Israel: TNI Segera Masuk Gaza

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia dan Israel sama-sama mengindikasikan TNI akan segera masuk Gaza. Di sisi lain, Indonesia bersama sejumlah negara mengecam perluasan pendudukan Israel di Tepi Barat.

Pada Selasa (10/2/2026), KAN dan The Jerusalem Post melaporkan persiapan pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza. Indonesia, menurut media Israel, menjadi negara pertama yang mengirim pasukan asing ke Gaza. Pasukan Indonesia kemungkinan ditempatkan di antara Rafah dan Khan Younis.

Selain Indonesia, sejumlah negara lain yang disebut-sebut akan bergabung dengan pasukan stabilisasi adalah Uni Emirat Arab, Mesir, Italia, Azerbaijan, Pakistan, Qatar, dan Turki. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada satu pun negara yang mengirim pasukannya.

Pengiriman pasukan disebut akan dilakukan setelah pertemuan perdana Dewan Perdamaian pada 19 Februari 2026 di Washington DC. Presiden Prabowo Subianto dinyatakan telah menerima undangan ke pertemuan dewan bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu. Walakin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum menjelaskan apakah Prabowo akan hadir atau tidak.

Terpisah, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan, TNI AD masih menyiapkan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza. ”Kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa,” ujarnya selepas rapat pimpinan TNI-Polri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Fokus utama penyiapan soal kebutuhan kemanusiaan dan rekonstruksi di wilayah konflik. ”Jadi berarti zeni, kesehatan, yang sering, seperti itu kami siapkan,” ujarnya.

Indonesia belum memastikan jumlah pasukan yang akan dikirim. ”Bisa satu brigade, 5.000–8.000, mungkin,” ujarnya seraya menekankan TNI AD hanya bertugas menyiapkan pasukan.

September 2025 di New York, AS, Prabowo menyatakan Indonesia menyiapkan hingga 20.000 tentara untuk menjaga perdamaian. Pasukan itu siap dikirimkan ke mana saja, termasuk Gaza.

Di tengah wacana pengiriman pasukan itu, Indonesia bergabung dengan sejumlah negara lainnya di Eropa dan Arab untuk mengecam aksi Israel dalam perluasan pendudukan di Tepi Barat. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyerukan agar Israel membatalkan aksinya.

Disebutkan, Menteri Luar Negeri Indonesia, Mesir, Jordania, Pakistan, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Qatar mengecam keras keputusan dan tindakan ilegal Israel di Tepi Barat. Tindakan itu disebut bertujuan memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas permukiman, dan memberlakukan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki.

Pemaksaan itu mempercepat upaya aneksasi ilegal dan pengusiran rakyat Palestina. ”Para menteri memperingatkan terhadap kebijakan ekspansionis Israel yang berkelanjutan dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh Pemerintah Israel di Tepi Barat yang memicu kekerasan dan konflik di kawasan tersebut,” tulis pernyataan tersebut.

Kecaman ini merespons keputusan kabinet keamanan Israel yang menyetujui langkah-langkah administratif dan penegakan hukum di Tepi Barat. Keputusan itu dianggap sebagai bentuk pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, merusak Solusi Dua Negara.

Keputusan juga dianggap serangan terhadap hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk mewujudkan negara merdeka dan berdaulat mereka. Tindakan itu juga merusak upaya yang sedang berlangsung untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

Keputusan itu akan mempermudah Israel memperluas permukiman dan kekuasaannya di Tepi Barat. Langkah ini mengarah pada aneksasi tanah yang diduduki di kawasan yang seharusnya berada di bawah kendali penuh Palestina.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan, Israel akan terus ”membunuh” gagasan negara Palestina. Sementara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, langkah-langkah Israel berbahaya, ilegal, dan sama saja dengan aneksasi.

Keputusan kabinet keamanan Israel akan mempermudah warga Israel untuk membeli tanah di Tepi Barat. Hagit Ofran dari kelompok pengawas permukiman Israel, Peace Now, mengatakan, keputusan tersebut dilarang oleh hukum internasional dan merupakan langkah menuju aneksasi Tepi Barat.

”Keputusan untuk mengizinkan setiap warga Israel membeli tanah di Tepi Barat tanpa persetujuan pemerintah, tanpa inspeksi, juga merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa itu adalah kehidupan normal. Itu bukan wilayah pendudukan, itu seperti bagian dari Israel,” katanya.

Langkah aneksasi ini sempat ditentang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tahun lalu, Trump mengatakan tidak akan mengizinkan Israel untuk melakukan langkah tersebut.

Uni Eropa juga mengecam langkah Israel untuk memperluas kendalinya di Tepi Barat. ”Langkah ini merupakan langkah ke arah yang salah, sementara seluruh komunitas internasional berupaya untuk menerapkan fase kedua dari rencana komprehensif untuk Gaza,” kata juru bicara Uni Eropa, Anouar El Anouni.

Menurut dia, aneksasi ini merupakan tindakan ilegal menurut hukum internasional. Oleh sebab itu, setiap langkah konkret yang mengarah ke sana akan dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.

El Anouni menegaskan komitmen Uni Eropa terhadap perdamaian yang langgeng dan berkelanjutan berdasarkan solusi dua negara. Ia menambahkan, keputusan Israel juga akan membahayakan situs-situs keagamaan di Tepi Barat.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengaku prihatin dengan keputusan kabinet keamanan Israel. Keputusan itu telah mengesahkan serangkaian tindakan administratif dan penegakan hukum di Tepi Barat yang diduduki.

”Saya menyerukan kepada Israel untuk membatalkan tindakan-tindakan ini dan kepada semua pihak untuk menjaga satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi, yaitu solusi dua negara melalui negosiasi sesuai dengan hukum internasional,” ujarnya.

(Reuters)