”Liliput” di Negeri Proyek Raksasa Swasembada

Pemerintah tengah berupaya mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air. Empat daerah menjadi sasaran utama. Di balik proyek raksasa itu, jangan sampai ”liliput-liliput” justru luput dan terabaikan.

Percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025. Inpres yang dirilis pada 5 Agustus 2025 itu menyasar empat daerah prioritas, yakni Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan.

Proyek raksasa, sebagai salah satu implementasi Astacita, itu bakal digarap lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah setempat, dan swasta. Pembangunannya tidak hanya berupa lahan dan infrastruktur pengairan, tetapi juga jalan, pelabuhan, serta pusat pembenihan dan penelitian.

Salah satu daerah yang tengah dimatangkan percepatan pembangunannya adalah Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Saat ini, daerah tersebut sudah menjadi bagian dari proyek strategis nasional.

Sejumlah distrik di Merauke sudah mulai membudiayakan padi dan tebu dalam rupa food estate atau lumbung pangan. Padi dikembangkan di lahan rawa di Distrik Wanam, sedangkan tebu di Distrik Tanah Miring. Budidayanya mengadopsi teknologi seperti alat tanam semiotomatis, sensor kelembapan tanah dan cuaca, pesawat nirawak (drone), serta sistem pengairan otomatis.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Selasa (16/9/2025), mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air. Salah satu fokusnya di Merauke, termasuk Wanam.

Di distrik itu, lahan pertanian padi yang telah dibuka dan dikembangkan baru seluas 481.000 hektar. Padahal, targetnya mencetak sawah seluas 1 juta hektar.

”Oleh karena itu, salah satu upaya percepatannya adalah menyelesaikan perubahan tata ruang dan dokumentasi perizinan, termasuk hak guna usaha (HGU). Prosesnya sudah berjalan hampir setahun dan akan segera diselesaikan pada akhir September 2025,” ujarnya di Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menuturkan, Kementerian PU mendukung penuh percepatan pembangunan kawasan sentra strategis pangan di Wanam. Dukungan itu berupa pembangunan infrastruktur sumber daya air dan konektivitas jalan.

”Melalui infrastruktur itu, kawasan ini dapat berproduksi sepanjang tahun dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya melalui siaran pers kala berkunjung ke Wanam pada 26 Agustus 2025.

Salah satu upaya percepatannya adalah menyelesaikan perubahan tata ruang dan dokumentasi perizinan, termasuk hak guna usaha (HGU).

Perihal pembangunan infrastruktur sumber daya air, misalnya. Pada 2025, Kementerian PU telah menyiapkan rancang bangun rinci (DED) pembangunan infrastruktur sumber daya air tahap satu untuk lahan seluas 10.000 hektar. Kementerian PU juga telah menyusun studi kelayakan (FS) pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk lahan seluas 1 juta hektar.

Di samping itu, jaringan irigasi rawa sepanjang 20 kilometer (km) dan sistem pengendali banjir sepanjang 20 km. Jaringan tersier pada demplot seluas 800 hektar juga telah dibangun. Pembangunan tersebut bakal dilanjutkan pada 2026, yakni meliputi sistem pengendali banjir sepanjang 70 km dan pembangunan jaringan irigasi rawa sepanjang 70 km.

Pada 2026, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 164,4 triliun. Anggaran tersebut lebih besar ketimbang anggaran ketahanan pangan 2025 yang senilai Rp 155,5 triliun.

Sebagian anggaran ketahanan pangan itu juga akan dialokasikan untuk membangun kawasan swasembada pangan, energi, dan air. Beberapa alokasi anggaran tersebut, antara lain, untuk subsidi 9,62 juta ton pupuk senilai Rp 46,9 triliun, cetak sawah baru dan optimalisasi lahan seluas 550.000 hektar, serta pengadaan alat pertanian senilai total Rp 19,7 triliun.

Selain itu, bakal digunakan pula untuk pembangunan 15 waduk/bendungan dan jaringan irigasi 104 hektar sawah senilai total Rp 12 triliun. Dana tersebut juga akan digulirkan untuk pengembangan kawasan padi seluas 2,1 juta hektar dan bantuan benih.

Di balik proyek raksasa swasembada pangan, energi, dan air, masih banyak problem dan inovasi yang berserak. Problem dan inovasi itu bak ”liliput” (sesuatu yang kecil) yang luput atau kurang diperhatikan.

”Liliput” di lingkar sejumlah proyek raksasa, antara lain, berupa tersisihnya masyarakat adat, pangan lokal, dan degradasi lingkungan. Isu-isu itu diserukan dalam pertemuan ”Konsolidasi Solidaritas Merauke” pada 11-14 Maret 2025.

Perwakilan yang hadir merupakan masyarakat yang terdampak sejumlah proyek strategis nasional. Misalnya, proyek food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Kerom di Papua, serta Merauke dan Mappi di Papua Selatan (Kompas, 15/3/2025).

Di luar lingkar proyek, ”liliput” itu berupa inovasi akademisi dan masyarakat yang kurang terperhatikan. Padahal, hasil-hasil inovasi itu berpotensi dikembangkan sesuai karakteristik daerah.

Di Pekalongan, Jawa Tengah, misalnya. Pada 2000, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Kota Pekalongan berhasil membudidayakan padi apung.

Budidaya itu dilakukan di lahan-lahan pertanian yang terdampak rob dan banjir. Padi apung itu ditanam di atas rakit dengan media tanam sabut kelapa, jerami, dan tanah.

Padi apung juga dikembangkan di Kalimantan Selatan. Hanya saja, biayanya masih tinggi karena menggunakan media pot dan styrofoam. Padahal, China sudah mengembangkan pertanian dengan media papan apung yang terbuat dari eceng gondok (Kompas, 21/5/2024).

Padi apung juga dikembangkan seorang warga dan karang taruna Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Media tanamnya berupa bambu atau gabus dan pot buatan berisi batu kecil sebagai pemberat, sekam, pupuk kandang, dan tanah.

Di samping itu, banyak kelompok tani yang mengembangkan benih-benih padi varietas unggul secara mandiri. Namun, untuk mendapatkan pengakuan dan sertifikat sangat sulit. Kalaupun dapat, prosesnya sangat lama.

Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) telah mengembangkan benih padi Indonesian Farmer (IF) yang hingga kini sudah melahirkan varietas IF-21. Varietas benih itu tahan terhadap wereng batang coklat, penggerek batang padi, dan blast. Produktivitasnya diklaim bisa mencapai 8,5 ton per hektar.

”Proses sertifikasi dan izin edarnya lama. Sempat pula diperkarakan secara hukum hingga tingkat Mahkamah Konstitusi. Hingga kini, perederannya masih terbatas di kalangan para anggota AB2TI,” kata Masron, pengurus AB2TI Jawa Barat.

Tidak hanya itu, lahan-lahan bekas tambang juga berpotensi dikembangkan sebagai lahan pertanian. Di Kalimantan Timur, misalnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengklaim sejumlah lahan bekas tambang telah dikelola sejumlah perusahaan dengan melibatkan masyarakat. Beberapa lahan digunakan untuk pertanian dan sisanya ditanami tanaman yang mendukung peternakan.

Perusahaan tambang seperti PT Kitadin (KTD) site Embalut berhasil membangun kawasan pertanian terintegrasi di lahan berkas tambang di Desa Kertabuana, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pada akhir Agustus 2025, panen raya telah dilakukan di sawah seluas 50 hektar dari total 74 hektar dengan estimasi produksi gabah 5,5 ton per hektar (Kompas, 5/9/2025).