Majelis Syuro PKS: Dukungan Prabowo di 2029 Hanya Aspirasi Pribadi

JAKARTA, KOMPAS — Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menegaskan belum ada pembahasan mengenai dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk Pemilihan Presiden 2029. Pernyataan dukungan yang muncul dari kader internal dipastikan hanya merupakan aspirasi pribadi, bukan sikap resmi partai. Klarifikasi ini pun dipandang cermin kekhawatiran PKS bahwa sikap terlalu dini bisa memengaruhi basis pemilih partai yang sebelumnya tidak mendukung Prabowo.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (1/5/2025), mengatakan, dirinya tidak pernah mendengar dari Presiden PKS soal adanya pernyataan dukungan PKS terhadap Prabowo untuk Pilpres 2029. Ia menyampaikan, sampai saat ini, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS yang merupakan Badan Pekerja Majelis Syuro belum pernah membahas hal tersebut.

”Demikian juga di dalam Musyawarah Majelis Syuro terakhir pun belum ada pembahasan masalah tersebut. Itu masih jauh,” ujar Sohibul.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu di sela-sela agenda Konsolidasi Nasional dan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Anggota Fraksi PKS Se-Indonesia di Jakarta, 28 April 2025, memberikan sinyal dukungan PKS untuk Prabowo di Pilpres 2029. Beberapa bulan sebelumnya, ada Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah lebih dahulu memberikan dukungan tersebut.

Akan tetapi, di puncak peringatan Milad Ke-23 PKS, Rabu (30/4/2025), Ahmad Syaikhu meluruskan bahwa sinyal dukungan tersebut lebih merujuk pada kelanjutan program pemerintahan Prabowo. Ia menegaskan, keputusan resmi terkait dukungan PKS pada Pilpres 2029 tetap berada di tangan Majelis Syuro PKS.

Sohibul lantas menyampaikan, setiap individu pimpinan ataupun anggota PKS berhak memiliki dan menyampaikan aspirasi terkait hal itu. Kalaupun benar Syaikhu menyampaikan hal tersebut, tentu itu masih dalam kapasitas aspirasi pribadi, bukan sikap PKS secara kelembagaan.

”Mudah-mudahan nanti Pak Syaikhu menyampaikan aspirasinya dalam forum Musyawarah Majelis Syuro mendatang. Saat ini yang menjadi fokus PKS adalah membersamai, mendukung, sekaligus mengawal, memberi masukan (ke) Pak Prabowo agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik,” tutur Sohibul.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan bahwa Golkar masih berfokus pada mendukung pemerintahan Prabowo untuk periode 2024–2029.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan bahwa Golkar masih berfokus pada mendukung pemerintahan Prabowo untuk periode 2024–2029. Menanggapi pernyataan terbuka sejumlah partai, seperti PAN, Gerindra, dan PKS, yang sudah menyuarakan dukungan untuk Prabowo pada Pilpres 2029, Golkar memilih tidak tergesa-gesa mengambil sikap serupa.

”Golkar memberikan dukungan kepada Pak Prabowo itu melalui pertimbangan matang, baik dari segi figur maupun program. Kami melihat beliau memiliki visi, kepemimpinan yang kuat, dan pengalaman politik panjang,” ujar Doli.

Ia menjelaskan bahwa dukungan Golkar bukan hanya pada pribadi Prabowo, melainkan juga pada program-program konkret yang dirumuskan bersama dalam visi Astacita. Dengan komitmen yang telah dibangun sejak awal, Golkar merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut menyukseskan seluruh implementasi program pemerintahan ke depan.

”Kalau nanti dirasa waktu lima tahun tidak cukup untuk menyelesaikan semua visi dan program itu, sementara konstitusi memberi ruang dua periode, dan Pak Prabowo masih bersedia, Golkar tetap akan mendukung. Itu komitmen kami sejak awal,” ujarnya.

Meski demikian, Doli menekankan bahwa belum waktunya berbicara lebih jauh soal Pilpres 2029. Ia menilai wacana itu sebaiknya dihentikan dulu agar tidak menimbulkan polemik baru. ”Lebih baik diskusi soal pilpres ke depan kita stop sampai di situ dulu. Kalau diteruskan, nanti muncul pertanyaan lanjutan, seperti siapa cawapresnya, atau bahkan muncul perdebatan baru. Energi kita lebih baik difokuskan untuk menyukseskan program pemerintahan saat ini,” ujarnya.

Menurut Doli, situasi nasional dan global saat ini menuntut perhatian penuh, termasuk dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi, konsolidasi internal, hingga realisasi program, seperti makan bergizi gratis.

Ketika ditanya soal manuver PKS yang pada 2019 tidak mendukung Prabowo, tetapi kini menyatakan dukungan, Doli menyebut bahwa setiap partai punya kalkulasi dan strategi masing-masing. ”Jadi, semua tergantung dari keputusan dan kebijakan partai politik masing-masing,” katanya.

Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menilai, klarifikasi PKS terkait dukungan terhadap Prabowo bukan semata-mata karena kehati-hatian, melainkan mungkin bisa jadi cermin adanya pro-kontra di internal partai. Menurut Lili, PKS mungkin khawatir jika dukungan terhadap Prabowo dilontarkan terlalu dini, hal itu justru akan memicu reaksi negatif dari pemilih PKS yang pada pilpres sebelumnya tidak mendukung Prabowo.

”Karena dikemukakan secara dini, bisa menjadi bumerang bagi PKS. PKS takut, pernyataan Pak Syaikhu berdampak negatif bagi pemilih PKS sehingga kemudian diklarifikasi sebagai pernyataan pribadi (oleh Sohibul Iman). Padahal, yang menyampaikan dukungan, kan, Pak Syaikhu sebagai Presiden PKS,” ucap Lili.

Di tengah-tengah putusan MK yang menghapus ambang batas pencapresan, alih-alih mereka mengajukan kader lain sebagai capres, partai-partai diharapkan dapat mencalonkan kader sendiri untuk maju.

Terlepas dari itu, Lili berpandangan, seharusnya, di tengah-tengah putusan MK yang menghapus ambang batas pencapresan, alih-alih mereka mengajukan kader lain sebagai capres, partai-partai diharapkan dapat mencalonkan kader sendiri untuk maju. Lagi pula, pemerintahan baru berjalan belum satu tahun.

”Publik tentu heran dan tanda tanya, mengapa kebijakan dini sudah diambil oleh partai-partai tersebut, padahal pemilu masih sangat jauh. Keputusan dini tersebut tentu membawa secara dini juga rakyat untuk memulai membicarakan politik praktis tentang pilpres, yang harusnya yang dibicarakan implementasi program dan janji pemerintah,” kata Lili.

Menurut Lili, ada beberapa faktor yang menyebabkan PAN dan PKS mencalonkan secara dini Prabowo sebagai presiden di Pilpres 2029. Pertama, kedua partai tersebut bisa jadi tidak memiliki kader yang mumpuni dan populer untuk maju sebagai capres. ”Sebagaimana diketahui, popularitas merupakan kunci masuk bursa capres,” ujarnya.

Kedua, ia menilai, Prabowo saat ini merupakan satu-satunya figur yang paling populer. Jika ditambah dengan kebijakan-kebijakan populisnya, ini bisa semakin melambungkan tingkat popularitasnya. ”Ditambah lagi dengan tingkat kepuasan yang tinggi, tentu secara rasional partai yang tidak punya kader akan berlabuh dengan harapan juga mendapat efek ekor jas,” ucapnya.

Kemudian, dukungan awal partai-partai ini juga dapat diartikan sebagai sinyal bentuk loyalitas terhadap pemerintahan Prabowo. Dengan begitu, partai-partai tersebut diharapkan mendapatkan suplai dukungan, baik material maupun nonmaterial, bagi konsolidasi politik mereka.