Penyesuaian anggaran MBG di Papua menjadi Rp 15.000 per porsi untuk menyesuaikan harga bahan pokok dan memastikan gizi makanan tetap sesuai standar.
13 Jan 2025 12:33 WIB · Nusantara
JAYAPURA, KOMPAS — Program makan bergizi gratis mulai dilaksanakan di Papua Selatan dan Papua Barat Daya, Senin (13/1/2024). Dua daerah tersebut melakukan penyesuaian anggaran makanan menjadi Rp 15.000 per porsi untuk memastikan angka kecukupan gizi, mulai dari nasi, sayur, protein, dan buah.
Di Papua Selatan, Badan Gizi Nasional (BGN) menyediakan satu dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dapur ini berlokasi di sekitar Komando Distrik Militer (Kodim) 1707/Merauke, Kabupaten Merauke, ibu kota Papua Selatan. Kodim 1707/Merauke membantu BGN dalam koordinasi pelaksanaan program MBG.
Dihubungi Senin siang, Komandan Kodim 17/07/Merauke Letnan Kolonel Johny Nofriady mengatakan, Dapur yang ada saat ini dirancang menjangkau 3.168 anak sekolah di tujuh sekolah di sekitar Kodim 17/07/Merauke. Angka ini mencakup anak dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, hingga pesantren.
Beberapa daerah lain di Indonesia yang sudah terlebih dulu menjalankan program ini mematok harga Rp 10.000 per porsi MBG. ”Ada penyesuaian harga di Papua, jadi Rp 15.000 porsi untuk memenuhi standar gizi yang ditentukan,” kata Johny.
Untuk menu bervariasi yang turut disesuaikan dengan angka kecukupan gizi yang ditentukan BGN. Sebagian anak akan mendapatkan protein hewani berupa ikan dan telur, sebagian lagi mendapat semur dan susu.
Johny menuturkan, pelaksanaan program akan dimonitor dan dievaluasi secara mingguan. ”Dari koordinasi dengan BGN memang akan terus dimonitor secara mingguan, termasuk dalam menyesuaikan harga-harga bahan pokok juga,” ucapnya.
Di Kota Sorong, Papua Barat Daya, BGN berkoodinasi dengan Kodim 1802/Sorong. Satu dapur yang disediakan untuk menjangkau 3.349 anak di total sembilan SD dan SMP di Kota Sorong.
Sama seperti di Merauke, BGN juga melakukan penyesuaian untuk harga MBG per porsi. Komandan Kodim 1802/Sorong Letnan Kolonel Angga Wijaya mengatakan, ada biaya tambahan untuk memastikan MBG sesuai standar.
”Tentunya ada penyesuaian, sekitar Rp 15.000. (Selasa) besok kami akan rapat koordinasi lanjutan lagi. Perlu koordinasi dan evaluasi lagi, apalagi ini baru dilaksanakan di sebagian kecil daerah saja,” ujarnya.
Dari koordinasi dengan BGN memang akan terus dimonitor secara mingguan, termasuk dalam menyesuaikan harga-harga bahan pokok juga.
Jika melihat jangkauan pelaksanaan MBG di Papua Selatan dan Papua Barat Daya ini, angka penerima program masih relatif kecil. Jika berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah 2023 di kemdikbud.go.id, Papua Selatan memiliki sekitar 142.000 anak sekolah dan Papua Barat Daya sekitar 108.000 anak SD hingga SMA.
Saat ditemui pekan lalu, Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mengatakan, perlu penyesuaian dan penghitungan matang MBG di Papua. Dia memperkirakan untuk menjangkau sekitar 200.000 anak sekolah di Provinsi Papua, minimal perlu penyesuaian harga hingga Rp 30.000 per porsi, (Kompas.id, 6/1/2025).
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/01/05/7518d4fa-5139-44b3-9344-7a272bd6e3e7_png.png)
Pada 2025, pemerintah melalui BGN menargetkan total ada 19,47 juta orang penerima MBG. Alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rinciannya, sebesar Rp 63,36 triliun digunakan untuk pemenuhan gizi nasional, sementara sisanya, Rp 7,43 triliun, untuk program dukungan manajemen operasional.
Jurnalisme data harian Kompas menghitung rata-rata harga per porsi makanan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Anggaran sebesar Rp 63,36 triliun dibagikan 5 hari dalam seminggu selama 52 minggu untuk 19,47 juta penerima. Hasilnya, rata-rata harga per porsi yang didapat setiap penerima Rp 12.516.
Dalam laporan lain, jurnalisme data harian Kompas menemukan, program MBG sebaiknya diprioritaskan kepada warga miskin. Jumlah warga miskin yang termasuk kriteria penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah target pemerintah tahun ini sebanyak 19,47 juta warga.
Analisis tim jurnalisme data harian Kompas dari data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan adanya 11,3 juta orang yang masuk kategori miskin, atau 12 persen dari total 93,8 juta orang kriteria penerima MBG, (Kompas.id, 6/1/2025).
Penulis:
Nasrun KatingkaEditor:
Neli TrianaPenyelaras Bahasa:
Kusnadi .