Liga Arab ”Tantang” Trump dengan Adopsi Proposal Mesir tentang Rekonstruksi Gaza

KAIRO, RABU — Negara-negara Arab sepakat menyetujui dan akan mewujudkan proposal rekonstruksi Gaza yang dirancang Mesir. Rencana ini diperkirakan butuh biaya 53 miliar dollar AS atau sekitar Rp 872 triliun.

Kesepakatan tersebut diputuskan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat Liga Arab di Kairo, Mesir, Selasa (4/3/2025). Hasil pertemuan itu bertentangan dengan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menjadikan Gaza sebagai tempat wisata pantai di Timur Tengah.

Dalam rancangannya, Trump mengusulkan memukimkan kembali warga Palestina ke negara-negara lain, antara lain ke Jordania atau Mesir. Hamas menerima dan menyambut positif keputusan Liga Arab, sementara Israel mengecam rencana Mesir.

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi pada pertemuan darurat para pemimpin Arab itu menjelaskan, untuk mewujudkan rencana rekonstruksi itu, Mesir telah bekerja sama dengan Palestina untuk membentuk komite administratif. Komite itu akan terdiri atas para teknokrat Palestina yang independen dan profesional.

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan, nama-nama individu yang akan tergabung dalam komite itu sudah diputuskan. Mereka yang akan diberi kepercayaan untuk memerintah Gaza setelah perang berakhir.

Komite itu juga akan bertanggung jawab untuk mengawasi bantuan kemanusiaan dan mengelola segala urusan di Jalur Gaza untuk sementara waktu. Langkah ini juga akan menjadi persiapan untuk kembalinya Otoritas Palestina (PA).

Rencana rekonstruksi Gaza dari Mesir itu memperkirakan pembangunan kembali Gaza pada tahun 2030 tanpa memindahkan penduduknya. Tahap pertama—diperkirakan selama enam bulan—dimulai dengan memindahkan persenjataan yang tidak meledak dan membersihkan sedikitnya 50 juta ton puing bekas pengeboman dan serangan militer Israel.

Mesir akan menjadi tuan rumah konferensi internasional bekerja sama dengan PBB untuk rekonstruksi Gaza. Dana perwakilan untuk rencana pemulihan dan rekonstruksi awal akan dibuat dengan diawasi Bank Dunia.

Dalam draf setebal 112 halaman tentang rencana rekonstruksi Gaza, yang diperoleh kantor berita The Associated Press, disebutkan bahwa ratusan ribu unit rumah sementara akan didirikan untuk penduduk Gaza selama rekonstruksi berjalan. Puing-puing akan didaur ulang. Sebagian akan digunakan sebagai timbunan untuk memperluas lahan di pantai Laut Tengah di pesisir Gaza.

Pada tahun-tahun berikutnya, rencana tersebut diwujudkan dengan merombak total Jalur Gaza, membangun perumahan dan kawasan perkotaan yang berkelanjutan, hijau, dan dapat dilalui pejalan kaki dengan energi terbarukan.

Lahan-lahan pertanian juga akan diperbaiki dan akan ada zona industri serta area taman yang luas. Bandara juga akan dibuka. Begitu pula dengan pelabuhan perikanan dan pelabuhan komersial.

Perjanjian damai Oslo pada tahun 1990-an pernah menyerukan pembukaan bandara dan pelabuhan komersial di Gaza. Namun, proyek-proyek itu gagal karena proses perdamaian gagal.

Ketua Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan, rencana Mesir itu membuka jalan bagi konteks keamanan dan politik baru di Gaza.

Hamas yang memerintah Gaza sejak 2007 setuju dengan usulan komite administratif itu. Hamas akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sementara yang terdiri atas para politikus independen itu hingga Otoritas Palestina yang direformasi dapat mengambil alih kendali. Hamas juga sudah setuju tidak akan mengajukan kandidat untuk komite itu.

Namun, Hamas tetap harus ikut terlibat dalam memberikan persetujuan terhadap tugas, anggota, dan agenda komite yang akan bekerja di bawah pengawasan PA. ”Hasil ini merupakan langkah maju bagi dukungan Arab dan Islam di balik perjuangan Palestina. Kami menghargai sikap Arab yang menolak upaya menggusur rakyat kami,” kata Hamas.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang memimpin PA juga menyambut baik rencana Mesir. Abbas mendesak Trump untuk mendukung rencana semacam itu yang tidak akan menggusur warga Palestina.

Abbas yang berkuasa sejak 2005 itu mengaku siap menggelar pemilihan presiden dan parlemen jika keadaan memungkinkan. Hamas pun setuju ada pemilu. Namun, Hamas menegaskan tidak akan menyerahkan senjatanya hingga berdirinya negara Palestina.

Sebaliknya, Israel menilai rencana rekonstruksi itu tidak mengatasi realitas situasi setelah serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut rencana Mesir itu berakar pada perspektif yang sudah ketinggalan zaman. Israel menolak ketergantungan pada PA dan khawatir Hamas dibiarkan berkuasa dengan rencana tersebut.

Israel tetap bersikukuh mendukung ide Trump mengambil alih kepemilikan Jalur Gaza dan membangunnya kembali menjadi tempat wisata. Ide ini telah ditolak mentah-mentah oleh Palestina dan negara-negara Arab serta sudah jelas melanggar hukum internasional.

Mesir akan mencari dukungan dari negara-negara Muslim untuk rencana rekonstruksinya pada pertemuan puncak darurat menteri luar negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang dijadwalkan diadakan, Jumat (7/3/2025), di Jeddah, Arab Saudi.

Setiap pendanaan rekonstruksi akan membutuhkan dukungan kuat dari negara-negara Teluk Arab yang kaya minyak, seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Perdana Menteri Palestina Mohammed Mustafa mengatakan, dana rekonstruksi juga akan dicarikan dari komunitas internasional dan diawasi Bank Dunia.

Gedung Putih menyambut masukan dari negara-negara Arab itu, tetapi menegaskan bahwa Hamas tidak boleh tetap berkuasa. ”Presiden Trump telah menegaskan bahwa Hamas tidak dapat terus memerintah Gaza,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Brian Hughes.

Uni Emirat Arab yang melihat Hamas dan kelompok Islamis lainnya sebagai ancaman eksistensial menginginkan pelucutan senjata segera dan menyeluruh terhadap Hamas. Sementara negara-negara Arab lainnya menganjurkan pendekatan bertahap.

Seorang sumber yang dekat dengan istana Kerajaan Arab Saudi mengatakan, kehadiran Hamas yang terus bersenjata di Gaza merupakan batu sandungan. Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri menolak seruan Israel dan AS agar Hamas melucuti senjata. Alasannya, Hamas berhak melawan dan ini tidak dapat dinegosiasikan.

Abu Zuhri mengatakan kepada Reuters bahwa Hamas tidak akan menerima upaya apa pun untuk memaksakan proyek atau bentuk pemerintahan non-Palestina apa pun atau kehadiran pasukan asing. Sejak Hamas mengusir PA dari Gaza setelah perang saudara singkat pada 2007, Hamas telah menghancurkan semua oposisi di sana.

Sebelum rencana rekonstruksi berjalan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengingatkan perlu ada jaminan internasional agar gencatan senjata sementara di Gaza saat ini tetap berlaku. (REUTERS/AFP/AP)