Lebaran 2025 Berpotensi Sama, Momentum Satukan Kembali Kalender Hijriah Indonesia

Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah kemungkinan besar akan dirayakan umat Islam Indonesia bersamaan pada Senin, 31 Maret 2025. Meski kesamaan Lebaran 2025 ini terjadi akibat posisi hilal yang menguntungkan, kondisi ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menyatukan kembali seluruh organisasi massa Islam demi terwujudnya kalender hijriah tunggal Indonesia.

Ijtimak atau konjungsi yang menunjukkan Bulan (moon) mati sebagai tanda akhir bulan (month) Ramadhan dan awal bulan Syawal berlangsung pada Sabtu (29/3/2025) atau 29 Ramadhan 1446 pukul 17.57 WIB, 19.57 WIT, atau 10.57 waktu universal (UT). Sementara waktu maghrib atau saat Matahari terbenam di Indonesia pada hari itu berlangsung pukul 17.44 WIT hingga 18.48 WIB.

Di seluruh Indonesia, hanya di Jakarta, Banten, dan Sumatera yang konjungsinya terjadi sebelum maghrib. Karena itu, hanya di wilayah itulah yang memungkinkan untuk dilakukan penilaian hilal sebagai dasar penentuan awal bulan hijriah. Dengan konsep kesatuan wilayah hukum, jika hilal sudah terbentuk atau teramati di satu wilayah Indonesia, wilayah lain akan mengikuti.

Hilal berpotensi untuk diamati (imkan rukyat) jika memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi atau jarak sudut Matahari-Bulan setidaknya 6,4 derajat.

Hal ini merupakan batas minimal posisi hilal yang digunakan dalam kriteria awal bulan hijriah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Kriteria ini digunakan Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, sejumlah organisasi massa Islam lain, dan juga negara-negara anggota MABIMS.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, saat Matahari terbenam pada Sabtu (29/3/2025) petang, tinggi hilal mencapai minus 1,85 derajat di Jakarta hingga minus 1,08 derajat di Banda Aceh. Elongasi hilal mencapai 1,06 derajat di Jakarta hingga 1,21 derajat di Banda Aceh.

Dengan data tersebut, saat Matahari terbenam pada 29 Ramadhan 1446 nanti, hilal masih di bawah ufuk karena ketinggiannya negatif. Elongasi hilal yang jauh di bawah batas kriteria baru MABIMS juga membuat hilal tidak akan bisa diamati karena posisi Bulan masih terlalu dekat dengan Matahari. Akibatnya, hilal mustahil teramati alias tidak bisa dirukyat.

Karena data hisab dan rukyat menghasilkan hal sama, kemungkinan besar sidang isbat akan menetapkan umur bulan Ramadhan adalah 30 hari dan Idul Fitri juga akan jatuh pada Senin (31/3/2025).

Karena hilal tidak bisa diamati pada Sabtu (29/3/2025) petang, konsekuensinya usia bulan Ramadhan akan digenapkan menjadi 30 hari. Dengan demikian, Idul Fitri 1 Syawal 1446 H kemungkinan akan jatuh pada Senin (31/3/2025).

Sementara itu, dengan kriteria terbentuknya hilal (wujudul hilal) yang dianut Muhammadiyah menyaratkan awal bulan hijriah terjadi jika konjungsi terjadi sebelum Matahari terbenam, hilal sudah di atas ufuk alias Matahari terbenam lebih dulu dibanding Bulan.

Nyatanya, dari Jakarta sampai Banda Aceh, selain hilal masih di bawah ufuk, Bulan juga tenggelam lebih dulu dibanding Matahari. Di Jakarta, Bulan terbenam enam menit lebih dulu dibanding Matahari dan di Banda Aceh, Bulan tenggelam empat menit lebih cepat dibanding Matahari.

Jadi, dengan kriteria wujudul hilal pun, hilal belum terbentuk pada Sabtu petang. Karena itu, umur bulan Ramadhan pun digenapkan 30 hari dan Lebaran jatuh pada Senin (31/3/2025).

Kondisi itu menunjukkan umat Islam yang menggunakan rukyat (empiris) ataupun hisab (eksistensi hilal) kemungkinan besar akan merayakan Idul Fitri 1446/2025 secara bersama-sama pada Senin (31/3/2025). Perkiraan jatuhnya Lebaran pada Senin (31/3/2025) itu juga termaktub dalam kalender hijriah yang dikeluarkan Kemenag, NU, Muhammadiyah, Persis, ataupun ormas-ormas Islam lain.

Meski secara teoretis rukyat tidak akan bisa melihat hilal pada Sabtu (29/3/2025) petang, pemerintah dan berbagai ormas Islam tetap akan mengamati hilal. Pengamatan hilal ini untuk melaksanakan perintah agama yang hukumnya wajib kifayah (jika satu orang sudah melakukan, maka kewajiban yang lain gugur), serta pembuktian atas perhitungan (hisab) yang telah mereka lakukan.

Hasil pengamatan itu akan dibawa ke sidang isbat atau penetapan yang akan dilakukan Kemenag pada Sabtu (29/3/2025) malam untuk menyandingkan antara data hisab dan hasil rukyat. Karena data hisab dan rukyat menghasilkan hal sama, kemungkinan besar sidang isbat akan menetapkan umur bulan Ramadhan adalah 30 hari dan Idul Fitri juga akan jatuh pada Senin (31/3/2025).

Kebersamaan memulai Ramadhan dan merayakan Idul Fitri 1446/2025 ini bisa jadi momentum untuk segera mewujudkan satu kalender hijriah Indonesia.

Meski demikian, kesamaan Idul Fitri 1446/2025 itu tidak akan terwujud jika Muhammadiyah sudah memberlakukan sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Sistem KHGT ini akan menggantikan kriteria wujudul hilal dan rencana terakhir akan mulai digunakan pada tahun 1447/2026.

KHGT memiliki prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Sistem kalender ini juga menggunakan imkan rukyat, tetapi bersifat global. Awal bulan hijriah dalam KHGT ditentukan dengan syarat ijtimak terjadi sebelum pukul 00.00 waktu universal (UT) alias pukul 00.00 waktu Greenwich, Inggris (GMT), dan posisi hilal di mana pun di seluruh muka Bumi telah memiliki tinggi minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat.

Dengan syarat tersebut, konjungsi awal Syawal 1446 terjadi pada Sabtu (29/3/2025) pukul 10.57 UT. Saat itu, hilal di kawasan Amerika Utara sudah memiliki tinggi lebih dari 5 derajat dan elongasi lebih dari 8 derajat. Dengan demikian, dengan KHGT, umur bulan Ramadhan 1446 hanya 29 hari dan Idul Fitri akan jatuh pada Minggu (30/3/2025) atau lebih cepat sehari dengan yang kemungkinan akan diputuskan pemerintah.

Penggunaan KHGT adalah hak Muhammadiyah. Namun, penggunaan sistem ini dikhawatirkan banyak kalangan akan membuat perbedaan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha makin sering terjadi di Indonesia.

Guru Besar Ilmu Falak Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Ahmad Izzudin yang juga Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Falak Indonesia, Rabu (26/3/2025), berharap kebersamaan memulai Ramadhan dan merayakan Idul Fitri 1446/2025 ini bisa jadi momentum untuk segera mewujudkan satu kalender hijriah Indonesia.

Semua ormas Islam sejatinya memiliki niat dan tekad sama untuk menyatukan berbagai kriteria kalender hijriah. Namun, upaya itu tidak akan pernah terwujud jika setiap ormas bersikukuh dengan prinsipnya. Tekad ini seharusnya bisa dikembangkan menjadi kesepakatan bersama demi kemaslahatan umat Islam Indonesia.

Peneliti astronomi dan astrofisika yang juga dosen Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Judhistira Aria Utama, menyebutkan, ”Setiap ormas Islam perlu membuka diri untuk mau lebih memahami pola pikir ormas lain.” Sikap saling memahami itu juga harus disertai kesediaan untuk berubah demi kepentingan umat yang lebih besar.

Pendiri Observatorium dan Planetarium Imah Noong, Lembang, Bandung Barat, Hendro Setyanto, berpendapat kebersamaan dalam mengawali Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah di Indonesia hanya bisa tercapai jika semua ormas Islam menyerahkan persoalan ini kepada pemerintah. Namun, penyerahan otoritas penentuan awal bulan hijriah ini telah menjadi isu yang diperdebatkan sejak lama.

Selama ini, pemerintah sudah berusaha mengakomodasi kepentingan semua ormas Islam, baik yang menggunakan hisab atau rukyat maupun sains astronomi modern dalam penyusunan kalender hijriah di Indonesia, baik melalui mekanisme sidang isbat maupun kriteria baru MABIMS.

Namun, belum semua ormas bersedia mengikuti ketentuan tersebut yang telah dibuat bersama Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, ataupun astronom dari perguruan tinggi dan pesantren, serta lembaga riset nasional.

Sistem kalender hijriah yang ada, baik di Indonesia maupun di negara-negara muslim lainnya, memang masih memiliki sejumlah masalah.

Selain kesediaan semua ormas Islam untuk berpihak pada kepentingan umat yang lebih besar, sistem kalender hijriah yang ada, baik di Indonesia maupun di negara-negara Muslim lain, memang masih memiliki sejumlah masalah.

Salah satu yang mendasar, menurut Izzudin, adalah belum adanya kesepakatan soal pijakan filosofis dalam menentukan awal bulan hijriah, yaitu rukyat yang bersifat empiris atau hisab yang disusun berdasarkan eksistensi hisab. Akibatnya, definisi tentang hilal saja masih terjadi perbedaan hingga sekarang.

Penentuan awal bulan hijriah dengan rukyat setiap awal bulan, lanjut Judhistira, membuat kalender hijriah memiliki ketidakpastian yang tinggi dan sulit digunakan untuk perencanaan jangka panjang. ”Kalender prediktif jangka panjang hanya bisa dihasilkan melalui hisab,” tegasnya.

Untuk mengakomodasi rukyat, maka kriteria awal bulan hijriahnya bisa ditentukan berdasarkan imkan rukyat atau kemungkinan terlihatnya hilal. Jika kepentingan pengamal hisab dan rukyat sudah sama-sama diakomodasi dalam kriteria awal bulan hijriah, semua pihak harus berbesar hati menerima hasil hisab secara penuh dalam kalender.

”Kalender hijriah yang ideal memang tidak bisa bergantung pada rukyat karena akan membuat fungsi kalender sebagai petunjuk waktu bagi manusia tidak akan berjalan sempurna,” tambah Hendro.

Walau demikian, kalender yang disusun berdasarkan hisab imkan rukyat itu tidak akan menghapus praktik rukyat setiap awal bulan hijriah. Namun, apa pun hasil rukyat yang diperoleh tidak boleh mengubah kalender hisab yang sudah ada.

Dengan cara ini, fungsi kalender untuk keperluan administrasi sipil dan untuk ibadah akan dipisah. Fungsi kalender untuk administrasi sipil disusun berdasarkan hisab, sedangkan rukyat digunakan untuk menentukan waktu ibadah, bukan untuk penentuan awal bulan hijriah.

Pemisahan fungsi kalender dan rukyat itu pernah dilakukan warga nahdliyin pada Muharam 1446 lalu. Saat itu, meski kalender NU menetapkan 1 Muharam pada 7 Juli 2024, karena hilal gagal diamati akhirnya 1 Muharam ditetapkan pada 8 Juli 2024. Ketetapan itu tidak mengubah kalender yang ada, tetapi hanya menggeser waktu ibadah warga yang ingin menjalankan ibadah puasa sunat Muharam.

Pendidikan umat menjadi penting sehingga mereka mampu bertoleransi dengan kelompok yang berbeda, tidak merasa paling benar sendiri, atau menjatuhkan mereka yang memiliki paham berbeda.

Sembari menunggu dicapainya kesepakatan untuk mewujudkan kalender hijriah tunggal di Indonesia dan mencari titik temu atas perbedaan dan kekurangan yang ada, lanjut Izzudin, maka pendidikan umat menjadi penting sehingga mereka mampu bertoleransi dengan kelompok yang berbeda, tidak merasa paling benar sendiri, atau menjatuhkan mereka yang memiliki paham berbeda.

”Jika memang tidak bisa disatukan, tidak apa-apa karena perbedaan ibadah sudah biasa terjadi dan tidak bisa dipaksakan untuk menjadi satu,” tambahnya. Terlebih dalam perspektif fikih, pelaksanaan ibadah memang bertumpu pada keyakinan masing-masing sehingga upaya penyatuan kalender hijriah ini dipastikan tidak akan mudah.

Selama hampir empat dekade terakhir, masyarakat sudah terbiasa dengan perbedaan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha sehingga tumbuh sikap saling memahami.

Namun, perbedaan itu tidak perlu diperuncing dalam debat di media sosial yang sering kali hanya menimbulkan kegaduhan, bahkan berakhir menjadi persoalan hukum seperti yang terjadi beberapa tahun lalu.

Pemerintah pun sudah memberikan kebebasan bagi masyarakat dalam menentukan awal bulan hijriah. Karena itu, lanjut Hendro, semua pihak perlu menahan diri untuk tidak menunjukkan perbedaannya demi kebaikan bersama. Adab dalam menghadapi perbedaan perlu lebih dikedepankan demi tetap terjaganya kerukunan dan persatuan umat.