Pengentasan Kemiskinan Berisiko Terus Melaju di Jalur Lambat

JAKARTA, KOMPAS — Laju pengentasan jumlah penduduk miskin berisiko terus di jalur lambat di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Perlu terobosan jitu untuk keluar dari jalur lambat pengentasan kemiskinan yang telah berlangsung selama dua dekade terakhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 tercatat 23,85 juta orang. Angka ini turun 0,21 juta orang dibandingkan September 2024 dan turun 1,37 juta orang dibandingkan Maret 2024.

Seseorang masuk dalam golongan miskin jika pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan. Angka ini meningkat Rp 13.918 dibandingkan September 2024 dan naik Rp 26.250 dibanding Maret 2024.

”Pada September 2022 dibandingkan Maret 2022, kemiskinan mengalami peningkatan 0,03 persen poin. Kemudian, sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2025, kemiskinan berangsur-angsur mengalami penurunan,” kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono pada konferensi pers Profil Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk, di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Berdasarkan wilayahnya, tingkat kemiskinan paling tinggi tercatat berada di wilayah perdesaan, yakni 11,03 persen dari total populasi, sedangkan di perkotaan 6,73 persen. Meski demikian, laju penurunan kemiskinan justru lebih signifikan di wilayah perdesaan.

Menurut Ateng, kondisi tersebut, antara lain, disebabkan oleh kenaikan harga pangan dalam beberapa waktu terakhir yang berkorelasi terhadap pendapatan penduduk di wilayah perdesaan. Ini tecermin dari nilai tukar petani pada Februari 2025 yang sebesar 123,45.

Terjadi pula peningkatan tenaga kerja di sektor perdagangan dan pertanian yang masing-masing 0,9 juta dan 0,89 juta secara tahunan pada Februari 2025. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan turun dari 4,91 persen (Agustus 2024) menjadi 4,76 persen (Februari 2025). Ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di perkotaan.

Meski menurun, sejak era reformasi politik 1998, laju penanggulangan jumlah penduduk miskin secara nasional memasuki tren perlambatan. Setelah mencapai titik penurunan tercepatnya pada periode 1998-2004, yakni rata-rata 2,22 juta orang per tahun, laju penanggulangan kemiskinan di periode berikutnya terus melambat.

Pada periode 2004-2014, misalnya, laju penanggulangan kemiskinan turun menjadi 842.000 orang per tahun. Adapun laju penurunan kemiskinan paling lambat terjadi pada periode 2014-2024, yakni rata-rata 367.000 orang per tahun.

Berdasarkan perhitungan Kompas yang merujuk data BPS, jumlah penduduk miskin pada 1998 tercatat 49,5 juta orang atau turun 20,5 juta orang dibandingkan periode 1970. Artinya, rerata penurunan kemiskinan selama periode 28 tahun itu sebesar 732.000 orang per tahun.

Kemudian, jumlah penduduk miskin turun 13,35 juta orang dari 1998 menjadi 36,15 juta orang pada 2004, sehingga rata-rata penurunan kemiskinan pada periode itu sebesar 2,22 juta orang per tahun.

Berikutnya, jumlah penduduk miskin selama 2004-2014 tercatat turun 8,43 juta orang, dengan rata-rata penurunan per tahun sebanyak 842.000 orang.

Lebih lanjut, jumlah penduduk miskin kembali turun 3,67 juta orang dari 2014 menjadi 24,06 juta orang pada 2024, dengan rata-rata penurunan 367.000 orang per tahun.

Terkini, laju penurunan penduduk miskin selama satu semester terakhir, atau selama September 2024-Maret 2025, mencapai 210.000 orang menjadi 23,85 juta.

Peneliti Senior The SMERU Research Institute Luhur Bima berpendapat, lonjakan penurunan jumlah penduduk miskin pada periode 1998-2004 disebabkan oleh faktor gejolak krisis ekonomi 1998 yang mendorong banyak orang jatuh miskin. Alhasil, saat masa pemulihan, banyak pula penduduk yang keluar dari kelompok miskin.

Lebih lanjut, penurunan rerata jumlah penduduk miskin per tahun atau per periode merupakan hal yang wajar. Sebab, terdapat perbedaan karakteristik antara kelompok miskin yang ada di kelompok terbawah dengan orang-orang miskin yang standar hidupnya di sekitar garis kemiskinan.

”Semakin orang-orang miskin itu mendekati kelompok terbawah, semakin kompleks permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini menyebabkan usaha peningkatan kesejahteraan mereka juga semakin sulit,” kata Luhur saat dihubungi dari Jakarta.

Menurut dia, perlambatan laju penanggulangan kemiskinan itu juga akan berisiko terus terjadi ke depan. Kondisi ini, antara lain, turut dipengaruhi oleh prospek pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Perlambatan ekonomi akan berdampak terhadap tingkat pengangguran dan tentunya berimplikasi ke peningkatan kemiskinan.

Sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada di bawah 5 persen. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, sama-sama memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI tahun ini 4,7 persen.

”Perlambatan ekonomi akan berdampak terhadap tingkat pengangguran dan tentunya berimplikasi ke peningkatan kemiskinan,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Apabila pemerintah tidak serius dan segera mengatasi permasalahan tersebut, anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan tidak akan efektif untuk mengatasi kemiskinan, terutama kemiskinan kronis. Oleh sebab itu, program kemiskinan dan kesejahteraan perlu diperkuat.

Senada, ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, berpendapat, laju penurunan kemiskinan terus menumpul pasca-reformasi. Padahal, pada saat yang sama, belanja perlindungan sosial (perlinsos) oleh pemerintah justru meningkat pesat.

Sebagai gambaran, alokasi belanja perlindungan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2022 sebesar Rp 425,7 triliun atau terbesar sepanjang sejarah. Bahkan, anggaran untuk Kementerian Sosial pada 2024 mencapai Rp 79,19 triliun atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 77,33 triliun.

”Jika analogi ekonomi boleh dipakai, kita seperti menaiki tangga yang anak tangganya makin tinggi ke atas. Energi yang diperlukan lebih besar, tetapi ketinggian yang tercapai justru sedikit demi sedikit,” ujar Achmad.

Menurut dia, ada beberapa faktor yang menyebabkan laju penanggulangan penduduk miskin terus melambat. Ini meliputi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, kenaikan harga kebutuhan pokok, kesenjangan wilayah, serta gejolak akibat pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu, bantuan sosial dan subsidi yang diberikan pemerintah belum cukup untuk mempercepat laju penanggulangan penduduk miskin. Penghapusan kemiskinan struktural membutuhkan transformasi ekonomi. Caranya melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor produktif, perluasan pendidikan berkualitas, penjaminan kesehatan dasar, serta persiapan kebijakan fiskal dan investasi yang pro-rakyat miskin.

Dihubungi terpisah, anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Arief Anshory Yusuf, menyampaikan, terdapat kebocoran dalam penyaluran program perlinsos. Setidaknya, 50 persen dari total anggaran perlinsos sebesar Rp 500 triliun diterima oleh kelompok yang tidak berhak.

Oleh sebab itu, dibutuhkan terobosan teknologi berupa penguatan infrastruktur publik digital. Upaya ini telah dimulai oleh BPS dengan membuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Nantinya, data tersebut akan terkait dengan data administrasi lainnya sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.

”Ini bisa membuat anggaran lebih efisien sehingga bisa dialokasikan yang lebih growth promoting. Artinya, kita bisa berhemat karena teknologi sudah baik sehingga uang bisa dibelanjakan ke investasi pemerintah untuk menambah barang modal, seperti pembangunan infrastruktur yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan menambah lapangan pekerjaan,” ujar Arief.

Ia menilai, standar garis kemiskinan yang masih mengacu ke basis perhitungan pada 1998 turut berpengaruh terhadap tren laju penurunan penanggulangan kemiskinan. Arief menjelaskan, laju pertumbuhan ekonomi sejak 2013 sudah tidak sejalan dengan laju penurunan kemiskinan.

Akibatnya, dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penanggulangan kemiskinan semakin kecil atau melambat. Sebaliknya, dengan mengubah metodologi pengukuran garis kemiskinan, upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih terlihat, sekalipun pertumbuhan ekonomi stagnan di level 5-6 persen.

”Garis kemiskinan kita tidak di-update selama 27 tahun sehingga garis kemiskinan kita sekarang sudah setara dengan negara-negara paling miskin di Afrika dan sudah lebih rendah dari Timor Leste. Artinya, pelemahan laju penurunan kemiskinan itu berbahaya karena tidak mencerminkan realitas,” katanya.

Di sisi lain, kondisi itu justru akan mencoreng berbagai kebijakan pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan, karena tampak tidak berjalan efektif. Dengan kata lain, upaya mengatsi kemiskinan oleh pemerintah tidak terekam dalam data yang disajikan.

Menurut dia, perubahan metodologi perhitungan garis kemiskinan idealnya dapat ditempuh pada saat pemerintahan baru mulai berjalan. Namun, sejak lima tahun terakhir, persiapan revisi metodologi perhitungan garis kemiskinan tak kunjung mendapatkan kepastian.