Makan Bergizi Gratis Rentan Pemborosan Anggaran, Disarankan Fokus pada Kelompok Rentan

JAKARTA, KOMPAS — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diyakini meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak. Namun, pemerintah diminta lebih fokus kepada kelompok rentan agar tak ada pemborosan anggaran.

Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (Equitas) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Wisnu Setiadi Nugroho, mengutarakan hal itu saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Menurut Wisnu, di tengah keterbatasan anggaran, program populis dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia ini  lebih efektif jika diprioritaskan pada daerah dan sekolah dengan tingkat kerentanan pangan tertinggi.

Program MBG  sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu. ”Karena bersifat universal, di mana anak-anak dari keluarga mampu juga menerima manfaat meski tak butuh, program nasional ini berisiko mengalami pemborosan,” kata Wisnu.

Sebagaimana diberitakan Kompas.id, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana seusai rapat bersama Presiden Prabowo di Jakarta, Senin (24/2/2025), mengatakan saat ini melayani lebih dari 2 juta penerima di 38 provinsi. Program yang dimulai 6 Januari 2025 pada tiga bulan pertama menargetkan melayani 3 juta penerima.

Dengan anggaran tahun 2025 senilai Rp 71 triliun, lanjutnya, sampai April, MBG akan melayani 3 juta penerima. Lalu, April sampai Agustus 6 juta penerima, Agustus sampai September 15 juta penerima, serta Desember ditargetkan 17,5 juta penerima.

Karena bersifat universal, di mana anak-anak dari keluarga mampu juga menerima manfaat meski tak butuh, program nasional ini berisiko mengalami pemborosan.

Dengan anggaran tahun 2025 senilai Rp 71 triliun, sampai April nanti, MBG akan melayani 3 juta penerima. Kemudian April sampai Agustus MBG diberikan pada 6 juta penerima, Agustus sampai September 15 juta penerima, serta Desember 2025 ditargetkan 17,5 juta orang.

Karena banyak laporan anak-anak ingin segera mendapatkan program ini, Presiden Prabowo meminta Badan Gizi mempercepat distribusi MBG. Jika tahun depan percepatan dimulai, kata Dadan, perlu alokasi Rp 28 triliun per bulan.

Wisnu menilai program MBG dapat memberikan manfaat signifikan jika dijalankan tepat sasaran karena berpotensi meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak.

Data Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2023 melaporkan, anak-anak yang menerima makanan gratis berpeluang lebih tinggi memiliki ketahanan pangan dan kesehatan lebih baik. Selain itu, laporan dari Brookings Institution tahun 2021 juga menyatakan program MBG berdampak pada peningkatan kinerja siswa di sekolah.

Dalam jangka panjang, menurut Wisnu, program ini bisa berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja. Namun, terkait penanganan stunting atau tengkes, dampaknya perlu dikaji lebih lanjut. Sebab, pencegahan stunting harus dimulai sejak usia dini, yakni sebelum usia lima tahun.

Wisnu mengatakan, meski memiliki manfaat, program MGB menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek distribusi dan pengadaan bahan makanan. Selain itu, pemantauan kualitas makanan menjadi tantangan tersendiri karena sulit memastikan tiap makanan memenuhi standar gizi dan mutu.

Belajar dari pengalaman Amerika Serikat, program MBG dilakukan pemerintah sebagai bagian kebijakan nasional dengan skema farm to table. Program ini didanai Sustainable Agriculture Research and Education (SARE) dan melibatkan petani, peternak, pendidik, dan komunitas di Amerika Serikat.

”Program ini bertujuan mengembangkan sistem distribusi yang lebih inovatif, memberikan akses makanan lokal bergizi kepada anak sekolah, serta membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah. Jadi biaya logistik lebih murah dan kesejahteraan warga lebih terjamin,” ucap Wisnu.

Program lainnya yang dilakukan di Amerika Serikat adalah National School Lunch Program (NSLP). Program ini berperan penting menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di Amerika Serikat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Adapun NSLP menetapkan standar gizi sesuai dengan Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA) 2010, antara lain menggunakan makanan lokal dan menyesuaikan menu agar lebih sesuai pedoman diet Amerika Serikat.

”Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program ini dengan melibatkan dapur dan pemasok makanan lokal yang tepercaya agar kualitas gizi terjaga,” kata Wisnu.

Namun, program semacam ini harus dikelola dengan baik agar tak merugikan petani kecil dan bisnis lokal. Jika program ini terlalu sentralistik, hanya pemasok besar yang mendapatkan keuntungan, sedangkan petani kecil serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal tersingkir.

Agar lebih efektif, pemerintah perlu memprioritaskan daerah dan sekolah dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi. Solusi lain adalah memberikan subsidi bahan pangan bagi keluarga miskin, kupon makanan, ataupun insentif bagi sekolah untuk menyediakan makanan bergizi dengan pendanaan lebih fleksibel.

Pengelolaan program MBG juga disarankan untuk desentralisasi. Sebab, pemerintah daerah dinilai lebih memahami kebutuhan wilayahnya dan dapat memberdayakan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan. 

”Perlu pengawasan ketat untuk memastikan efektivitas anggaran dan mencegah penyimpangan. Transparansi dan akuntabilitas juga perlu diperkuat, misalnya dengan sistem audit independen serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program,”  kata Wisnu.

Secara terpisah, ekonom senior FEB UGM, Revrisond Baswir, mengatakan, program MBG merupakan terobosan. Sebab, ada ketegasan bahwa hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia. Namun, program ini tak seharusnya memberatkan warga serta tidak membebani APBD.

Revrisond, yang juga mantan Ketua Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, mengingatkan pemerintah agar lebih berhemat, jangan boros, lebih selektif dalam berbelanja, serta memangkas hal-hal yang tidak perlu.

Pemerintah harus berpikir cara mencari dana demi keberlangsungan program ini, tanpa berutang dan memangkas anggaran lain yang akan membebankan rakyat. ”Jangan sampai rakyat menjadi korban. Bagaimana caranya dengan biaya cukup agar makanan tetap bergizi,” katanya.

Revrisond menegaskan, program MBG sejatinya bukan belas kasih pemerintah, melainkan bentuk hak asasi rakyat yang seharusnya pemerintah penuhi. Rakyat diharapkan lebih sadar akan perannya, dan turut andil dengan terus bersuara serta memberikan gagasan mereka.

Sementara itu, Guru Besar Administrasi Publik FISIP Universitas Airlangga Antun Mardiyanta mengatakan, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pelaksanaan yang efektif dan partisipasi aktif dari berbagai pihak.

Satu pendekatan sama bagi semua wilayah kurang efektif bagi keberhasilan program ini. Sebab, Indonesia memiliki keberagaman kondisi geografis, sosial, dan ekonomi. ”Strategi penerapannya tidak bisa seragam bagi semua wilayah. Kondisi wilayah di Indonesia beragam,” ujarnya.