Laut China Selatan, antara Damai dan Perang

Laut China Selatan, kawasan strategis di jantung Indo-Pasifik, memegang peranan penting dalam ekonomi global. Dalam tinjauan transportasi maritimnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan, sekitar 24 persen perdagangan maritim global melewati Laut China Selatan pada tahun 2023. Kawasan ini juga menjadi jalur utama untuk komoditas minyak mentah (45 persen dari total volume global), propana (42 persen), mobil (26 persen), dan barang curah kering (23 persen). Dengan peranannya yang sangat besar itu, Laut China Selatan pun tak salah jika disebut sebagai urat nadi ekonomi dunia sekaligus titik persaingan geopolitik.

Klaim nine-dash line (sekarang ten-dash line) China atas 80 persen Laut China Selatan memicu perbedaan pandangan dengan anggota ASEAN: Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Meski klaim dinyatakan tak sah oleh Pengadilan Arbitrase Internasional pada 2016, China tetap memperkuat posisinya melalui pembangunan fasilitas di Kepulauan Spratly dan Paracel.

Dalam situasi itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia akan selalu tegas dalam isu kedaulatan. Di sisi lain, Indonesia tetap terbuka untuk bekerja sama melalui pendekatan pragmatis, seperti pengembangan bersama di ”wilayah sengketa” dengan China. Sejumlah kritik muncul karena hal itu dinilai berisiko memberikan pengakuan implisit terhadap klaim China.

Pada saat yang sama, Filipina di bawah Presiden Marcos Jr memperkuat aliansi militer dengan Amerika Serikat untuk mempertahankan kedaulatannya. Berbagai insiden dengan China memicu Filipina mengambil sikap tegas, termasuk memanfaatkan keputusan arbitrase internasional untuk memperkuat klaimnya.

Dengan situasi itu, ASEAN menghadapi tantangan besar untuk memainkan peran aktif dalam meredakan konflik. Sikap yang tidak seragam, seperti yang terjadi pada 2016 saat Kamboja memblokir pernyataan bersama, menjadi hambatan utama. Negosiasi Code of Conduct (COC) yang dimulai sejak 2002 belum membuahkan hasil memadai. Padahal, dokumen ini krusial untuk mengatur perilaku semua pihak di Laut China Selatan.

Sementara itu, Amerika Serikat berupaya hadir di Laut China Selatan melalui operasi kebebasan navigasi (freedom of navigation). Berargumen untuk menjaga kawasan tetap terbuka sebagai wilayah perdagangan, kehadiran militer AS sering memicu respons keras dari China. Di tengah persaingan geopolitik tersebut, Indonesia dengan pendekatan nonbloknya seharusnya memiliki peluang besar untuk menjadi jembatan dialog antara ASEAN, China, dan kekuatan global lainnya.

Laut China Selatan adalah medan persaingan geopolitik yang kompleks. Namun, kerja sama yang adil dan saling menguntungkan tetap menjadi jalan terbaik untuk menciptakan stabilitas, dengan selalu tegas dalam hal prinsip serta tentunya memperhatikan hukum internasional.

ASEAN perlu memperkuat kesatuan untuk menjadi penengah yang efektif, sedangkan negara besar seperti China dan AS harus selalu menahan diri serta memprioritaskan dialog. Hanya melalui pendekatan yang menghormati kedaulatan setiap negara, kesejahteraan kawasan dapat diwujudkan. Pendekatan itu harus ditempuh dengan sama-sama menyadari bahwa Laut China Selatan adalah kunci bagi masa depan yang stabil dan damai, serta basis bagi pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan.