Menavigasi Guncangan Trump 2.0

Tak lama setelah kembali berkuasa di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani hingga 200 perintah eksekutif yang akan menjadi penuntun pemerintahannya. Sejumlah keputusan yang dibuat mengguncang dunia.

Trump menarik diri dari perjanjian iklim yang ditandatangani di Paris tahun 2015 atau dikenal sebagai Perjanjian Paris 2015. Perjanjian ini berisi komitmen dunia, khususnya negara-negara industri dan ekonomi maju, untuk mengurangi jumlah gas rumah kaca demi menjaga kenaikan suhu bumi tak lebih dari 1,5 derajat celsius pada 2050. Angka itu titik kritis bencana iklim.

Trump juga mengeluarkan perintah eksekutif penghentian Green New Deal yang dibuat pada masa pemerintahan mantan Presiden Joe Biden. Ia memerintahkan terus menggali Bumi untuk mendapatkan minyak bumi, batubara, dan gas alam.

”Dengan tindakan saya hari ini, kita akan mengakhiri Green New Deal. Kita akan mencabut mandat kendaraan listrik, menyelamatkan industri otomotif, dan menepati janji suci saya kepada para pekerja otomotif Amerika yang hebat,” ujarnya.

Trump pun memutuskan mengeluarkan AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Alasannya, AS menyumbang terlalu banyak dan negara-negara lain tidak demikian.

Dalam pidato pelantikannya, Trump memperlihatkan gairah ekspansionis. Indikasinya, ia mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Selain itu ia ingin merebut kembali otoritas Terusan Panama.

Trump menyebut nama Presiden AS ke-25, William McKinley sebagai inspirasinya, dari tarif hingga klaim wilayah. Trump menilai AS telah berkorban sangat besar untuk mendorong pembangunan dan pengembangan Terusan Panama. Akan tetapi, AS tidak menikmati hasilnya. Dia menuding China telah menguasai terusan tersebut.

Dalam pidatonya, Trump menganggap AS sebagai negara yang masih dan terus akan berkembang. Tidak hanya melulu soal kekayaan atau uang, tetapi juga wilayah.

”AS akan sekali lagi menganggap diri sebagai negara sedang berkembang, negara yang meningkatkan kekayaan, memperluas wilayah, membangun kota-kota, meningkatkan harapan, dan membawa bendera kita ke cakrawala yang baru dan indah,” kata Trump.

Selain Teluk Meksiko dan Terusan Panama, sebelum dilantik sebagai presiden, Trump sudah berbicara soal menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 AS.

”Amerika akan mendapatkan kembali tempat yang semestinya sebagai negara yang paling hebat, paling kuat, dan paling dihormati di Bumi, yang akan membangkitkan rasa kagum dan kekaguman seluruh dunia,” katanya.

Pilihan kebijakan dan pernyataan-pernyataan Trump ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukannya pada periode pertama (2017-2021). Perbedaannya, ada kecenderungan ekspansionis dalam wacana ”akusisi” Terusan Panama, Greenland (Denmark), dan Kanada.

G John Ikenberry, profesor politik dan hubungan internasional Universitas Princeton, menyebut, sejumlah tindakan Trump yang cenderung menarik diri AS dari sistem internasional sebagai upaya revisi terhadap sistem liberal internasional. Sistem itu sejatinya dibangun AS seusai Perang Dunia II. Pada 2017, Ikenberry pernah mengomentari tindakan Trump di majalah Foreign Affairs. Ia menyebut Trump menyebabkan kemunduran sistem liberalisme internasional karena mengabaikan pencapaian besar AS di abad ke-20.

Capaian itu mencakup pembangunan tatanan internasional liberal, seperti pengorganisasian keterbukaan dan kerja sama ekonomi, lembaga multilateral, kerja sama keamanan, solidaritas demokratis, dan cita-cita internasionalis.

Ikenberry, dalam siniar Council of Foreign Relations pada Mei 2024, mengatakan, sistem liberal internasional bisa dipandang sebagai jalan ketiga antara anarki dan hierarki. Sistem ini menciptakan ruang yang datar, terbuka, dan berbasis aturan. Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945 adalah proyek besar liberalime internasional. AS adalah sponsornya.

Sederhananya, menurut Ikenberry, sebagai negara paling kuat (saat itu), AS memilih setuju menahan diri dan beroperasi dalam serangkaian lembaga kerja sama regional dan global. Hal itu seperti dikatakan Presiden AS kala itu, Harry S Truman. ”Kita semua harus mengakui, tidak peduli seberapa besar kekuatan kita, kita harus menolak selalu melakukan apa yang kita inginkan,” katanya.

Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Agastya Wardhana, Kamis (23/1/2025), mengatakan, selain masih memandang ke dalam (isolasionis), sikap Trump yang cenderung ekspansif muncul karena pada masa lalu AS memiliki karakter internasionalis yang nasionalistik. Akusisi Guam, Puerto Rico, dan Filipina contohnya. ”Mereka isolasionis, tapi pada saat yang bersamaan tetap memperkuat nasionalismenya,” kata Agastya.

Yang mengkhawatirkan, kata dia, apabila Trump merealisasikan ucapannya. Negara yang selama ini mendorong kebebasan, demokrasi, aturan hukum, dan bertindak sebagai ”pengoreksi norma” (norms corrector) akan mengubah cara dunia memandang kedaulatan.

”Ini akan mengubah pandangan tentang norma sekaligus memantik negara (adidaya) lain melakukan tindakan yang sama,” ujar Agastya.

Meski secara ekonomi tidak memungkinkan memberikan bantuan yang besar, menurut dia, pemerintahan Biden masih menjaga keberlangsungan sistem liberal internasional. Caranya dengan memberikan ruang bagi banyak negara untuk bekerja sama melalui berbagai pelantar.

Namun, pada masa pemerintahan Trump yang kedua, Agastya menilai AS akan mengejar pemenuhan kepentingan nasionalnya agar selamat.

Dosen senior Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad), Teuku Rezasyah, Jumat (24/1/2025), menilai tindakan-tindakan Trump membingungkan. Bahkan dia menyebut tindakan Trump seperti pendekar mabuk.

Walau begitu, Rezasyah mengatakan, keputusan menarik diri dari lembaga multilateral dan pelantar kerja sama lingkungan bukan serampangan, melainkan telah dipikirkan masak-masak. ”Ini intended retreat. Dia sudah mengalkulasi keputusannya,” katanya.

Pemerintahan Trump sadar mereka harus memperbaiki berbagai ketertinggalan di dalam negeri dari pesaingnya, seperti China. Salah satunya dengan mengembalikan AS sebagai negara industri manufaktur, seperti disebutkan Trump dalam pidato pelantikan. Selain itu, AS juga memiliki utang luar negeri yang besar, kohesi sosial yang buruk, dan persoalan perbatasan.

Menurut Rezasyah, keluarnya AS dari WHO lebih karena pemerintahan Trump harus mencari sumber dana untuk membangun wilayah yang terbakar hebat selama beberapa pekan terakhir. ”Dia mungkin berpikir alangkah baiknya dana sumbangan ke WHO digunakan untuk mengurus masyarakatku sendiri,” ujarnya.

Keluarnya AS dari kesepakatan iklim pun karena Trump harus mengembalikan performa industri dalam negerinya. Dia meyakini, dengan aturan gas rumah kaca yang ketat, AS tetap berupaya mengatasi ketertinggalannya dalam kebijakan iklim.

Walau menarik diri, kata Rezasyah, Trump dan para pembantunya memantau sekaligus menguji soliditas aliansi dengan sekutu-sekutunya dalam berbagai isu, termasuk geopolitik. Ia yakin mundurnya AS akan membentuk kesetimbangan baru dalam sistem internasional. Meski demikian, AS dan para pembantunya tidak akan bersikap terlalu pasif melihat pesaing-pesaingnya memperluas pengaruh di berbagai kawasan.

”Trump akan memainkan diplomasi cantik untuk menekan pesaingnya,” paparnya.

Walau memiliki pandangan berbeda, sejumlah pemimpin negara Eropa Barat mulai berinteraksi dengan Trump. Pada saat yang sama, mereka mendorong agar kebijakan tarif tidak diberlakukan dan agar AS tidak menarik mundur pasukannya dari wilayah Eropa. Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Mark Rutte mengatakan, Eropa harus berdansa dengan siapa pun yang ada di lantai dansa.

Trump, pada suatu masa, pernah menggambarkan Uni Eropa sebagai ”China yang tidak terlalu mini” sehingga perlu dijatuhi sanksi pengenaan tarif. Hal ini membuat Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde meminta UE mengadopsi ”strategi buku cek”, yakni membeli lebih banyak gas alam dan senjata AS untuk setidaknya membuat Trump tenang.

Mantan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Internasional, Pascal Lamy, menilainya sebagai sebuah kesalahan besar. Ini dipandang sebagai bendera putih UE pada Trump.

Agastya menambahkan, dalam konteks relasi dengan AS, negara-negara Eropa bisa belajar pada ASEAN bagaimana bisa menavigasi hubungan dengan China. Sejumlah negara anggota ASEAN bersengketa dengan China. Dengan sikap Trump dan AS yang mengutamakan kepentingan nasional, menurut dia, UE harus mulai mandiri dan mencari rekanan yang bisa membantu memenuhi kepentingan nasional anggotanya.

Rezasyah menyatakan hal senada. Hal itu tidak hanya berlaku bagi kelompok negara besar, seperti UE, tetapi juga bagi negara menengah seperti Indonesia. Indonesia bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan negara-negara sepemikiran (like minded countries), termasuk bidang-bidang strategis.

Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Antonio Tavares, dalam diskusi tentang BRICS yang diselenggarakan Ikatan Alumni HI Unpad, Sabtu (18/1/2025), mengatakan, dengan kondisi sekarang, tidak mengherankan jika dalam beberapa bulan mendatang ada negara Eropa yang bergabung dengan forum ekonomi alternatif seperti BRICS.