Malaysia dan Kemenangan Sementara atas Tarif Nol Persen AS

Saat melawat ke Malaysia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak datang dengan tangan kosong. Dia membawa sejumlah kesepakatan dagang bagi Malaysia, Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Produk unggulan Malaysia, khususnya, mendapat tarif nol persen.

Trump mencapai kesepakatan perdagangan dengan empat negara itu di sela-sela konferensi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/10/2025). AS juga meraih kesepakatan terpisah terkait kerja sama mineral penting.

Menurut Lembar Fakta Gedung Putih, Trump menandatangani perjanjian perdagangan resiprokal dengan Malaysia dan Kamboja serta kerangka kerja negosiasi perdagangan dengan Thailand dan Vietnam.  Kesepakatan-kesepakatan ini memberi kemenangan bagi Trump. AS mendapat penghapusan hambatan tarif dan non-tarif serta janji pembelian produk AS.

Terkait perjanjian AS-Malaysia, tarif impor AS terhadap Malaysia akan tetap 19 persen. Namun, ada pengecualian terhadap 1.711 jenis produk Malaysia.

”Pengecualian ini diberikan kepada beberapa ekspor utama Malaysia, seperti minyak sawit, produk karet, kakao, komponen dan suku cadang pesawat terbang, serta farmasi, yang secara kolektif berkontribusi hingga 5,2 miliar dollar AS atau 12 persen dari total ekspor,” ujar Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Tengku Zafrul Aziz, menurut The Star.

Sebagai gantinya, Malaysia akan menghapus atau mengurangi tarif pada hampir semua ekspor AS. Kuala Lumpur juga mengatasi hambatan non-tarif, misalnya mengakhiri praktik diskriminatif untuk kendaraan bermotor AS serta mengakui pengawasan regulasi AS yang memastikan bahwa produk pertanian AS masuk tanpa regulasi yang memberatkan.

Malaysia juga sepakat memesan gas alam cair (LNG), batubara, dan pesawat Boeing dari AS. Produk semikonduktor, komponen kedirgantaraan, dan peralatan pusat data AS turut masuk dalam daftar janji pembelian.

Tengku Zafrul Aziz mengatakan tidak ada perubahan pada komitmen Malaysia sebelumnya kepada AS. ”Malah, AS telah memberikan akses yang lebih baik daripada yang ditawarkan sebelumnya,” ujarnya.

Kesepakatan lainnya lebih kurang senada. AS-Kamboja menyepakati perjanjian perdagangan yang akan memberikan akses luar biasa ke pasar Kamboja. Phnom Penh bakal menghapus semua tarif atas AS, termasuk produk pangan, pertanian, dan barang-barang industri.

Sementara itu, AS-Thailand sepakat menghapus hambatan tarif pada sekitar 99 persen produk AS, terdiri dari semua produk industri, pangan, dan pertanian. AS-Vietnam juga setuju agar Hanoi memberikan akses pasar preferensial untuk hampir semua ekspor industri dan pertanian AS ke Vietnam.

Namun, manfaat kesepakatan bagi keempat negara Asia Tenggara tersebut kurang jelas. Semua negara gagal menegosiasikan tarif yang lebih rendah.

”Kesepakatan sepihak itu membawa biaya yang jelas dan manfaat yang samar. Perjanjian tersebut akan mencabut tarif dan regulasi atas produk AS ke Asia Tenggara, sebuah ancaman bagi industri dalam negeri yang sudah merasakan tekanan dari tarif perdagangan AS yang luas,” tulis Tamara Henderson dan Adam Farrar, analis dari Bloomberg Economics.

Barclays Plc memperkirakan, pengecualian tarif AS kepada Malaysia berlaku untuk ekspor sekitar 12 miliar dollar AS, setara dengan 2,8 persen dari produk domestik bruto. Namun, sebetulnya hanya ekspor sekitar 1 miliar dollar AS, atau 0,2 persen dari PDB yang akan menerima tarif nol persen.

”Meskipun daftar produk Malaysia yang akan dibebaskan dari tarif resiprokal berdasarkan perjanjian tersebut tampak signifikan, sebagian besar produk tersebut memiliki batasan. Dampak positif yang sebenarnya kemungkinan relatif terbatas,” tulis ekonom Barclays yang dipimpin Brian Tan, dilansir dari Bloomberg.

Thong Mengdavid, dosen di Institut Studi Internasional dan Kebijakan Publik di Universitas Kerajaan Phnom Penh, mengatakan, kesepakatan baru itu menawarkan peluang sekaligus tantangan bagi ekonomi Kamboja.

Sebab, impor produk kesehatan, kendaraan, suku cadang, dan peralatan modal dari AS menjadi lebih murah. Dengan demikian, produktivitas manusia dan perusahaan meningkat, sementara konsumen mendapat harga akhir yang lebih rendah. Namun, situasi ini dapat merugikan industri regional yang sedang berkembang.

”Apalagi, penghapusan tarif atas barang-barang AS tidak serta-merta menjamin akses yang lebih baik bagi ekspor Kamboja. Nilai utama perjanjian ini mungkin bersifat politis dan strategis, yaitu memperkuat hubungan bilateral serta menarik investasi, daripada langsung meningkatkan volume ekspor,” ujar Mengdavid kepada Khmer Times.

Selain kesepakatan dagang, Trump juga menandatangani dua nota kesepahaman terpisah dengan Malaysia dan Thailand terkait ekspor mineral penting. Langkah ini sejalan dengan upaya AS untuk mendiversifikasi rantai pasokan sementara China membatasi ekspor logam tanah jarang (LTJ).

Dalam kesepakatan itu, Malaysia sepakat tidak melarang atau memberlakukan kuota ekspor mineral penting atau LTJ ke AS. Namun, kesepakatan itu tidak merinci apakah janji Malaysia berlaku untuk LTJ mentah atau olahan.

Malaysia diperkirakan memiliki 16,1 juta ton deposit LTJ. Sebelumnya, negara ini telah melarang ekspor LTJ mentah karena ingin mengembangkan sektor hilir. 

Pada Oktober ini, Malaysia sedang berunding dengan China terkait pemrosesan LTJ. Khazanah Nasional, lembaga investasi pemerintah, kemungkinan bermitra dengan perusahaan China untuk membangun kilang di Malaysia.

Adapun kesepakatan AS-Thailand mencakup komitmen untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan dan perluasan rantai pasokan mineral penting. Kesepakatan itu turut membuka jalan bagi peningkatan ekspor mineral penting ke produsen otomotif, pertahanan, dan perangkat keras berteknologi tinggi AS.

Para analis mengatakan, kedua perjanjian itu dan perjanjian terkait mineral penting dengan negara lainnya dapat membantu mengurangi ketergantungan AS kepada China. Namun, hasilnya belum akan langsung terlihat.

”Kedua perjanjian tersebut akan membutuhkan dukungan industri dan waktu untuk mengembangkan kapasitas pemrosesan sebelum bahan baku mencapai pembeli AS dalam volume yang signifikan,” kata Charles Chang, profesor keuangan di Universitas Fudan di Shanghai kepada South China Morning Post. (Reuters)