Makan Bergizi Gratis dan Pembangunan SDM

Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi lompatan besar kedua dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia bila dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Cita-cita Indonesia menjadi negara kaya pada 2045 juga diyakini dapat tercapai.

Pemerintah resmi memulai program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Senin, 6 Januari 2025. Program ini ingin menjangkau 3 juta penerima manfaat pada Januari 2025. Penerima manfaat terdiri dari anak sekolah, anak di bawah usia lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 bertanggal 15 Agustus 2024.

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini bertujuan membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan dapat bersaing secara global dengan mencukupi kebutuhan gizi anak. Menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat menjadi kewajiban negara dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

Pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun dari APBN 2025. Secara bertahap jangkauan penerima MBG akan bertambah dalam lima tahun ke depan. Bagi pemerintahan Prabowo-Gibran program ini adalah program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat.

Bila program yang terencana, terstruktur, dan sistematis ini dijalankan konsisten berkelanjutan, dapat menjadi lompatan besar kedua upaya membangun kualitas manusia Indonesia melalui jalur sekolah dan mengejar cita-cita menjadi negara kaya pada 2045.

Lompatan besar pertama nasional yang juga terencana, terstruktur, dan sistematis adalah pembangunan lebih dari 61.000 SD (sekolah dasar) Inpres pada periode 1973-1978 di seluruh Indonesia. Peraih Nobel ekonomi 2019, ekonom Esther Duflo, mengukur dampak program ini terhadap lama sekolah dan pendapatan (upah) saat siswa kemudian bekerja.

Duflo menuliskan hasil penelitian berjudul Schooling and Labour Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment di jurnal The American Economi Review terbitan September 2001. Dalam kesimpulannya, Duflo menyebut, program SD Inpres menambah lama sekolah 0,12-0,19 tahun dari setiap satu sekolah yang dibangun untuk 1.000 anak. Sementara imbalan ekonomi dari pendidikan berkisar 6,8-10,6 persen lebih tinggi.

Dampak pembangunan SD Inpres itu dirasakan sampai sekarang. Terjadi pemerataan pendidikan dasar. Tingkat melek huruf masyarakat di atas 95 persen meskipun kualitas menjadi tantangan, yaitu dapat membaca belum berarti memahami isi bacaan.

Rendahnya penguasaan anak didik dalam memahami bacaan, matematika, dan sains menjadi tantangan Indonesia saat ini. Meskipun Indonesia kaya sumber daya alam, potensi tersebut tidak menghasilkan nilai tambah tinggi untuk masyarakat selama tidak terjadi inovasi dalam mengelola sumber daya alam (SDA). Inovasi hanya dapat terjadi melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Salah satu ukuran internasional untuk prestasi akademik adalah skor Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA). PISA mengukur penguasaan siswa usia 15 tahun terhadap matematika, membaca, dan sains. Model pengukuran yang dirancang Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) ini sekaligus menilai kemampuan siswa menggunakan pengetahuan itu dalam kegiatan nyata di luar sekolah. Posisi Indonesia dalam pengukuran tahun 2022 ada di peringkat ke-66 dari 81 negara yang diukur.

MBG mencoba mengatasi ketertinggalan itu dari sisi perbaikan gizi. Targetnya siswa yang perutnya kenyang dan gizinya seimbang akan dapat menerima pelajaran lebih baik di sekolah. Sementara pemberian makanan bergizi untuk ibu hamil diharapkan akan melahirkan anak-anak dengan kemampuan otak dan fisik lebih baik, sedangkan pada ibu menyusui dan anak balita akan mengurangi jumlah anak stunting yang fisik dan perkembangan otaknya terbatas.

Program MBG dapat menjadi lompatan besar kedua Indonesia dan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah melalui jalur pendidikan. Program ini juga menjadi jaring pengaman skala besar yang sasarannya tertarget.

MBG juga dapat membantu Indonesia mencapai sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) pada 2030. MBG berhubungan erat dengan pencapaian pengurangan kemiskinan (SDGs 1), kelaparan (SDGs 2), Kesehatan (SDGs 3), pendidikan (SDGs 4), kesetaraan jender (SDGs 5), pertumbuhan ekonomi (SDGs 8), mengurangi ketimpangan kesejahteraan (SDGs 10), produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab (SDGs 13), dan menguatkan kemitraan di antara pemangku kepentingan di dalam negara (SDGs 17).

Prabowo, saat lawatan ke luar negeri dalam pertemuan para pemimpin G-20 dan pertemuan-pertemuan bilateral, selalu menjelaskan prioritas pemerintahannya adalah menghapus kemiskinan. Salah satu wujudnya menyediakan makan bergizi gratis.

Hasil MBG tidak dapat dilihat seketika pada sejumlah tolok ukur pembangunan manusia, misalnya Indeks Pembangunan Manusia dan penghasilan yang diterima ketika bekerja. Hasil yang dapat segera diukur adalah kehadiran anak di sekolah, berat badan dan tinggi badan, serta prestasi akademik sejak MBG berjalan.

Banyak laporan menyebutkan, anak yang mendapat makan bergizi cukup secara berkesinambungan saat mengikuti proses belajar akan dapat berkonsentrasi lebih baik dalam belajar, lebih berenergi, bersemangat, hingga berperilaku lebih baik. Dampak lanjutan adalah meningkatnya prestasi akademik serta meningkat produktivitas nasional dan daya saing sebagai bangsa.

Dampak pemberian makan di sekolah yang lain adalah mengurangi kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan, terutama perdesaan di seluruh Indonesia. MBG dirancang menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, daerah menyediakan pangan berdasarkan sumber pangan di daerahnya. Dia menyebut, bila pelaksanaan MBG berada bukan kawasan peternakan sapi perah tidak harus menyediakan susu dalam menu. Protein dan kalsium yang menjadi keunggulan susu dapat diganti dengan bahan pangan lain, antara lain telur ayam yang memiliki kandungan protein lengkap dan daun kelor yang tinggi kalsium.

Secara ekonomi, MBG menghasilkan permintaan yang akan mendorong tumbuhnya pasokan. Pada saat yang sama, pasokan bahan pangan juga dapat mendorong tumbuhnya perekonomian melalui permintaan.

Hukum Keynes dari John Maynard Keynes meyakini, permintaan akan menciptakan pasokan. Peningkatan permintaan akan menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pasokan barang dan jasa menurut ekonom Perancis, Jean Baptiste Say, akan menciptakan kegiatan ekonomi. Orang hanya akan memproduksi barang dan jasa bila ada permintaan. Bila kekuatan permintaan dan pasokan berjalan bersama dan konsisten, terjadi penciptaan lapangan kerja.

MBG menciptakan kepastian permintaan bahan pangan dan jasa secara massif dalam jumlah besar. Muncul kebutuhan pada bahan pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral, tenaga kerja, dan jasa di tingkat lokal. Pada sisi lain, MBG menyerap pasokan berlebih di pasar: telur, daging ayam, cabai, sayuran, hingga tenaga kerja yang harganya selalu berfluktuasi.

Pemerintah menghitung, tambahan Rp 71 triliun untuk program MBG pada tahun 2025 akan menyumbang 0,86 persen terhadap produk domestik bruto. Karena itu, penting memastikan program ini berhasil dan berkesinambungan. Koalisi Makan untuk Anak Sekolah (School Melas Coalition) yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menghitung tiap pengeluaran 1 dollar AS untuk makanan anak sekolah akan mengembalikan 7-35 dollar AS ke dalam perekonomian nasional.

Dadan Hindayana kepada Kompas mengatakan, kecepatan penambahan penerima manfaat dan keberhasilan program tergantung dari jumlah perwakilan Badan Gizi Nasional di garis depan. Tantangan lain kesiapan infrastruktur, peralatan, dan anggaran. Sebab itu, BGN membuka kemitraan dengan berbagai pihak melalui mitra.bgn.go.id.