Rancangan Rencana Mesir untuk Gaza Masih Sarat Ketidakjelasan

DOHA, SELASA — Rancangan Rencana Mesir untuk pembangunan kembali Jalur Gaza menjadi agenda utama pembahasan dalam KTT Arab di Kairo, Selasa (4/3/2025). Di dalam rancangan tersebut terungkap sejumlah isu seperti Hamas tidak akan diberi peran, akan ada pemerintahan sementara di Jalur Gaza, dan bahwa pembangunan kembali Gaza dilakukan tanpa menggusur warga Palestina.

Jurnalis kantor berita Reuters melihat langsung rancangan tersebut dari seorang pejabat yang meminta tidak disebutkan namanya. Menurut dia, rancangan yang diajukan Mesir itu sedianya menjadi proposal tandingan atas proposal Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Akan tetapi, rancangan itu disebutkan masih mengandung banyak tanda tanya.

Rancangan itu, antara lain, tidak menyebutkan apakah implementasi proposal diwujudkan sebelum atau setelah kesepakatan damai permanen untuk mengakhiri perang Hamas-Israel.

Pertanyaan berikutnya ialah siapa yang akan memimpin Gaza setelah konflik. Pertanyaan besar ini belum terjawab dalam negosiasi mengenai masa depan wilayah tersebut.

Rencana Mesir juga tidak membahas isu-isu penting seperti siapa yang akan menanggung biaya rekonstruksi Gaza, menjelaskan rincian spesifik tentang bagaimana Gaza akan diperintah, atau bagaimana kelompok Hamas akan disingkirkan.

Merujuk pada bagian pembukaan rancangan itu, Misi Bantuan Pemerintahan atau pemerintahan sementara akan menggantikan pemerintahan Hamas di Gaza. Misi pemerintahan itu—bukan Hamas atau Otoritas Palestina—akan memerintah untuk jangka waktu sementara dan akan bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan.

Namun, dalam rancangan yang diajukan Mesir itu tidak disebutkan siapa yang akan menjalankan misi pemerintahan itu. Dalam pembukaan hanya dikatakan bahwa rencana tersebut akan memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan di tempat lain untuk membantu Gaza pulih secepat mungkin.

Misi Bantuan Pemerintahan ini juga bertugas memulai rekonstruksi daerah kantong yang hancur oleh perang. ”Tidak akan ada pendanaan besar internasional untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik dominan dan bersenjata di lapangan, serta mengendalikan pemerintahan lokal,” demikian disebutkan dalam pembukaan rancangan Mesir itu.

Rencana Mesir juga menolak tegas usulan AS untuk menggusur paksa 2,4 juta warga Palestina dari Jalur Gaza. Mesir dan Jordania menganggap rencana itu sebagai ancaman keamanan.

Dengan menolak tegas pemindahan paksa, rencana Mesir itu menyarankan adanya tiga zona di Gaza untuk merelokasi warga Palestina selama periode enam bulan pertama. Zona-zona tersebut akan dilengkapi dengan rumah-rumah tidak permanen dan tempat penampungan, dengan dukungan bantuan kemanusiaan yang mengalir masuk.

Terkait urusan keamanan Gaza, rencana yang diajukan Mesir menyebut adanya Pasukan Stabilisasi Internasional. Pasukan ini sebagian besar berasal dari negara-negara Arab dan akan mengambil alih peran penyediaan keamanan di Gaza dari kelompok militan dengan membentuk pasukan polisi lokal baru. Namun, dalam proposal bertajuk Rencana Mesir itu tidak dibahas tindakan yang dapat diambil jika Hamas menolak melucuti senjata atau mengundurkan diri.

Baik badan keamanan maupun pemerintahan akan diatur, dipandu, dan diawasi oleh dewan pengarah. Rancangan Rencana Mesir menyebutkan, dewan pengarah akan terdiri dari negara-negara Arab utama, anggota Organisasi Kerja Sama Islam, Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, serta sejumlah negara lain.

Adapun Rencana Mesir juga tidak merinci peran pemerintahan pusat bagi Otoritas Palestina. Menurut jajak pendapat, Otoritas Palestina hanya mendapat sedikit dukungan dari warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Seorang pejabat Palestina secara anonim mengatakan kepada Reuters bahwa seperti Tepi Barat, Gaza berada di bawah yurisdiksi Otoritas Palestina dan harus dikelola warga Palestina.

”Kami sepakat dengan Mesir mengenai komite yang terdiri atas para ahli Palestina yang akan membantu Otoritas Palestina dalam mengelola Jalur Gaza selama enam bulan. Komite tersebut terdiri atas para ahli Palestina dan berkoordinasi dengan Otoritas Palestina, dan tidak bertanggung jawab kepada badan-badan non-Palestina,” kata pejabat tersebut.

Terkait Rencana Mesir itu, pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan, kelompok tersebut tidak mengetahui ada usulan semacam itu dari Mesir. ”Hari berikutnya di Gaza hanya boleh diputuskan oleh Palestina,” katanya.

”Hamas menolak segala upaya untuk memaksakan proyek atau segala bentuk pemerintahan non-Palestina, atau kehadiran pasukan asing di wilayah Jalur Gaza,” imbuh Zuhri.

Kementerian Luar Negeri Mesir tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait Rencana Mesir itu. Demikian juga Kantor Perdana Menteri Israel belum memberikan tanggapan, padahal dukungannya terhadap rencana apa pun dianggap penting untuk mengamankan komitmen bahwa rekonstruksi mendatang tidak akan dihancurkan lagi.

Sementara itu, Senin (3/3/2025), Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menyampaikan, sehari sebelum terselenggara pertemuan Liga Arab, Senin kemarin, para menteri luar negeri dari negara-negara Arab sudah bertemu di Kairo untuk melakukan pembicaraan. Pembicaraan itu berfokus pada rencana Mesir untuk membangun kembali Jalur Gaza. Pertemuan itu juga untuk mengadopsi rencana Mesir bagi Gaza.

Mesir, Jordania, dan negara-negara Teluk Arab selama hampir sebulan terakhir berjuang merumuskan rencana diplomatik bagi Gaza guna melawan rencana Trump. Akhir Januari 2025, Trump membuat gaduh dunia internasional.

Dia menyarankan untuk merelokasi permanen lebih dari 2 juta penduduk Palestina dari Gaza ke negara-negara Arab sekitar. Trump menambahkan, AS akan mengambil alih Gaza dan membangunnya kembali menjadi ”Riviera-nya Timur Tengah”.

Warga Palestina menolak keras. Mesir dan Jordania berkeberatan dengan usulan itu karena wilayah mereka menjadi tujuan relokasi. Kelompok-kelompok pegiat hak asasi manusia menilai, usulan Trump berpotensi menjadi kejahatan perang.

Dalam pembicaraan negara-negara Arab sebulan terakhir, sejumlah ide telah digulirkan, dengan Mesir dianggap sebagai yang terdepan dalam penyusunan rencana. Dukungan para pemimpin Arab terhadap Rencana Mesir akan terlihat dalam KTT Arab kali ini.

(Reuters/AFP/AP)