan Trump. Bahkan, hampir separuh responden (47 persen) berharap kebijakan Trump dapat memberikan dampak jangka pendek yang positif atau agak positif pada pertumbuhan ekonomi dunia.

Hiperventilasi

Sebaliknya, WTO menekankan pentingnya kerja sama multilateral bagi pertumbuhan ekonomi setiap negara dan dunia. WTO bahkan meminta para pemimpin negara serta pelaku pasar dan pebisnis dunia tidak terlalu reaktif terhadap kebijakan AS era Trump.

Okonjo-Iweala meminta mereka untuk just chill (santai saja) and take a deep breath (mengambil napas dalam-dalam) di tengah meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan. ”Jangan sampai kita mengalami hiperventilasi. Anda memiliki cara lain. Bahkan, jika tarif dikenakan, harap tetap tenang. Jangan reaktif dan mengenakan tarif balasan tanpa dasar yang diperlukan,” katanya.

Hiperventilasi merupakan sebuah kondisi ketika seseorang bernapas terlalu cepat dan dalam sehingga karbon dioksida yang dikeluarkan tubuh lebih banyak daripada saat kondisi normal. Kondisi ini bisa terjadi karena ketakutan atau kecemasan yang berlebih.

Jangan sampai kita mengalami hiperventilasi. Anda memiliki cara lain. Bahkan jika tarif dikenakan, harap tetap tenang. Jangan reaktif dan mengenakan tarif balasan tanpa dasar yang diperlukan.

Okonjo-Iweala juga menyatakan, dunia pernah menghadapi kejadian yang lebih kurang serupa pada 1930. Waktu itu, banyak negara yang reaktif mengadopsi pembatasan perdagangan sebagai tanggapan atas Undang-Undang (UU) Tarif AS.

”UU Smoot-Hawley itu justru memperburuk depresi besar, baik AS maupun dunia,” katanya.

UU Tarif AS 1930 dikenal juga sebagai UU Tarif Smoot–Hawley. UU yang disahkan pada 17 Juni 1930 itu diprakarsai Senator Reed Smoot dan anggota Dewan Willis C Hawley. UU tersebut menaikkan tarif AS terhadap lebih dari 20.000 barang impor menjadi sekitar 40-60 persen.

Tak lama kemudian, 25 negara membalas perlakuan AS tersebut dengan menaikkan tarif impor barang-barang yang berasal dari AS. Akibatnya, perdagangan global antara tahun 1929 dan 1934 menurun drastis sebesar 66 persen.

Negara-negara yang menerapkan tarif balasan terhadap AS mengurangi impor dari AS sebesar 28-32 persen. Negara-negara yang tidak mengenakan tarif balasan, tetapi memprotes kebijakan tarif AS, juga turut mengurangi impor dari AS sekitar 15-23 persen. Adapun ekspor AS ke negara-negara yang menerapkan tarif balasan turun sekitar 33 persen.

Berkaca dari perang dagang yang dipicu UU Tarif AS 1930, Okonjo-Iweala meminta setiap negara tetap mengedapankan kerja sama multilateral. Setiap pemimpin negara juga perlu mempelajari pilihan mereka dan menggunakan sistem WTO untuk menyelesaikan sengketa.

”Jika kita membalas penerapan tarif 25 persen atau 60 persen dan kita kembali pada situasi 1930-an, produk domestik bruto (PDB) dunia dapat turun dua digit. Itu bencana besar. Semua orang akan membayarnya,” katanya.

Pada 11 Desember 2024, WTO mencatat, sepanjang Oktober 2023-Oktober 2024 terdapat 169 tindakan pembatasan perdagangan baru yang dilakukan negara-negara anggota WTO. Total nilainya mencapai 887,7 miliar dollar AS atau meningkat drastis dibandingkan dengan Oktober 2022-Oktober 2023 yang sebesar 337,1 miliar dollar AS.

Peningkatan restriksi perdagangan baru terbanyak berupa pembatasan impor baru. Dalam periode perbandingan yang sama, total nilai pembatasan impor melonjak dari 178 miliar dollar AS menjadi 611 milair dollar AS.

Untung-rugi RI

Kebijakan kenaikan tarif AS bagaikan dua sisi mata uang bagi Indonesia. Di satu sisi, kebijakan itu bakal menguntungkan atau membuka peluang bagi Indonesia. Di sisi lain, kebijakan itu akan merugikan Indonesia.

Hasil penelitian Core Indonesia atas peningkatan tarif AS terhadap produk-produk China menggambarkan kondisi tersebut. Hasil penelitian itu merujuk pada skenario peningkatan tarif 60 persen untuk semua produk impor dari China dan tarif 10 persen untuk impor dari semua negara.

Research Associate CORE Indonesia Sahara menuturkan, Indonesia berpotensi meningkatkan ekspor dan investasi masing-masing 0,043 persen dan 0,047 persen. PDB Indonesia juga diperkirakan meningkat 0,002 persen, sedangkan impornya naik 0,145 persen.

Ekspor sejumlah komoditas Indonesia ke AS memang berpotensi turun. Namun, penurunan tersebut akan terkompensasi kenaikan ekspor komoditas ke China.

Komoditas ekspor RI ke AS yang diperkirakan turun adalah produk kulit dan pakaian masing-masing -4,21 persen dan -3,04 pesen. Sementara ekspor komoditas RI ke China yang diperkirakan meningkat adalah serat nabati (3,83 persen), produk kulit (3,83 persen), dan produk farmasi (1,78 persen).

”Namun, Indonesia tetap harus berhati-hati lantaran impor justru akan naik lebih tinggi ketimbang ekspor. Defisit neraca dagang berpotensi terjadi,” ujarnya.

Sahara menjelaskan, kebijakan kenaikan tarif AS atas produk asal China akan menyebabkan China mengalihkan produk-produknya ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. China akan mengobral produk-produk tersebut dengan harga murah untuk mengurangi stok produksi industri dalam negeri China yang berlebih.

Dari sisi investasi, sejumlah perusahaan China juga akan memindahkan pabrik-pabriknya ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Hal itu tentu saja bakal mendorong peningkatan investasi bagi Indonesia.

”Namun, ingat. Trump juga menyatakan akan mengenakan tarif tinggi tidak hanya kepada China, tetapi juga produk-produk perusahaan China yang diproduksi di luar AS,” katanya.

Untuk mengantisipasi dampak perang dagang AS-China jilid kedua itu, Sahara mendorong Pemerintah RI mendiversifikasi ekspor ke negara-negara nontradisional. RI juga perlu memaksimalkan perjanjian perdagangan dan kerja sama ekonomi konprehensif yang telah ditandatangani dengan berbagai negara. Hal itu terutama untuk meningkatkan volume perdagangan.