TB (Tidak Bergerak) Simatupang, Lagu Lama Kemacetan

Warga ngedumel sendiri karena macet berjam-jam di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Saking sebalnya, mereka memelesetkan kepanjangan TB menjadi ”tidak bergerak, ”tempat berhenti”, ”tega banget”, dan lain-lain.

Kemacetan di ruas jalan itu jadi makanan sehari-hari Muhammad (34). Pekerja kantoran ini setiap hari melewati jalan yang menggunakan nama pahlawan nasional Tahi Bonar Simatupang itu untuk menuju Jakarta Pusat.

”Kalau sudah macet parah bisa sampai dua jam di jalan,” kata warga Jakarta Selatan itu, Rabu (20/8/2025).

Pekan lalu, misalnya, ia terjebak kemacetan dari pukul 18.30 WIB hingga pukul 21.00 WIB dalam perjalanan pulang ke rumah. Biasanya waktu tempuhnya hanya 45 menit.

Muhammad senasib sepenanggungan dengan Dion (32) dan ribuan pengguna Jalan TB Simatupang. Ruas timur-selatan dan salah satu jalan utama itu menyempit akibat proyek yang seakan tak berkesudahan.

”Sekarang isinya galian semua,” keluh Dion, karyawan swasta di Jakarta Pusat.

Keluhan demi keluhan ini juga dirasakan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia mengecek lalu lintas di situ tanpa pengawalan pada pekan lalu.

”Memang parah banget. Bahkan, ada ekskavator dan alat kecil di samping pembatas proyek,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu pagi.

Ia lantas memerintahkan Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatur arus lalu lintas, mengecilkan pembatas proyek, dan berkomunikasi dengan warga terkait proyek galian di Jalan TB Simatupang.

Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan akan secara khusus bersurat kepada pemerintah pusat terkait dampak proyek strategis nasional di lokasi tersebut. Koordinasi kedua pihak diharapkan bisa menekan kemacetan.

”Tetapi, kami juga informasikan ada alternatif jalan lain. Apakah melalui jalan tol yang baru atau melalui dalam kota,” kata Pramono.

Proyek sistem pengolahan air limbah domestik terpusat di Jalan TB Simatupang bukan satu-satunya pemicu kemacetan. Proyek tahap I yang direncanakan tuntas pada 2026 ini merupakan bagian dari kemacetan yang terjadi bertahun-tahun.

Arsip pemberitaan Kompas mencatat masalah kemacetan di ruas jalan itu selama dua dekade terakhir. Pengamat perkotaan, Suryono Herlambang, yang juga staf pengajar Jurusan Planologi dan Arsitektur Universitas Tarumanegara (Untar), sudah mengingatkannya sejak 2001.

Waktu itu, dia dimintai tanggapan tentang bertumbuhannya pusat-pusat kegiatan bisnis atau mal, seperti di sudut Jalan Pasar Jumat (Jalan Lebak Bulus Raya)-Jalan TB Simatupang. Suryono menyebut, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa lagi mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) tanpa studi kelayakan.

Syarat mendapatkan IMB seharusnya juga membebani investor untuk bertanggung jawab terhadap kemungkinan keruwetan lalu lintas akibat pembangunan yang dilakukannya.

Proyek pembuatan koker (drainase) senilai Rp 4 miliar lebih yang terbengkalai turut mengganggu pada 2001-2002. Diberitakan Kompas, di lokasi pembangunan koker terdapat tumpukan tanah bekas galian yang menutup lebih dari separuh badan jalan.

Pada 2010, persimpangan Jalan TB Simatupang, Jalan Raya Bogor, dan Jalan Lingkar Luar Selatan/Jalan Baru, yang dikenal sebagai Persimpangan Pasar Rebo, Jakarta Timur, macet parah. Sumber utamanya ialah puluhan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dan angkutan kota yang berhenti sembarangan menunggu penumpang (ngetem).

Pembangunan gedung perkantoran kian marak di sepanjang Jalan TB Simatupang turut menambah kemacetan sejak 2014. Padahal, Jalan TB Simatupang merupakan salah satu jalan penghubung utama antara Jakarta dengan kawasan Depok, Bogor, dan Tangerang; jalan reguler, dan di lokasi yang sama juga ada jalan tol.

Sekarang isinya galian semua.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, kala itu mengatakan bahwa meningkatnya kebutuhan infrastruktur sebenarnya bisa diperhitungkan sejak dini, termasuk penyediaan jalan untuk mengurangi kemacetan.

Ketua Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) Budi Susandi menyoroti pemerintah yang seakan gagap mengurus masalah klasik. Sebab, sudah diketahui pemicu kemacetan di Jalan TB Simatupang.

”Kalau ada pembangunan, kan, selalu terjadi kemacetan saat jam sibuk,” ujar Budi pada Rabu siang.

Hal serupa juga terjadi dalam proyek LRT Jakarta dari Velodrome ke Manggarai dan lainnya.

Pada Juni lalu Pemprov DKI Jakarta menyoal proyek penggalian mangkrak dan pekerjaan lapangan tidak dikelola dengan baik sebagai hambatan utama dalam upaya mengatasi kemacetan.

Proyek penggalian yang tak selesai tepat waktu memblokir jalan dengan pagar atau penyekat, mengurangi kapasitas jalan, dan menambah kemacetan. Dampaknya pengendara mencari jalur alternatif.

Proyek galian tidak dikelola dengan baik juga meninggalkan galian tidak tertutup rapat atau tidak dirapikan setelah pekerjaan selesai. Akibatnya, permukaan jalan rusak sehingga memaksa kendaraan untuk melambat atau menghindari area tersebut.

Kondisi tersebut memperburuk kemacetan sekaligus berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan.

Menurut Budi, pemerintah seharusnya belajar dari keluhan warga selama bertahun-tahun. Paling tidak menyosialisasikan proyek dan dampaknya serta rute alternatif sejak jauh-jauh hari.

”Misal 6 bulan sebelumnya. Jangan tunggu warga ngedumel,” kata Budi.

Keluhan warga menunjukkan ada problem komunikasi. Padahal, pemerintah punya banyak kanal untuk sosialisasi secara masif.