Lepas dari Ketergantungan terhadap Bantuan Luar Negeri AS

Setelah resmi menjabat mulai 20 Januari 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengevaluasi hampir semua bantuan luar negeri AS. Namun, perombakan bantuan itu menyebabkan kekacauan global di bidang bantuan dan pembangunan, khususnya negara-negara penerima manfaat.

Pembekuan bantuan luar negeri AS diberlakukan agar sejalan dengan kebijakan luar negeri Trump yang mengutamakan kepentingan nasional dengan semangat kebangkitan kembali AS. Peninjauan ulang bantuan luar negeri AS akan berlangsung 90 hari. (Kompas.id, 1 Februari 2025)

Elon Musk, dalam X Space, pada Senin (3/2/2025), pun mengumumkan, Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) harus ditutup. Musk, orang terkaya di dunia versi majalah Forbes, ditunjuk Trump untuk mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

Penutupan lembaga itu sebagai bagian pemotongan anggaran pemerintah. Sebagian besar karyawannya diminta mengambil cuti tanpa batas. Ribuan kontraktor diputus, mengalami krisis keuangan, memberhentikan staf, dan menghadapi tagihan belum dibayar hingga jutaan dollar AS.

Langkah itu menunjukkan kebijakan AS saat ini lebih mengutamakan kepentingan nasional Amerika Serikat. Perombakan bantuan luar negeri Amerika Serikat juga mencerminkan keengganan negara tersebut untuk terlibat dalam proses pembangunan di negara-negara miskin dan berkembang.

Padahal, berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat menyumbang 42 persen bantuan global. Mengutip kantor berita Reuters, pada tahun fiskal 2023, misalnya, AS melalui USAID mengelola dana bantuan luar negeri senilai 72 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.177 triliun.

Langkah itu menunjukkan kebijakan AS saat ini lebih mengutamakan kepentingan nasional Amerika Serikat.

Dana tersebut digunakan, antara lain, untuk mencari pengobatan HIV/AIDS, membersihkan daerah bekas konflik dari ranjau darat, memberdayakan petani dan buruh perkebunan, membiayai rumah sakit lapangan di sejumlah negara, program kesehatan perempuan di area konflik, hingga antikorupsi.

Pembekuan bantuan luar negeri AS tentu memukul berbagai lembaga swadaya masyarakat dan negara-negara penerima manfaat USAID. Di Asia Tenggara, menurut The Guardian, bantuan AS dipakai untuk program bantuan bagi warga paling rentan bencana alam dan dukungan bagi aktivis prodemokrasi.

Di Indonesia sendiri USAID menyalurkan dana 153 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,5 triliun pada tahun 2023. Pendanaan itu, antara lain, untuk mendukung pemerintahan demokratis, antikorupsi, penanganan perubahan iklim, pendidikan, dan kesehatan, termasuk peluncuran mesin deteksi cepat tuberkulosis.

Di sejumlah negara lainnya, seperti Myanmar, pusat perawatan kesehatan yang melayani puluhan ribu pengungsi akibat konflik kudeta militer sejak 2021 telah diperintahkan untuk ditutup pada akhir Januari lalu. Program kesehatan bagi pengidap HIV yang bergantung pada pendanaan AS juga dikurangi.

Penghentian pendanaan juga memengaruhi aktivis prodemokrasi di Myanmar yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menentang para pemimpin yang represif. Para aktivis prodemokrasi telah diperintahkan untuk menghentikan penyediaan rumah aman dan tempat persembunyian.

Jika kebijakan pembekuan bantuan luar negeri AS terus berlanjut, hal ini dikhawatirkan menghambat upaya pembangunan dan kemanusiaan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Apalagi, selama ini banyak pelaksanaan program di sejumlah negara bergantung bantuan Amerika Serikat.

Maka dari itu, dampak jangka panjang pembekuan bantuan luar negeri AS dan penutupan USAID mesti diantisipasi. Negara-negara berkembang dituntut lebih mandiri mengatasi problem mendasar yang selama ini penanganannya dibantu oleh USAID, seperti sanitasi, air bersih, dan program kesehatan.