Seberapa Kuat Benteng Ekonomi RI di Tengah Badai Geopolitik 2026?

Bagaimana kondisi pasar keuangan Indonesia setelah perang meletus?

Meletusnya perang antara AS-Israel dan Iran pada 28 Februari 2026 langsung memicu guncangan pada pasar keuangan domestik. Nilai tukar rupiah melemah hingga menembus Rp 16.929 per dolar AS pada awal Maret, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok signifikan hingga 8,82 persen dalam sepekan. Fenomena ini dipicu oleh sikap investor yang menghindari aset berisiko (risk-off) di negara berkembang dan beralih ke aset aman (safe haven), seperti dolar AS dan emas.

Penurunan IHSG diseret oleh aksi jual besar-besaran pada saham-saham berkapitalisasi besar (LQ45). Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menjelaskan bahwa kekhawatiran akan gangguan pasokan minyak global dan lonjakan inflasi membuat pasar berekspektasi bahwa suku bunga akan tetap tinggi lebih lama. Sentimen negatif ini diperparah oleh penurunan prospek peringkat kredit Indonesia oleh Fitch dan Moody’s menjadi negatif, yang semakin menggerus kepercayaan investor asing terhadap stabilitas domestik.

Meskipun tertekan, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa fundamental sektor keuangan tetap kokoh. Permodalan lembaga jasa keuangan berada jauh di atas ketentuan minimum dengan profil risiko yang terkelola secara hati-hati (prudent). Reformasi struktural melalui Roadmap Pasar Modal 2023-2027 tetap berjalan untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola pasar, yang diharapkan menjadi modal penting untuk memulihkan kepercayaan investor dalam jangka panjang.

Seberapa kuat fondasi fiskal kita menahan lonjakan harga minyak?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa indikator utama fiskal Indonesia masih dalam kondisi aman meskipun ada sorotan dari lembaga pemeringkat global. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dan defisit anggaran dinilai tetap terkendali dibandingkan negara-negara tetangga, seperti Thailand dan Malaysia. Fondasi ini diperkuat dengan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 yang mencapai 5,11 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di kelompok G20.

Pemerintah telah menyiapkan simulasi jika harga minyak mentah dunia melonjak hingga 92 dolar AS per barel. Tanpa penyesuaian, lonjakan tersebut memang berpotensi mendorong defisit APBN hingga ke level 3,6-3,7 persen. Namun, Indonesia memiliki pengalaman menghadapi harga minyak yang jauh lebih tinggi, bahkan hingga 150 dolar AS per barel di masa lalu, tanpa membuat ekonomi jatuh. Pengalaman historis ini menjadi dasar keyakinan pemerintah dalam mengelola volatilitas harga energi saat ini.

Untuk menjaga kredibilitas APBN di mata pasar, pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit di bawah batas 3 persen. Strategi yang disiapkan mencakup penghematan belanja negara pada pos-pos yang tidak esensial dan penjadwalan ulang proyek pembangunan infrastruktur yang belum mendesak. Dengan menjaga transparansi dan komunikasi yang intensif kepada investor, pemerintah yakin minat terhadap surat utang negara akan tetap stabil meski kondisi global sedang tidak menentu.

Apakah Indonesia siap menghadapi ancaman defisit ganda?

Ekonom Josua Pardede memperingatkan munculnya potensi twin deficit atau defisit ganda pada sisi eksternal (transaksi berjalan) dan fiskal. Sebagai pengimpor minyak bersih, setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar 10 persen diestimasi menurunkan keseimbangan transaksi berjalan sebesar 0,12 persen terhadap PDB dan menambah beban fiskal sebesar Rp 77 triliun. Kondisi ini sangat sensitif bagi nilai tukar rupiah karena memperbesar kebutuhan pembiayaan dari luar negeri.

Dalam merespons risiko ini, Indonesia masih memiliki bantalan eksternal yang memadai dalam bentuk cadangan devisa sebesar 154,6 miliar dolar AS (pada Januari 2026). Bantalan ini sangat krusial untuk meredam perilaku panik di pasar keuangan dan menjaga kelancaran pembiayaan sektor riil. Namun, para ahli mengingatkan bahwa ketahanan ini memiliki batas jika gangguan logistik global bertahan terlalu lama dan menyebabkan pelemahan neraca eksternal yang nyata.

Sinergi antara otoritas moneter dan fiskal menjadi kunci utama. Bank Indonesia (BI) terus melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas rupiah dan imbal hasil obligasi. Sementara itu, kementerian terkait harus menjamin ketersediaan pasokan energi dan pangan nasional untuk mencegah inflasi ekspektasi di tingkat masyarakat. Langkah-langkah preventif ini bertujuan agar gejolak global tidak berubah menjadi krisis ekonomi domestik yang lebih dalam.

Bagaimana langkah strategis mencapai swasembada energi di masa perang?

Pengalaman polikrisis dari Covid-19 hingga perang Iran-Israel memberikan pelajaran berharga akan pentingnya swasembada energi. Pengajar Universitas Trisakti, Pri Agung Rakhmanto, menyarankan agar pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur penyimpanan BBM dan elpiji dengan kapasitas setidaknya 90 hari volume impor. Cadangan penyangga nasional ini sangat strategis untuk mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar internasional dan memastikan ketersediaan energi saat jalur logistik global terganggu.

Selain infrastruktur penyimpanan, pemerintah juga berupaya menjamin ketersediaan pasokan migas melalui optimalisasi kesepakatan dagang bilateral, termasuk dengan Amerika Serikat. Jaminan pasokan energi tidak hanya penting untuk konsumsi rumah tangga, tetapi juga untuk mencegah lonjakan biaya produksi di sektor riil. Sektor industri sangat rentan terhadap kenaikan harga energi dan logistik yang dapat memicu kenaikan harga barang secara masif di pasar domestik.

Dalam jangka menengah, langkah swasembada ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi situasi darurat internasional. Dengan memiliki cadangan energi yang kuat, Indonesia tidak perlu lagi bersikap reaktif terhadap setiap kenaikan harga minyak dunia. Fokus pada ketersediaan migas menjadi pilar pertahanan ekonomi yang paling krusial ketika ketegangan geopolitik antara kekuatan besar dunia semakin memanas.

Apa peran dunia usaha dalam menjaga resiliensi ekonomi nasional?

Dunia usaha kini berada dalam tekanan polikrisis yang simultan, mulai dari kenaikan biaya produksi hingga volatilitas nilai tukar yang memengaruhi impor bahan baku. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan bahwa pelaku usaha telah melakukan penyesuaian operasional yang signifikan, termasuk memperkuat manajemen keuangan dan meningkatkan efisiensi. Dialog terus dilakukan dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan domestik tetap konsisten di tengah ketidakpastian global.

Stabilitas dan kepastian regulasi adalah fondasi utama bagi dunia usaha untuk tetap berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Pengusaha berharap pemerintah tetap fokus pada agenda reformasi struktural untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi yang dapat memperburuk dampak krisis global. Sektor riil juga terus beradaptasi dengan mencari sumber pembiayaan yang lebih efisien di tengah kenaikan premi risiko yang saat ini melanda pasar keuangan Indonesia.

Meskipun pertumbuhan ekonomi 2026 diprediksi tertahan di kisaran 5 persen, ketahanan sektor riil diyakini akan menjadi mesin utama pertumbuhan. Pemerintah berencana mengoptimalkan semua engine of growth, termasuk lembaga pembiayaan ekspor dan penjaminan infrastruktur, untuk membuktikan kepada lembaga pemeringkat bahwa ekonomi Indonesia tetap resilien. Kinerja nyata dari dunia usaha akan menjadi jawaban terkuat atas keraguan investor terhadap masa depan ekonomi nasional.